KPK Minta Ditjen Pajak Laporkan Perusahaan Nakal
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

KPK Minta Ditjen Pajak Laporkan Perusahaan Nakal

Kamis, 28 November 2019 | 16:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) lebih aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya melalui pertukaran informasi antara KPK dan Ditjen Pajak, terutama menyangkut korporasi.

"Kita ingin sebetulnya ada pertukaran informasi antara KPK dan Ditjen Pajak. Misalnya KPK belum bisa menyentuh private sector, korporasi, tapi pajak bisa," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat membuka Workshop Optimalisasi Kerja Sama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pajak (Komparasi Praktek Terbaik Negara Lain) di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Alex mencontohkan, terdapat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek pemerintah menjalankan bisnisnya dengan cara tidak halal. Namun, KPK tidak dapat berbuat banyak lantaran tidak semua kasus korupsi dilaporkan. Untuk itu, Alex mendorong jajaran Ditjen Pajak memeriksa perusahaan pemegang lelang dan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan adanya penyimpangan.

"Tidak semua kasus suap itu dilaporkan ke KPK, artinya apa, ya praktik itu tetap sampai sekarang itu berjalan. Saya yakini, kalau teman-teman dari dirjen pajak memeriksa perusahaan-perusahaan pemenang lelang, dan menemukan misalnya struktur biayanya itu ada biaya yang tidak resmi misalnya buat ini buat pejabat itu, itu kan informasi buat KPK juga dapat menindak," katanya.

Lebih jauh, Alex menyatakan banyak hal yang bisa disinergikan antara KPK dan Ditjen Pajak untuk penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Dalam kasus dugaan suap di Garuda Indonesia misalnya, pihak perantara mendapat imbal balik dari perusahaan Inggris, Rolls Royce sebesar USD 11 juta. Menurut Alex, Ditjen Pajak seharusnya dapat mengenakan pajak terhadap perantara yang menerima jutaan dolar.

"Ketika informasi luar biasa, kita sampaikan ke Ditjen Pajak kemudian atas penghasilan orang itu sebesar USD 11 juta, itu bisa dikenakan pajak. Banyak informasi yang dimiliki KPK, terkait dengan kekayaan seseorang, kekayaan korporasi termasuk korporasi-korporasi yang terlibat korupsi. Ini informasi-informasi sangat sayang sekali kalau kemudian ya dari KPK dari segi korupsinya bisa kita tindak, tapi informasi itu tidak kita manfaatkan. Kita mau berbagi informasi ya kalau informasi itu memang sudah terbuka," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Uang Pelicin Pengaturan Skor Persikasi vs Perses Sumedang "Cuma" Rp 12 Juta

Nominal angkanya kurang lebih Rp 12 juta, tetapi ini sering dilakukan dan polisi masih pendalaman.

NASIONAL | 28 November 2019

KPK Minta Ditjen Pajak Kirim 10 Penyidik Pajak Terbaik

Penyidik pajak dibutuhkan KPK untuk mengusut sejumlah kasus korupsi dengan tingkat kesulitan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pajak

NASIONAL | 28 November 2019

Satgas Antimafia Bola Tahan 6 Tersangka Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola masih memburu dua orang berinisial T dan HN, anggota Exco PSSI Jawa Barat.

NASIONAL | 28 November 2019

Atasi Kisruh PPDB, Pemerintah Didesak Terbitkan Pepres Zonasi

Persentase kuota jalur PPDB zonasi sebaiknya ditetapkan oleh pemda karena pemda harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah.

NASIONAL | 28 November 2019

UHN Peringkat 2 PTS Terbaik di Sumut

Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Haposan Siallagan sangat bergembira dengan dengan torehan prestasi yang dicatatkan LPPM UHN ini.

NASIONAL | 28 November 2019

Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Perempuan Jateng, juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan.

NASIONAL | 28 November 2019

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

Partai Golkar akan mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan masuk dalam Prolegnas 2019 - 2024.

NASIONAL | 28 November 2019

Mochtar Riady: Perubahan Teknologi Harus Disikapi dengan Cepat dan Tepat

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan AI untuk lebih efektif dan efisien,” kata Mochtar.

NASIONAL | 28 November 2019

Kibarkan Bintang Kejora, Ini Peringatan Polda Papua

"Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ahmad Musthofa Kamal.

NASIONAL | 28 November 2019

Tsani Annafari Resmi Mundur dari KPK

Dua penasihat KPK lainnya, Budi Santoso dan Sarwono Sutikno memilih bertahan hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK Jilid IV.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS