KPK Banding Putusan soal Eks Dirut Perum Jasa Tirta II
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

KPK Banding Putusan soal Eks Dirut Perum Jasa Tirta II

Minggu, 7 Juni 2020 | 12:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Djoko Saputro. Majelis Hakim menyatakan Djoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017.

"Terkait putusan tersebut KPK telah menyatakan banding pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020).

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut KPK sebelumnya. Namun, majelis hakim pengadilan tidak mempertimbangkan pasal penyertaan Pasal 55 KUHP. Padahal, dalam surat tuntutan, Jaksa meyakini tindak pidana tersebut dilakukan Djoko secara bersama-sama sejumlah pihak dan berlanjut. Bahkan, dalam surat tuntutan Jaksa KPK, perbuatan Djoko bersama-sama sejumlah pihak itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.957.386.840 dan memperkaya orang lain, yakni Andririni Yaktiningsasi Rp 2.123.185.959, Sutisna sebesar Rp 944.717.330, Ignatius Heruwasto sebesar Rp 1.120.000.000, Faizal Rakhmat sebesar Rp 493.900.000, Manal Musytaqo sebesar Rp 149.000.000, Amdrian Tejakusuma sebesar Rp 78.600.000, Bimarta Duandita sebesar Rp 48.793.911.

Ali Fikri mengakui, banding diajukan pihaknya lantaran menilai putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, Ali belum menyampaikan secara rinci alasan KPK mengajukan banding.

"Salah satunya karena JPU memandang putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selengkapnya nanti akan diuraikan di memori banding," katanya.

Dikatakan Ali, saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera menyusun memori bandingnya. Dalam memori banding, KPK akan menguraikan secara rinci alasan mengajukan banding.

"Di mana JPU nanti akan menguraikan lebih lanjut mengenai alasan dan dalil sehingga KPK melakukan upaya hukum tersebut," katanya.

Diberitakan, perkara korupsi ini bermula pada 2016 atau setelah Djoko diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. Saat itu, Djoko memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000. Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam proyek pengadaan jasa konsultasi itu, Djoko justru mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program, termasuk menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan berjenjang. Atas perbuatannya, Djoko merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta II.
Atas perbuatannya, Djoko terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

New Normal, Pemprov Sumut Siapkan Sanksi untuk Pelanggar Aturan

"New normal ini rencananya dilaksanakan mulai 1 Juli," ujar Edy Rahmayadi.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Klemen Tinal: Papua Sedang Menuju Puncak Pendemi Covid-19

Klemen Tinal memprediksikan pada puncak pandemi Covid-19 di Papua, angka kasus positif bisa mencapai sekitar 2.000 kasus.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Patriot Covid-19 dari Ranah Minang

Laboratorium Fakultas Kesehatan Universitas Andalas Padang, mampu memeriksa 1.500 sampel per hari.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Gempa Bumi Magnitudo 5,1 SR Guncang Nias Utara

Pusat gempa diperkirakan berada di laut 38 kilometer barat laut di Nias Utara.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Elsam Dorong Pembahasan RUU Perbantuan TNI

Belum adanya aspek pertanggngjawaban tanpa adanya revisi UU Peradilan Militer.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Papua Barat Meningkat

Penambahan jumlah pasien positif cenderung menurun sekitar 16 persen.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Ekspor Perikanan Sektor Ritel Tumbuh 20 Persen Saat Covid-19

Ekspor untuk segmen hotel, restoran, dan kafe yang turun drastis sekitar 70 persen.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Bertambah 10 Orang, Positif Covid-19 Kaltim Menjadi 327 Kasus

Jumlah keseluruhan kasus Covid-19 di wilayah Kaltim menjadi 327 kasus.

NASIONAL | 7 Juni 2020

WN Aceh Berharap Pemerintah Realisasikan Seluruh Butir MoU Helsinki

Menjalankan pemerintahan di Aceh secara baik.

NASIONAL | 7 Juni 2020

Disbun Kaltim Dorong Petani Karet Punya Daya Saing

Gebrak Bokar Bersih merupakan inovasi yang menghasilkan solusi menyeluruh

NASIONAL | 7 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS