Dana Parpol Diusulkan Naik, KPK Minta Partai Tak Lagi Minta Uang ke Kader
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Dana Parpol Diusulkan Naik, KPK Minta Partai Tak Lagi Minta Uang ke Kader

Kamis, 12 Desember 2019 | 11:06 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan dana bantuan partai politik ditingkatkan menjadi sekitar Rp 8.461 per suara. Rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik. Hal ini lantaran peningkatan dana bantuan harus diiringi dengan perbaikan tata kelola partai yang tercantum dalam kajian terdahulu tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang meliputi lima komponen utama yakni kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol. Selain itu, untuk mendorong akuntabilitas pelaporan keuangan parpol, pendanaan negara kepada partai politik harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala.

KPK Rekomendasikan Dana Bantuan Parpol Jadi Rp 8.461 per Suara

KPK mengakui rekomendasi peningkatan dana bantuan tak menjamin persoalan korupsi di sektor politik bakal tuntas. Namun, setidaknya, KPK berharap peningkatan dana bantuan tersebut membuat partai tak lagi meminta uang kepada para kader yang telah menjadi menteri maupun anggota DPR.

"Sudah barang tentu kita tidak bisa jamin 100 persen orang itu harus baik. Tapi salah satu cara upaya pencegahan yang dilakukan KPK dengan cara seperti ini karena kita tahu partai politik itu membutuhkan biaya operasional dan biaya lain-lainnya. Maka mereka sebagian ini mengambil dari orang-orang yang sudah duduk misalnya di pemerintahan atau di legislatif," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

KPK berharap para menteri yang berasal dari partai maupun anggota DPR nantinya tidak dibebani lagi untuk menyetor ke partai asal mereka. Dengan demikian, para penyelenggara negara tersebut dapat fokus bekerja untuk menyejahterakan masyarakat.

"Harapan kita supaya nanti para personil yang sudah duduk di legislatif ataupun para kepala daerah atau menteri di pemerintahan lainnya tidak ada lagi beban-beban seperti ini. Tidak memberatkan mereka sehingga mereka nanti bekerja dengan baik," kata Basaria.

Berdasarkan kajian yang dilakukan KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), estimasi kebutuhan anggaran lima partai yang memperoleh suara 50 persen secara akumulasi pada Pemilu 2019, yakni Golkar, PKB, PDIP, Gerindra dan PKS diperoleh nilai sebesar Rp 16.922 per suara. KPK merekomendasikan bantuan pendanaan diberikan negara maksimal 50 persen dari kebutuhan anggaran parpol. Dengan demikian, negara memberikan bantuan sebesar Rp 8.461 per suara. Hasil kajian ini memperbaiki perhitungan sebelumnya, yakni sebesar Rp 10.706 per suara secara bertahap selama 10 tahun dengan tahap pertama Rp 1.000 per suara.

Selain tak lagi membebani para kader, KPK meminta partai politik menjalankan SIPP. Partai diminta membangun pengelolaan anggaran yang transparan, sistem kaderisasi dan rekrutmen yang baik serta membentuk kode etik.

"Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam upaya pencegahan suapaya tidak terjadi korupsi. Seperti saya katakan tadi sumber dari seluruh penyelenggara negara yang ada di Indonesia ini hampir semuanya dari parpol," katanya.

Basaria menyatakan, upaya ini merupakan langkah paling nyata yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di sektor politik. Untuk itu, Basaria mengingatkan, KPK tak akan segan menjerat penyelenggara negara dari partai yang masih melakukan korupsi.

"Ini adalah salah satu upaya langkah yang paling real dan bisa langsung kita lihat. Nanti lima tahun ke depan bisa kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak ada lagi yang masuk ke dalam langkah berikutnya, upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," tegasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Buka Bazar Amal ke-52, Ibu Negara Apresiasi WIC

WIC yang berdiri pada tahun 1950 merupakan organisasi sosial nirlaba beranggotakan 40% warga negara asing, dan 60% warga negara Indonesia.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Khofifah Akui Pernah Pergi Umrah Bersama Mertua Penyuap Rommy

Roziki merupakan Ketua Timses Khofifah saat bertarung di Pilgub Jatim 2018.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Polisi Periksa Isi Handphone Istri Hakim Jamaluddin

Kasus pembunuhan terhadap Jamaluddin dilakukan pelaku dengan sangat rapi.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Ilham Oetama Marsis, Dokter Patriot yang Menepis Isu Pemecatan

Hingga kini, Prof.Dr.Ilham Oetema Marsis,Sp.OG(K), sang dokter patriot itu berupaya menepis tudingan pemecatan.

NASIONAL | 12 Desember 2019

PKB Dorong Kebijakan Serius untuk Meningkatkan Literasi

Hasil laporan PISA ini harus dijadikan cambuk untuk berbenah agar ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Kapolda Kalbar Terima Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri

Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama diberikan karena dinilai sudah mengabdi tanpa cacat, dan menunjukkan keberhasilan melampaui tugas pokok.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Antara Kebebasan Pers dan Stabilitas Negara

Pemerintah akan turun tangan jika terjadi kekacauan, seperti yang terjadi di Jakarta dan Papua beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 12 Desember 2019

AL Gore Puji Aksi Indonesia dalam Mencegah Dampak Perubahan Iklim

Al Gore mengaku senang dengan kebijakan yang diambil oleh Indonesia, seperti soal moratorium dan pembukaan kebun sawit baru, termasuk juga restorasi gambut.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Kabur, Dua Tahanan Narkoba Polres Malang Ditembak

Mereka kabur dari Rutan dengan memakai kain untuk memanjat plafon dan menggergaji teralis besi di bawah atap genting.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Dompet Dhuafa Luncurkan Jaringan Global di 30 Negara

Dompet Dhuafa sangat memahami dinamisme dari dunia dengan terus menghadirkan perubahan generasi di dalamnya

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS