Pemerintah Indonesia dan Malaysia Teken MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional
INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

Pemerintah Indonesia dan Malaysia Teken MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional

Kamis, 21 November 2019 | 14:31 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat).

Penandatanganan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (21/11/2019), bertepatan dengan Joint Malaysia-Indonesia Boundary between Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) atau JMI-43.

MoU ditandatangani oleh Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia Datuk Zurinah Pawanteh dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Hadi Prabowo.

Selain MoU, peta hasil survei demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU juga telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Departemen Survey and Mapping Malaysia Dato' Sr Dr. Azhari bin Mohamed dan Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama Bambang Supriadi, masing-masing selalu ketua Tim Teknis Penegasan batas kedua negara.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perjanjian tersebut akan berdampak positif pada kedua negara terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat.

"Acara ini sangat penting, walaupun hanya sebentar tapi berdampak 100 sampai 200 tahun kedepan, dengan adanya perjanjian tersebut berdampak bagi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pembangunan wilayah, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan," kata Mendagri seperti keterangan yang diterima Beritasatu.com.

Tito juga menuturkan, MoU akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah negara. "MoU tersebut juga memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat di kedua belah negara," ujar Tito.

MoU tersebut dipandang sebagai tonggak sejarah yang istimewa dalam hubungan bilateral kedua negara. Sebab, MouU mengakhiri perbedaan pendapat dalam penegasan batas darat atau yang lazim dikenal dengan Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen yaitu segmen di sekitar Sungai Simantipal dan segmen C500-C600. Keduanya terletak di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kedua segemen tersebut telah menjadi OBP masing-masing sejak 1978-1989.

Penandatanganan MoU tersebut juga telah membuka jalan bagi kedua negara untuk mempercepat penyelesaian OBP di tiga segmen lain yaitu Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad-Sesai, dan B- 2700-3100 yang disepakati akan diselesaikan pada tahun 2020.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Lambang, yang letaknya tidak jauh dari Kawasan Sungai Simantipal yang baru saja disepakati.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Natal dan Tahun Baru, Volume Penumpang Kapal Diperkirakan 1,19 Juta Orang

Untuk Nataru 2020 prediksi jumlah penumpang naik 1,84 persen menjadi 1,19 juta penumpang.

NASIONAL | 21 November 2019

Saan Mustopa: Temuan KPPOD Jadi Momen Kemdagri Sisir Perda Penghambat Investasi

Menurut Saan momentumnya sangat tepat. Sebab Presiden Jokowi sendiri sudah maju dengan gagasan "omnibus law".

NASIONAL | 21 November 2019

Limbah Alkohol, Batik dan Peternakan Babi Cemari Bengawan Solo

Setidaknya, terdapat 142 industri kecil alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik serta industri peternakan.

NASIONAL | 21 November 2019

Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Kembali Periksa Dirut Petrokimia Gresik

Nama Rahmad Pribadi kerap muncul dalam persidangan perkara ini.

NASIONAL | 21 November 2019

Danseskoal Terbitkan Buku “Indonesia Navy, Global Maritim Fulcrum and ASEAN”

TNI AL dituntut untuk berbenah diri mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola dan macam operasi militer.

NASIONAL | 21 November 2019

2025, Multi Bintang Komitmen Menggunakan Energi Terbarukan

Indonesia meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif dan menargetkan penggunaan energi terbarukan nasional sebesar 23% pada 2025.

NASIONAL | 21 November 2019

Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah

Mengacu pada formulasi, rekomendasi UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang dengan nomimal Rp 4.594.325.

NASIONAL | 21 November 2019

Aula SMKN 1 Miri Sragen Ambruk, Biaya Siswa Terluka Ditanggung Pemerintah

Ganjar terus memantau perkembangan penanganan pasca bencana yang menyebabkan 22 siswa terluka itu.

NASIONAL | 21 November 2019

Ketua KPK Baru Ingin Kesejahteraan Pegawai KPK Terjamin

Enggak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji enggak boleh turun, itu yang penting,” kata Firli.

NASIONAL | 21 November 2019

Jadi ASN, Pegawai KPK Diyakini Tetap Independen

Budaya independen yang dijunjung KPK diyakini tidak akan berubah kendati karyawan berubah status sebagai ASN.

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS