KPK Sudah Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir
INDEX

BISNIS-27 428.182 (0)   |   COMPOSITE 4879.1 (0)   |   DBX 933.193 (0.55)   |   I-GRADE 128.434 (0.67)   |   IDX30 404.523 (0)   |   IDX80 106.174 (0)   |   IDXBUMN20 268.239 (0)   |   IDXG30 113.341 (0.45)   |   IDXHIDIV20 361.328 (0)   |   IDXQ30 118.527 (0)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0)   |   IDXV30 100.803 (0)   |   INFOBANK15 767.134 (5.84)   |   Investor33 355.071 (0)   |   ISSI 143.565 (0)   |   JII 517.566 (0)   |   JII70 175.828 (0)   |   KOMPAS100 953.068 (0)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1347.52 (0)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 258.006 (0.53)   |   SMInfra18 230.699 (0)   |   SRI-KEHATI 299.246 (0)   |  

KPK Sudah Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Senin, 18 November 2019 | 10:09 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Kasasi tersebut diajukan KPK kepada Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (15/11/2019) kemarin.

"Kasasi terhadap putusan tingkat pertama SB (Sofyan Basir) telah kami ajukan Jumat kemarin. Berikutnya, memori Kasasi akan disampaikan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak pernyataan resmi Kasasi tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019) pagi.

Kasasi ini diajukan lantaran Jaksa KPK mengidentifikasi titik-titik lemah dalam putusan tersebut. KPK berpandangan putusan terhadap Sofyan Basir bukan bebas murni.

"Ini argumentasi awal yang akan kami sampaikan di memori kasasi nanti," kata Febri.

Dalam putusannya, Majelis Hakim membebaskan Sofyan Basir lantaran dinilai tidak mengetahui suap yang terjadi antara mantan anggota Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau 1. Jika pertimbangannya tidak mengetahui terjadinya suap, seharusnya putusan Majelis Hakim adalah lepas dan bukan bebas. KPK sendiri meyakini bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan membuktikan dakwaan Sofyan Basir. Namun, bukti-bukti tersebut dinilai KPK tidak dipertimbangkan Majelis Hakim hingga memutus bebas Sofyan Basir.

"KPK menilai, jika fakta dan bukti di sidang seluruhnya dipertimbangkan, maka seharusnya dakwaan terbukti," kata Febri.

Bukti-bukti yang diyakini KPK membuktikan dakwaan Sofyan Basir di antaranya, kesaksian Johanes Kotjo di persidangan yang menyatakan tanpa bantuan Sofyan Basir maka keinginannya untuk mempercepat kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 tidak akan terlaksana. Selain itu, Sofyan diyakini KPK berperan mempertemukan Eni M. Saragih dan Johanes Kotjo dengan Direktur Pengadan Strategis 2 PT. PLN Supangkat Iwan Santoso. Sofyan juga hadir dalam sejumlah pertemuan untuk membahas pembangunan proyek PLTU Riau-1. Pertemuan ini dilakukan di kantor, rumahnya. Kemudian Sofyan juga meminta pada Direktur Perencanaan PT. PLN sebagai jawaban dari permintaan Eni M. Saragih dan Johanes B. Kotjo agar proyek PLTU Riau-1 tetap dicantumkan dalam RUPTL PT. PLN 2017-2026. Sofyan juga menandatangani Power Purchasement Agreement (PPA) proyek pada 29 September 2017 sebelum semua prosedur dilalui dan hal tersebut dilakukan tanpa membahas dengan Direksi PLN lainnya (PPA secara resmi tertanggal 6 Oktober 2017). Selain itu, saat PPA ditandatangani belum dimasukkan proposal penawaran anak perusahaan, belum ada penandatanganan LoI (Loi) belum dilakukan persetujuan dan evaluasi dan negosiasi harga jual-beli listrik antara PLN dengan anak perusahaan atau afiliasi lainnya.

Tak hanya itu, saat menjadi saksi dalam perkara Eni Saragih, Sofyan menyatakan diberitahu Eni bahwa mengawal perusahaan Kotjo dalam rangka menggalang dana untuk partai. Meskipun BAP itu telah diubah oleh Sofyan sendiri. Kemudian majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Eni M. Saragih yang menyatakan ia memberitahu Sofyan bahwa ditugaskan untuk mengawal perusahaan Kotjo guna mencari dana untuk parpol.

Untuk memperkuat argumentasinya, dalam memori kasasi yang diajukan ke MA, KPK bakal menyertakan bukti berupa rekam sidang untuk menunjukkan bagian-bagian yang sudah terungkap di persidangan namun belum dipertimbangkan.

"Kami harap, di MA nanti fakta-fakta tersebut dipertimbangkan secara detail untuk mencari kebenaran materil," kata Febri.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1. Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini. Majelis Hakim pun menetapkan barang bukti yang disita dari Sofyan untuk dikembalikan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Erupsi Merapi Jadi Momen Menarik buat Wisatawan

Bukannya takut, wisatawan diungkapkan Bambang justru memanfaatkan erupsi Merapi sebagai momen yang langka.

NASIONAL | 18 November 2019

IPW Desak Kapolri Segera Tunjuk Kabareskrim Baru

Kapolri Idham Aziz tidak boleh gamang dalam menunjuk Kabareskrim baru, dan harus menggunakan hak prerogatifnya.

NASIONAL | 18 November 2019

Densus 88 Sisir Persembunyian Teroris

Penyisiran dilakukan di Belawan, Hamparan Perak sampai di luar Sumut.

NASIONAL | 18 November 2019

Tarik Wisatawan, Festival Pesisir Pantai Bengkulu Digelar

Festival Pesisir Pantai ini akan memperlombakan berbagai kegiatan, di antaranya voly pantai, surfing, lomba foto dan vlog.

NASIONAL | 18 November 2019

844.647 Hektare Hutan dan Lahan di Jambi Kritis

Total hutan dan lahan kritis di Provinsi Jambi menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini mencapai 844.647 hektare (ha).

NASIONAL | 18 November 2019

Putra Wapres Gagas Kegiatan Religi Music Goes To Campus

Kegiatan berdampak positif dalam menangkal radikalisme.

NASIONAL | 18 November 2019

Presiden Jokowi Diminta Basmi Tuntas Mafia Anggaran

Menurut Azmi, Perintah Jokowi agar oknum jaksa dan polisi tidak peras pengusaha dalam menjalankan usaha, tidak efektif jika mafia anggaran masih berkeliaran.

NASIONAL | 18 November 2019

Dua Gempa Susulan Guncang Ambon Senin Dini Hari

Pukul 03.20 WIB terjadi gempa dengan magnitudo 3,1 dan pukul 03.29 WIB dengan magnitudo 1,8.

NASIONAL | 18 November 2019

Ganjar Yakin Kagama Mampu Merangkul Siapa Saja

Salah satu alumni yang hadir di Munas adalah Ketua MK Anwar Usman.

NASIONAL | 17 November 2019

BPPTKG: Letusan Merapi Berpotensi Terus Terjadi

Kejadian letusan semacam ini masih dapat terus terjadi sebagai indikasi bahwa suplai magma dari dapur magma (Gunung Merapi) masih berlangsung.

NASIONAL | 17 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS