Pemulangan WNI Eks ISIS, PPP Minta Virus Radikalisme Jangan Menyebar
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Pemulangan WNI Eks ISIS, PPP Minta Virus Radikalisme Jangan Menyebar

Rabu, 5 Februari 2020 | 15:45 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, menyatakan pemerintah harus bisa memastikan para WNI mantan ISIS yang berada di Suriah tidak akan menularkan 'virusnya' ke penduduk Indonesia.

Menurut Tamliha, sekitar 600 orang yang kini terlantar di Suriah itu sudah memiliki ideologi baru yakni ideologi ISIS, bukan lagi Pancasila. Dengan ideologi ISIS, mereka ingin mendirikan negara Islam.

Oleh karenanya, bila hendak dikembalikan ke Indonesia, perlu dilakukan reideologi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kalau perlu, 600 orang itu wajib mengikuti program bela negara sehingga pemikiran ISIS-nya bisa dicuci.

"Tidak menularkan ke masyarakat Indonesia yang lain. Bagaimanapun kita harus melindungi masyarakat dari pengaruh-pengaruh yang berpaham sangat radikal," kata Tamliha, Rabu (5/2/2020).

Intinya, menurut Tamliha, dia menginginkan ada standard yang jelas dari pemerintah sebelum 600 lebih mantan ISIS itu diizinkan kembali ke Indonesia.

"Kita berharap pemerintah terlebih dahulu melakukan rapat terbatas, presiden dengan para menterinya, untuk membahas tentang mekanisme kepulangan mereka, dan bagaimana cara melakukan reideologi itu, termasuk bela negara," kata Tamliha.

Lebih jauh, Tamliha mengaku bahwa sebenarnya sudah ada 1.600 WNI mantan ISIS yang sudah pulang ke Indonesia, dan semuanya terlacak oleh BNPT, BIN, maupun TNI. Namun karena dulu Indonesia belum memiliki UU yang tetap tentang penindakan terorisme, aparat tak bisa berbuat apa-apa.

"Sekarang kan dengan UU terorisme hasil revisi terbaru, itu mereka yang pulang dari Indonesia terdeteksi mereka itu teroris," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Bengkulu Naik

Rata-rata kenaikan harga sembako berkisar antara Rp 1.000-Rp 2.000/kg dari setiap jenisnya.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Sebelum Pulangkan Eks ISIS, Pemerintah Harus Tunggu Masukan Publik

Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memastikan secara komprehensif seperti apa rencana dan langkah-langkah pemulangan.

NASIONAL | 5 Februari 2020

PLN Amankan Listrik Lokasi Observasi WNI di Natuna

PLN memasang genset dan instalasi kelistrikan di lokasi ring satu kawasan observasi yang terletak di Pangkalan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Polri Akui Kompol Rosa Dikembalikan dari KPK

Menurut Prabowo Argo hal ini tidak masalah karena masih banyak anggota Polri lain di KPK.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Pegawai Sayangkan Pimpinan KPK Berhentikan Sepihak Kompol Rosa

Rosa merupakan salah seorang tim Satgas KPK yang menangani kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Informasi DPO Harun Masiku Disebar hingga Polres

Polisi mengaku pencarian telah dilakukan hingga ke ke rumah pribadi Harun di Gowa, Sulawesi Selatan, namun yang bersangkutan tidak ada.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Presiden Resmikan Monumen Fatmawati di Bengkulu

Ibu Agung Fatmawati bukan hanya milik warga Bengkulu saja, tapi milik seluruh rakyat Indonesia.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Bandara Kualanamu Tolak WNA Asal Tiongkok

Petugas juga akan melakukan penolakan bila mendapatkan warga asal Tiongkok masuk ke Kualanamu.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Peruri Menangi Proyek Pencetakan Uang Kertas Peru

Peruri memenangi tender pencetakan mata uang Peru setelah melalui proses yang memakan waktu selama kurang lebih dua bulan.

NASIONAL | 5 Februari 2020

Kejagung dan BPK Usut Aset Petinggi BTN Semarang dan Gresik

“Kami baru mau memulai penelusuran aset juga, kemudian ada koordinasi ke BPK, tahapannya pemeriksaan berangsur minggu depan,” kata Febrie Adriansyah.

NASIONAL | 5 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS