Mahfud: Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Sudah Mendengarkan Semua Pihak
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Mahfud: Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Sudah Mendengarkan Semua Pihak

Minggu, 9 Agustus 2020 | 09:54 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, pemerintah sudah mendengarkan semua pemangku kepentingan, sudah menghimpun masukan dari berbagai kalangan, untuk bahan pembahasan dengan DPR. Perpres itu merupakan amanat UU No 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme.

"Pelibatan ini diatur dalam Perpres, yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR,” kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Ia menjelaskan pemerintah sudah mendengarkan semua pemangku kepentingan. Kemudian telah diambil kesimpulan antara lain terorisme adalah merupakan tindak pidana. Karena itu, ujung tombak adalah polisi dalam rangka penegakan hukum.

Kemudian, terhadap pelibatan TNI, pemerintah juga sudah membahas perdebatan definisi aksi terorisme dan eskalasi di mana dibutukan keterlibatan. Menurutnya, selama ini TNI juga sudah terlibat, seperti di Tinombala dan Woyla.

"Polri tidak bisa sendirian dan ada keadaan yang hanya TNI yang bisa, seperti di tempat yang tidak ada yurisdiksi Polri. Jika terjadi terorisme di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) atau di pesawat atau kapal berbendera asing, juga di kantor-kantor kedutaan, polisi tidak bisa masuk karena bukan teritori polisi," jelas Mahfud.

Dia menyebut sudah membatasi agar tidak terjadi eksesivitas dalam pelaksanaan. Semua yang keberatan sudah diajak diskusi.

"Kita tunjukkan amanat UU dan fakta ada keterbatasan yang bisa dilakukan Polisi. Kita juga tunjukkan rumusan pasal-pasalnya. Semua pihak kita dengarkan,“ tegas Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ungkap TPPO, Wisata Seks "Halal" di Puncak Jangan Dianggap Selesai

Video testimoni wisata seks 'halal' Puncak Bogor dikabarkan beredar hingga dunia internasional.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Pengetahuan Jadi Modal dalam Membangun dan Memajukan Papua

Perlu diterapkan perspektif baru di berbagai aspek dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Papua.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Kemhub Bangun Kapal Penyeberangan Lintas Dompak-Matak-Penagi

Pembangunan kapal ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mendagri: Penegak Hukum Harus Manfaatkan Database Dukcapil

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para penegak hukum agar memaksimalkan penggunaan database kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

NU Care Gelar Swab Test Gratis bagi Guru Mengaji

Pesantren harus mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan Covid-19, mengingat tradisi pesantren yang begitu kental dengan kebersamaan antarsantri.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Gerakan 26 Juta Masker di Jatim Disambut Baik

Warga diharapkan mengenakan masker secara benar.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Selain Santunan, Pemerintah Siapkan Bintang Jasa untuk Tenaga Medis

Pemerintah akan memberikan bintang jasa kepada tenaga medis yang diputuskan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Keberatan Ditahan Bareskrim, Anita Kolopaking Ajukan Praperadilan

Tim Advokat Pembela Anita Dewi Kolopaking secara resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri atas ditahannya pengacara Djoko Tjandra itu.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Prasmul Day 2020, Gaungkan Pembelajaran Tak Terbatas

Universitas Prasetiya Mulya menghadirkan kembali ajang tahunan Prasmul Day.

NASIONAL | 8 Agustus 2020

Penceramah Diajak Gunakan Metode Ramah saat Dakwah

Saat ini perlu diwaspadai pihak-pihak yang sedang berupaya memutus sejarah keilmuan.

NASIONAL | 8 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS