UU KPK Mulai Berlaku, KPK Pastikan OTT Jalan Terus
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

UU KPK Mulai Berlaku, KPK Pastikan OTT Jalan Terus

Kamis, 17 Oktober 2019 | 10:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/2019), meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasal 73 Ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang
tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan."

Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi. KPK bakal tetap meningkatkan penanganan korupsi ke tahap penyidikan atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) termasuk kasus-kasus di tingkat penyelidikan yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup.

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi misalkan besok ada kasus yang misalkan tetapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT ya akan dilakukan OTT," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

Plt Menkumham Sebut UU KPK Otomatis Berlaku

KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang dikhawatirkan melemahkan bahkan melumpuhkan lembaga antikorupsi. Salah satunya, dipangkasnya kewenangan melakukan penyadapan yang selama ini menjadi salah satu 'senjata' KPK untuk melakukan OTT. Dalam UU hasil revisi, penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dan mempertanggungjawabkan penyadapan kepada Dewan Pengawas. Selain itu, hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika dan jika tidak dilakukan pejabat dan/atau barang siapa yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya bagian yang mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK serta pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum.
Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (perkom) untuk mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya UU KPK yang baru. Termasuk mengenai Dewan Pengawas yang belum dibentuk saat ini serta pihak yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) karena pimpinan KPK nantinya bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

"Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam perkom itu juga akan menjelaskan kalaunanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam perkom itu," kata Agus.

Di dalam Perkom tersebut, deputi penindakan yang nantinya menandatangani Sprindik, meskipun gelar perkara tetap dilakukan di hadapan pimpinan KPK. Dikatakan, Perkom itu tidak hanya menyangkut pihak yang berwenang menandatangani sprindik, tapi juga sejumlah poin lainnya untuk mengantisipasi berlakunya UU KPK baru. Termasuk menyangkut Pasal 70C UU baru yang menyebutkan, "Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini".

"Isinya banyak. Yang terkait implikasi dari berlakunya UU KPK apa saja, di Perkom itu ada. Itu merinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah Sprindik tapi banyak hal yang diatur," katanya.

Agus mengatakan, hingga saat ini Perkom tersebut belum ditandatangani pimpinan. Dikatakan, pihaknya akan mengundang Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemkumham) untuk memastikan berlakunya UU tersebut. Hal ini lantaran di dalam UU tersebut masih terdapat sejumlah kejanggalan, salah satunya kesalahan ketik atau typo mengenai batas usia pimpinan KPK.

"Kita pun juga bertanya-tanya, karena kan di dalam prosesnya kemudian juga ada typo kemudian kembali lagi ke DPR kan. Jadi kita belum tahu betul apakah besok (hari ini) itu, betul-betul akan diundangkan. Jadi kita belum tahu. Oleh karena itu, besok kita itu mau undang dirjen peraturan Perundang-undangan dari Kemkumham, untuk mengetahui kejelasan dari status UU tersebut," katanya.

Meski demikian, KPK masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru. KPK, kata Agus memohon Jokowi menerbitkan Perppu setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti.

"Yang lebih penting kami masih berharap kami masih memohon, mudah-mudahan bapak presiden setelah dilantik dan memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak," harapnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Meninggal Dunia, Penyidikan Kasus Fuad Amin Dihentikan

Fuad Amin, terpidana kasus korupsi dan pencucian uang, meninggal dunia pada 16 September lalu.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Darmin, Pencipta Varietas Unggul Tamatan SD

Darmin belajar dari pemulia tanaman di Badan Litbang Kementerian Pertanian untuk menyilangkan tanaman ternyata hasil perdananya sangat memuaskan.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

KPK Jerat Wawan dan Fuad Amin Sebagai Tersangka Jual Beli Sel Mewah

"Setelah munculnya sejumlah fakta baru tentang dugaan keterlibatan pihak lain, KPK membuka penyelidikan baru hingga ditemukan bukti permulaan yang cukup."

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Hipmi Jaya Tampilkan Produk Unggulan di TEI 2019

ini merupakan keikutsertaan ketiga kali Hipmi Jaya pada acara TEI.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Wali Kota Medan Jadi Tersangka Suap Proyek dan Jabatan

Dalam kasus ini, Dzulmi dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Densus Tangkap Terduga Teroris di Tambun Bekasi

"Keterlibatannya merakit HP untuk switching bomb bersama dengan Rifky, Saleh dan Yunus (sudah ditangkap sebelumnya). Saat ini, memiliki dua switching bomb."

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Tiga Pesawat TNI Berhasil Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Titik panas penyebab asap masih terdeteksi di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Polda Metro Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Depan Gedung DPR/MPR

Polda Metro Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas Depan Gedung DPR/MPR.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Parpol Nasional Tak Suarakan Hak Masyarakat Adat Papua

Kepentingan masyarakat Papua tidak terakomodasi dalam partai-partai politik nasional.

NASIONAL | 17 Oktober 2019

Mulai Berlaku Hari Ini, MUI Sambut Positif Pemberlakukan UU JPH

Tanggung jawab penyelenggaraan layanan sertifikasi halal dilakukan BPJPH.

NASIONAL | 17 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS