Nama Djoko Tjandra Hilang di Interpol, Dua Jenderal Polri Belum Tentu Salah
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Nama Djoko Tjandra Hilang di Interpol, Dua Jenderal Polri Belum Tentu Salah

Selasa, 21 Juli 2020 | 18:43 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Teka-teki hilangnya nama Djoko Soegianto Tjandra dalam Red Notice (RN) atau perintah tangkap dari Interpol sejak 2014 belum tuntas.

Mantan Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo belum dinyatakan terbukti salah.

“Berkaitan dengan (dugaan pelanggaran) kode etik yang dilakukan oleh (mantan) Kadiv Hubinter dan (mantan) Ses NCB masih dalam proses. Artinya Propam masih dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan hal tersebut,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Jenderal Prasetijo Belum Jadi Tersangka

Seperti dibetitakan Wibowo dipersalahkan karena menerbitkan surat nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020. Surat ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemkumham dan ditandatangani Nugroho atas nama Kepala Divisi Hubungan International Polri.

Dalam surat itu Wibowo —yang disebut banyak orang sebagai apes karena ia sebenarnya baru duduk di posisi itu — menulis bila red notice Djoko bernomor A1697/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014.

“(Terhapus) setelah lima tahun karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan selaku pihak yang meminta,” tulis Nugroho yang sebelumnya berdinas di JCLEC, Semarang itu.

Sementara Napoleon diduga melanggar kode etik terkait kelalaian pengawasan terhadap jajarannya. Argo menuturkan, keduanya akan diproses dengan asas praduga tak bersalah dalam kasus red notice ini.

Hingga kini masih belum jelas missing link hilangnya red notice pada 2014 dan mengapa baru diributkan pada 2020 padahal pejabat yang mengawalinya telah silih berganti. Selama enam tahun itu juga adem ayem saja.

Baca juga: Pemerintah dan Aparat Hukum Diminta Bekukan Aset Djoko Tjandra



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Alasan Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Keseimbangan antara penanganan masalah kesehatan dan ekonomi sangat penting, itu sebabnya Presiden Jokowi Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Polisi Tetapkan 8 Orang Tersangka Penganiayaan Polisi di Medan

Akibat penganiayaan itu, Bripka Karingga Ginting mengalami luka empat jahitan di kepala, ruas jari bergeser, luka lecet dan lebam di wajah.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Rumah Tokoh Pemekaran Kabupaten Sergai Dibakar Orang Tak Dikenal

Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang itu juga membakar mobil Honda Civic BK 1422 JS milik korban.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Karang Taruna Diminta Bantu Rakyat Hadapi Covid-19

Didik kembali memimpin Karang Taruna Nasional periode 2020-2025, setelah dipilih aklamasi dalam Temu Karya Nasional di Bogor pada 20-21 Juli 2020.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pemprov Sumut Ingatkan Perkantoran Waspadai Klaster Baru Covid-19

Setiap perkantoran pemerintah maupun swasta harus mempertimbangkan menyajikan hidangan makanan dan minuman.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Bawaslu RI Ingatkan Praktik Politisasi Bantuan Covid-19 Jelang Pilkada

Praktik politisasi bantuan Covid-19 bisa saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu khususnya petahana menjelang pilkada.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kasus Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel Sedang Ditangani Bagian Penindakan KPK

Uday mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa BPKP telah melakukan audit investigasi atas pengadaan lahan SMKN 7 Tangsel.

NASIONAL | 21 Juli 2020

25 Persen Pelajar di Jawa Tengah Tak Miliki Akses Pendidikan Daring

Para pelajar ini juga merasakan ada perbedaan mencolok proses belajar mengajar sistem tatap muka dengan sistem daring.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Djarot Tak Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan

Soalnya, sosok Akhyar tidak lepas dari era kepemimpinan Dzulmi Eldin, mantan wali kota Medan yang tersandung kasus korupsi.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Oknum Anggota DPRD Sumut yang Aniaya 2 Polisi Tetap Diproses Hukum

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari tujuh pria dan satu wanita.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS