Aspri Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 20 Miliar
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Aspri Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 20 Miliar

Kamis, 30 Januari 2020 | 19:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Miftahul Ulum, asisten pribadi (aspri) mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total sekitar Rp 20 miliar. Perbuatan ini dilakukan Miftahul bersama-sama dengan Imam Nahrawi.

Jaksa membeberkan, Miftahul dan atasannya itu menerima suap dengan nilai sekitar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Suap tersebut diterima Ulum dan Imam Nahrawi dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji yaitu, terdakwa bersama Imam Nahrawi telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 11,5 miliar," kata Jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan terhadap Miftahul Ulum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dipaparkan Jaksa, terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi bancakan Ulum dan Imam Nahrawi untuk menerima suap. Kedua proposal itu yakni, proposal bantuan dana hibah Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multievent 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018. Selain itu, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun Kegiatan 2018.

"Patut diduga, hadiah tersebut diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kempora pada 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Imam Nahrawi selaku Menpora," kata Ronald.

Selain itu, Ulum bersama-sama Imam Nahrawi juga didakwa menerima gratifikasi terkait jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora dengan nilai sekitar Rp 8,6 miliar. Gratifikasi itu diterima Ulum dan Imam Nahrawi dari sejumlah pihak.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah total Rp 8.648.435.682," papar Jaksa Ronald.

Dibeberkan Jaksa, Ulum dan Imam menerima gratifikasi dengan nilai Rp 300 juta dari Ending selaku Sekjen KONI. Jaksa menyebut gratifikasi tersebut diberikan Ending atas permintaan Sekretaris Kempora (Sesmenpora) saat itu, Alfitra Salamm lantaran diminta Ulum untuk kepentingan Imam Nahrawi yang sedang mengikuti Muktamar NU di Jombang tahun 2015.

"Alfitra Salam dan Ending Fuad Hamidy berangkat menuju sebuah rumah yang terletak di Jombang Jawa Timur. Di dalam rumah tersebut Alfitra Salamm dan Ending Fuad Hamidy menghampiri Imam Nahrawi yang didampingi beberapa ajudannya termasuk Terdakwa (Miftahul Ulum). Selanjutnya Alfitra Salamm menyerahkan tas jinjing yang berisi uang sejumlah Rp 300 juta tersebut kepada Terdakwa di hadapan Imam Nahrawi," kata Jaksa.

Selain itu, Ulum dan Miftahul menerima uang sekitar Rp 4,9 miliar Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kempora periode tahun 2015 sampai dengan 2016. Uang itu disebut sebagai uang tambahan operasional Imam Nahrawi selaku Menpora periode. Ulum dan Imam Nahrawi juga menerima uang Rp 2 miliar dari Lina Nurhasanah. Sebagian dari uang itu untuk membayar jasa konsultan arsitek kantor Budipradono Architecs yang merancang rumah pribadi Imam Nahrawi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian, Ulum dan Imam juga menerima uang senilai Rp 1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI Tahun Anggaran 2016 – 2017 yang bersumber dari uang anggaran Satlak PRIMA. Uang itu diterima Imam Nahrawi melalui mantan pebulutangkis Taufik Hidayat. Terakhir, Ulum dan Imam menerima uang sejumlah Rp 400 juta dari Supriyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 yang berasal dari pinjaman KONI Pusat.

"Penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi selaku Menpora periode 2014-2019 yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara," tegas Jaksa Ronald.

Atas perbuatannya, Ulum didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Ulum juga didakwa melanggar Pasal 12B Ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panja Akan Dalami Siapa yang Ambil Untung dari Kerugian Jiwasraya

Menurut Baidlowi, produk Jiwasraya JS Saving Plan mirip skema Ponzi.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Bandara Internasional Yogyakarta Dorong Pertumbuhan Ekonomi DIY

Perekonomian nasional dan DIY akan menghadapi tantangan kondisi perekonomian dunia yang tetap masih lesu.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Polrestabes Medan Tangkap Jaringan Narkoba Malaysia-Aceh-Medan

Penangkapan itu berkat laporan masyarakat tentang adanya transaksi narkoba.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Evakuasi Belum Pasti, Pemerintah Pasok Logistik ke Wuhan

Indonesia masih terhambat mengevakuasi warganya karena alasan wilayah Wuhan yang terisolasi.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Sulitkan Petani Dapatkan Pupuk Subsidi, Anggota DPR Minta Moratorium Kartu Tani

Pembuat kebijakan hendaknya turun kebawah melihat fakta dan kenyataan di lapangan bagaimana kondisi petani yang sesungguhnya.

NASIONAL | 30 Januari 2020

WNA Asal Tiongkok di Sumut Didata Pemprov Sumut

Pendataan ini dianggap penting untuk mewujudkan koodinasi satu pintu dalam penanganan pencegahan penyebaran virus korona.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Camat dan Sekcam Langkat Terjaring OTT Polda Sumut

Berkas itu terkait surat permohonan maupun rekomendasi izin dalam mendirikan bangunan.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Pengamat: Perpanjangan Usia Pensiun TNI Pilihan Rasional

Tugas TNI di masa mendatang juga akan lebih kompleks dalam menghadapi berbagai dinamika politik nasional dan internasional.

NASIONAL | 30 Januari 2020

WNA Tiongkok Dirawat di Ruang Isolasi Negatif Virus Corona

Pasien asal Tiongkok sempat mengeluhkan flu dan sesak nafas sebelum dirujuk ke RSUD Margono, Banyumas, Jawa Tengah.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Banjir Bandang Bondowoso Akibat Alih Fungsi Lahan

Banjir bandang di Bondowoso, Jatim, merusak lebih dari 200 rumah warga akibat adanya alih fungsi lahan.

NASIONAL | 30 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS