Usai Jerat Imam Nahrawi, KPK Makin Berani Bongkar Kasus KONI
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Usai Jerat Imam Nahrawi, KPK Makin Berani Bongkar Kasus KONI

Selasa, 30 Juni 2020 | 14:46 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan vonis bersalah dan hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bukanlah akhir dari penanganan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI. KPK masih membuka kemungkinan untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka terhadap pihak lain yang terlibat akan dilakukan KPK sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Apabila setelahnya ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain tentu KPK akan ambil sikap dengan menetapkan pihak-pihak lain tersebut sebagai tersangka," kata Plt Jubir Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2020).

Untuk itu, KPK bakal mempelajari putusan lengkap Imam Nahrawi. KPK, lanjut Ali, juga akan mempelajari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi hingga pertimbangan majelis hakim.

"KPK nanti akan pelajari putusan lengkapnya lebih dahulu, baik itu fakta-fakta sidang keterangan para saksi yang termuat dalam putusan maupun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim," kata Ali.

Selain divonis 7 tahun pidana penjara, Imam Nahrawi juga dihukum denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp18.154.230.882 dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018. Tak hanya itu Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum juga terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.

Ali menyatakan, KPK menghormati putusan majelis hakim. KPK pun mempersilakan Imam untuk mengajukan upaya hukum banding jika tidak menerima putusan tersebut.

"Kita harus hormati putusan majelis hakim. Jika terdakwa tidak menerima putusan tentu silahkan melakukan upaya hukum banding," kata Ali.

Usai mendengar putusan terhadapnya, Imam meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara suap sebesar Rp 11,5 miliar terkait dana hibah KONI, terutama nama-nama yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Imam berjanji akan membantu KPK untuk membongkar sengkarut rasuah tersebut.

"Kami memohon izin Yang Mulia untuk tetap melanjutkan pengusutan aliran dana 11 miliar dari KONI ke pihak-pihak yang nyatanya tertera di BAP yang tidak diungkap dalam forum yang mulia ini. Kami mohon izin kepada yang mulia untuk menindaklanjuti. Hari ini KPK mendengar, dan wartawan juga mendengar. Fakta-fakta hukum sudah pernah terungkap kami mohon untuk tidak didiamkan," kata Imam dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selas (29/6/2020).

Imam mengatakan, fakta-fakta mengenai keterlibatan pihak lain sudah terang dan sepatutnya didalami KPK. Hal tersebut disampaikan lantaran Imam mengklaim tidak menikmati aliran dana dari suap KONI.

"Fakta itu sudah ada semua. Kami tentu harus mempertimbangkan untuk ini segera dibongkar hingga akar-akarnya. Karena saya demi Allah dan demi Rasulullah, saya tidak menerima Rp11,5 miliar itu," katanya.

Terkait upaya banding, Imam mengaku masih mempertimbangkan hal tersebut.

"Berikutnya kami sebagai warga negara punya hak juga untuk menindaklanjuti hasil putusan majelis hakim yang mulia. Beri kesempatan saya untuk melakukan perenungan, sekaligus pendalaman sesuai fakta-fakta persidangan. Tentu saya harus beristigfar pada Allah untuk mendapat pertolongan Allah," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pesan Jokowi untuk Ganjar: Gunakan Data Science Sebelum Buka New Normal

“Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai," kata Jokowi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Paparkan Progres Penanganan Covid-19 kepada Jokowi, Ganjar Fokus Tiga Daerah

Ganjar memperlihatkan peta epidemiologi Covid-19 di Jateng. Tampak dari peta beberapa daerah yang sebelumnya merah, kini beranjak ke oranye dan kuning.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kunjungi Jateng, Jokowi: Jangan Sampai Muncul Second Wave Covid-19

Ancaman Covid belum berakhir, kondisinya juga masih berubah-ubah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Rusuh di Madina, 6 Polisi Terluka dan Dua Mobil Dibakar

Dua unit mobil dan sejumlah sepeda motor dibakar dalam kerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Madina. Enam polisi terluka.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Jokowi Tinjau Posko Penanganan Covid-19 Jateng dan Kawasan Industri

Dari posko penanganan Covid-19, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menuju Kawasan Industri Terpadu Batang.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Din Syamsuddin Usulkan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

Jokowi sebaiknya menghindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi. Namun diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mantan Dirjen Otda: Pergantian Kabinet Harus Segera Dilakukan

Para menteri yang dipilih nanti harus benar-benar berkualitas dan sesuai bidangnya. Jangan menempatkan orang hanya karena balas jasa politik.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pengamat: Ada Tiga Pos Kementerian yang Patut Diganti

Lambannya kinerja tidak bisa melulu dilihat sebagai kegagalan para menteri. Kelambanan juga karena presiden yang selalu menekankan agar tidak membuat gaduh.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Penyuap Bupati Bengkalis Dituntut 10 Tahun Penjara

Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur alias Aan dituntut dengan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Komisi II DPR Undang Sejumlah Pakar Matangkan RUU Pemilu

Pakar yang diundang di antaranya Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraini, Valina Singka, Philips J Vermonte, Din Syamsuddin, Ramlan Surbakti, August Mellaz

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS