MAKI Yakin Hakim Bakal Tolak Eksepsi 6 Terdakwa Korupsi Jiwasraya
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

MAKI Yakin Hakim Bakal Tolak Eksepsi 6 Terdakwa Korupsi Jiwasraya

Jumat, 12 Juni 2020 | 08:26 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta diyakini bakal menolak eksepsi atau nota keberatan para terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana di PT Asuransi Jiwasraya. Keyakinan tersebut setidaknya disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang merupakan pelapor kasus korupsi ini.

Diketahui, enam terdakwa, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat; Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto; mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan bersama masing-masing tim kuasa hukumnya telah menyampaikan eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Dalam eksepsinya masing-masing, keenam terdakwa pada intinya menyebut perkara Jiwasraya bukan korupsi, melainkan terkait pasar modal. Para terdakwa menyebut korban Jiwasraya merupakan nasabah, bukan negara sehingga bukan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Boyamin memaklumi terdakwa atau kuasa hukumnya berupaya membela diri agar terbebas dari jeratan hukum. Namun, kata Boyamin eksepsi yang disampaikan para terdakwa dan kuasa hukumnya telah masuk materi pokok perkara. Untuk itu, Boyamin meyakini Majelis Hakim bakal menolak eksepsi para terdakwa.

"Eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, bukan sekedar mempermasalahkan teknik administrasi pembuatan Surat Dakwaan seperti identitas dan struktur dakwaan. Saya yakin Majelis Hakim akan menolak eksepsi tersebut," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (11/6/2020).

Boyamin menegaskan, perkara Jiwasraya merupakan tindak pidana korupsi. Direksi dan manajemen PT Jiwasraya yang merupakan perusahaan negara diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan investasi saham yang ceroboh.

"Dan cenderung sengaja membeli saham gorengan secara berulang sehingga merugikan PT Asuransi Jiwasraya," katanya.

Menurutnya, manajemen atau direksi PT Asuransi Jiwasraya diduga telah melanggar ketentuan kepemilikan saham maksimal 10% dari sebuah entitas perusahaan lain yang merugikan Jiwasraya. Sementara, terkait tiga terdakwa dari unsur swasta yang mengklaim pelaku bisnis yang terbiasa untung rugi, Boyamin mengatakan, ketiga terdakwa diduga sebagai pihak yang turut serta dalam perkara ini. Ketiga pihak swasta itu diduga telah menyerahkan saham gorengan yang merugikan Jiwasraya.
Dalam kesempatan ini Boyamin menyatakan keliru jika menyebut perkara Jiwasraya merupakan perkara pasar modal dan bukan korupsi. Dikatakan, penggorengan saham merupakan modus perbuatan. Dicontohkan, memalsukan tanda tangan penarikan uang kas negara merupakan merupakan tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana pemalsuan.

"Maka hal ini dikenakan pasal korupsi karena merugikan uang negara dan bukan sekedar pasal pemalsuan," katanya.

Boyamin menegaskan, korban dalam perkara Jiwasraya merupakan negara. Hal ini lantaran uang premi nasabah yang sudah dibayarkan kepada Jiwasaraya merupakan milik PT Asuransi Jiwasraya sebagai BUMN. Jika PT Asuransi Jiwasraya merugi akibat penyimpangan, negara akan bertanggung jawab setidaknya sebesar saham yang dimiliki. Untuk itu, penyimpangan yang terjadi akan merugikan keuangan negara.

"Contoh kasus lain adalah korupsi di Bank BUMN tidak bisa dikatakan uangnya adalah milik nasabah penabung/deposito, sehingga penyimpangan di Bank BUMN tetap saja dinyatakan sebagai kerugian negara," katanya.

Boyamin menambahman, Amerika Serikat dengan sistem perdagangan saham yang sudah sangat maju, menerapkan aturan hukum yang ketat dan berat terhadap pelaku bisnis merugikan nasabah dan negara. Pada 2008 misalnya, Pengadilan Amerika Serikat menghukum Bernard Maddoff penjara 150 tahun dan denda USD 170 miliar atau sekitar Rp 2.200 triliun.

"Dengan contoh kasus di Amerika ini sudah semestinya negara kita juga menghukum penyimpangan bisnis saham dan jika dibiarkan dengan alasan perdata dan bukan korupsi maka akan banyak timbul korban yang tentunya akan merugikan perekonomian negara," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020. Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota intern kantor pusat. Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.
Keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Jaksa mengatakan Hendrisman bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny melalui Joko Hartono mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Jaksa juga menyebut Heru, Benny dan Joko turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.
Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa Jaksa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Semua Kantor Imigrasi Buka Pelayanan Paspor Melalui Aplikasi

Pemohon paspor baru dan penggantian paspor wajib mendaftar melalui Apapo.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Dampak Covid-19, "Bakar Tongkang" di Rokan Hilir Ditiadakan

Warga keturunan Tionghoa agar melaksanakan kegiatan sembahyang di kelenteng saja.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Mensos Apresiasi Tagana Makamkan Jenazah Terpapar Covid-19

Tagana di Kabupaten Kapuas menjadi garda terdepan dalam penguburan jenazah Covid-19.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Kemag Pertimbangkan Evaluasi Salat Jumat di Tengah Pandemi Covid-19

Kemag akan mengevaluasi pelaksanaan Salat Jumat karena ada beberapa masjid yang belum menjalankan protokol kesehatan.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Kemdikbud Akan Memperbaiki Kurikulum Vokasi Lebih Fleksibel

Kemdikbud akan memperbaiki kurikulum di satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi lebih fleksibel.

NASIONAL | 10 Juni 2020

82 Anggota TNI AD Ikut Program Pascasarjana UI

TNI AD bekerja sama dengan Universitas Indonesia menggelar jalur pembelajaran pascasarjana yang dapat diikuti oleh calon mahasiswa dari Angkatan Darat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

UI Fasilitasi Perwira TNI AD Kuliah Pascasarjana

Untuk menciptakan SDM khususnya perwira TNI Angkatan Darat (AD) yang andal dan bermutu, TNI AD menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI).

NASIONAL | 11 Juni 2020

2 Penerornya Dituntut Setahun Penjara, Ini Komentar Novel Baswedan

Novel Baswedan tak dapat menyembunyikan kegeraman dan kemarahannya mengetahui dua terdakwa penerornya "hanya" dituntut satu tahun pidana penjara.

NASIONAL | 11 Juni 2020

KAI Daop 8 Surabaya Operasikan 8 KA Reguler Jarak Jauh

Pengoperasian kembali KA Reguler ini tetap diikuti dengan protokol pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Ini Alasan Polri Tak Hadir di Sidang Pecatan Tentara

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono tim kuasa hukum Polri tak bisa hadir karena masih melengkapi materi untuk persidangan tersebut.

NASIONAL | 11 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS