KPK Dukung Pembubaran TP4 dan TP4D Kejaksaan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Dukung Pembubaran TP4 dan TP4D Kejaksaan

Jumat, 22 November 2019 | 15:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana pemerintah membubarkan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D). Diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bersama Jaksa Agung, ST Buharnuddin sebelumnya membahas mengenai pembubaran TP4 dan TP4D dalam pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan pihaknya pernah melaporkan secara lisan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum TP4 dan TP4D. Kemudian, laporan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan berencana membubarkan TP4 dan TP4D.

"KPK berpendapat bahwa keputusan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dan KPK pernah melaporkan secara lisan kepada Presiden bahwa TP4 banyak disalahgunakan," kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Dituturkan Syarif, banyak kepala daerah yang melaporkan kepada KPK mengenai adanya oknum tim TP4 yang menyalahgunakan wewenangnya. Para kepala daerah, kata Syarif, mengeluhkan banyaknya oknum TP4 yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya.

"Para bupati/wali kota/gubernur juga banyak mengeluhkan banyak oknum tim TP4 yang menyalahgunakan fungsi pengawasan," katanya.

Diberitakan, usai bertemu dengan Jaksa Agung, Mahfud mengatakan TP4 dan TP4D awalnya dibentuk untuk mengawasi serta mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek program pembangunan agar terbebas dari praktik korupsi. Namun, seiring berjalanya waktu, tim yang dibentuk Kejaksaan Agung era kepemimpinan HM Prasetyo tersebut justru bermasalah. Banyak oknum Jaksa tim TP4D yang ‎disebut mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk mengambil keuntungan ketika seorang kepala daerah ingin membuat program pembangunan lalu minta-minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, ternyata tidak bersih," kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta TP4 dan TP4D untuk dibubarkan. MAKI menilai pembentukan tim tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan. Apalagi, terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jaksa yang seharusnya mengawasi proyek di daerah.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim TP4D, Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019. Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/3/2019) lalu.

Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap sekitar Rp 200 juta dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal, proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Tak hanya di Yogyakarta, oknum pejabat di Kejari Bali diduga memeras pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan desa dengan keuntungan 35 persen. Selain itu, di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya. (F-5)



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DPO Penembak 4 Anggota Polsek Sinak Dibekuk

Polda Papua menangkap salah satu pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sinak bernama Iris Murib pada Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 22 November 2019

Kementerian PUPR Terus Kembangkan Perumahan bagi MBR

Kementerian PUPR mengajak para stakeholders untuk mengembangkan sektor properti sebagai sketor terdepan dan memastikan perumahan yang layak bagi para MBR.

NASIONAL | 22 November 2019

3.302 Bencana di Indonesia Didominasi Hidrometeorologi

BNPB mencatat jumlah kejadian bencana dari Januari hingga 21 November 2019 mencapai 3.302 kejadian.

NASIONAL | 22 November 2019

DIY Usulkan Sumbu Filosofi Jadi Warisan Budaya Dunia

Sumbu Filosofi terbentang dari Tugu Yogya hingga Panggung Krapyak, Sewon, Bantul.

NASIONAL | 22 November 2019

Polemik Aset First Travel, Jaksa Agung Disarankan Tempuh Kasasi demi Kepentingan Hukum

"Putusan MA atas dasar alasan kasasi demi kepentingan hukum seharusnya sejalan dan imperatif bagi pihak berkepentingan tersebut," kata Indriyanto.

NASIONAL | 22 November 2019

Rumah Istri Terduga Teroris Gunungkidul Masih Dijaga Aparat

Polisi tetap memasang garis polisi di rumah dan warung milik Sukiyem.

NASIONAL | 22 November 2019

Komitmen Keterbukaan Informasi BPK Raih Penghargaan dari KIP

Komitmen tinggi dalam memastikan keterbukaan informasi publik menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Badan Publik Menuju Informatif.

NASIONAL | 22 November 2019

Dirut Jasa Marga Berpotensi Diperiksa KPK Lagi Atas Korupsi di Waskita Karya

Tak tertutup kemungkinan, tim penyidik KPK bakal kembali memanggil dan memeriksa Desi untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini.

NASIONAL | 22 November 2019

Polda Jatim Grebek 2 Lokasi Perjudian Berkedok Ketangkasan

Polisi mengamankan 80 orang dari dua tempat perjudian di Jatim, 50 orang di Club Zone Wiyung, dan 30 orang Di Galaxi Zone Bratang.

NASIONAL | 22 November 2019

Anak 4 Tahun Tewas Dicekik Kekasih Ibunya

Ibu korban menceritakan saat kejadian anaknya ditinggalkan bersama Alisaba Nazara di rumah.

NASIONAL | 22 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS