Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Senin, 9 Desember 2019 | 15:32 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan kemungkinan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dilakukan karena sampai saat ini UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diberlakukan.

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang terbaru, nanti akan kita evaluasi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menyaksikan Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Kepala Negara mengatakan, selain mempertimbangkan diterbitkannya Perppu KPK, pemerintah juga menilai perlu mengevaluasi seluruh program yang dilakukan KPK selama ini, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Saya kira perlu mengevaluasi ya, seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, penindakan korupsi sangat perlu dilakukan. Namun, lanjutnya, penindakan seharusnya disertai rekrutmen politik dan pembangunan sistem untuk membangun pagar-pagar agar penyelewengan korupsi tidak terjadi.

“Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya.

Ia berharap, KPK dalam setiap melakukan penindakan antikorupsi juga harus fokus. “Jangan semuanya dikerjakan karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret, bisa diukur,” katanya.

Sementara itu, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Presiden Jokowi mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, harus memberikan dampak positif bagi perbaikan sistem di institusi tertentu yang menjadi sasaran penindakan, seperti Pemerintah Daerah.

Misalnya, di salah satu provinsi gubernurnya terkena OTT. Setelah gubernur ditangkap semestinya sistem perbaikan masuk ke sana.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu pimpinan KPK untuk menyiapkan hal-hal terkait pembangunan dan perbaikan sistem

“Apakah kita ingin fokus perbaikan, misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan. Nah, kita harus tentukan fokusnya sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Terkait hukuman mati bagi koruptor, Presiden Jokowi mempersilakan untuk memasukkannya dalam RUU Tipikor, apabila masyarakat menghendakinya. “Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif. Kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif,” katanya.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Puncak Mudik Natal dan Tahun Baru Diperkirakan 20 Desember

Puncak yang kedua tanggal 27 Desember. Arus baliknya 1 dan 2 Januari.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pencegahan dan Pengembalian Aset Harus Jadi Prioritas Pemberantasan Korupsi

"Tinggal bagaimana para aparat hukum menegakjannya," tutur Bamsoet.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Firli Bahuri Berharap Tak Lagi Ada Peringatan Hari Antikorupsi

Negara- negara yang sudah bebas dari korupsi tidak melaksanakan lagi peringatan Hakordia yang jatuh setiap 9 Desember.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Polisi Kekurangan Alat Bukti untuk Ungkap Pembunuhan Hakim Jamaluddin

Kasus ini tergantung pada alat bukti maupun keterangan saksi," ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Mantan Kepala BPN Denpasar Jadi Tersangka Gratifikasi Sertifikasi Tanah

Hitungan kerugian negara terus bertambah sehingga kasusnya terus dikembangkan oleh oleh aparat penyidik pidsus Kejati Bali.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pangdam Siliwangi Puji Prajurit Tugas di Perbatasan

Selama bertugas di daerah perbatasan, para prajurit harus menghadapi berbagai kerawanan yang cukup ekstrim.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Kapolri dan Jaksa Agung Siap Tindak Tegas Pungli

Siapapun yang melakukan pungutan liar akan diproses dan ditindak.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Mahfud MD Sebut Korupsi Memutus Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Kekayaan negara yang menjadi bancakan koruptor merupakan nadi dari suatu bangsa.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Jokowi Pilih ke SMK 57 Ketimbang KPK, Saut Gagal Pelukan Terakhir

Saut mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi yang lebih memilih ke SMKN 57 ketimbang ke KPK.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Peringatan Hakordia 2019, Agus Rahardjo Minta Maaf

Penindakan korupsi yang dilakukan KPK tidak ada yang bersifat personal

NASIONAL | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS