Kelola Dana Bansos Rp 127 T, Mensos Minta Diawasi KPK
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Kelola Dana Bansos Rp 127 T, Mensos Minta Diawasi KPK

Rabu, 9 September 2020 | 12:52 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial, Juliari P Batubara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi tata kelola dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi. Hal ini disampaikan Juliari saat bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Juliari mengatakan, pengawasan dari KPK dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana bansos yang dikelola Kemsos di masa pandemi yang mencapai Rp 127 triliun dari Rp 203 triliun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, Juliari meminta KPK tak segan menegur dirinya maupun jajarannya jika terdapat persoalan dalam penyaluran perlindungan sosial.

"Sesuai perintah Presiden dalam rangka penyerapan anggaran tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah tentu di antaranya KPK. Kami tentu berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," kata Juliari dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Juliari mengatakan, Kementerian Sosial saat ini mendapat anggaran yang cukup besar. Selain program-program perlindungan sosial yang telah dijalankan secara reguler, Kemsos juga menjalankan program-program bantuan sosial yang bersifat khusus dalam penanganan virus corona. Untuk itu, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, Juliari meminta masukan lembaga antikorupsi agar program-program tersebut tepat sasaran, akutanbel dan sesuai aturan perundang-undangan.

"Tadi kami sampaikan ada dua program baru yang kita jalankan bulan ini. Kami berharap program yang kami jalankan tidak hanya tepat sasaran tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada," katanya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memastikan pihaknya akan mendampingi dan mengawal Kemsos dalam menjalankan program bansos Covid-19. Lili memaparkan, melalui aplikasi Jaga Bansos, KPK telah menerima 1.074 keluhan masyarakat hingga 4 September 2020 terkait penyaluran bansos.

"Yang tertinggi di DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, KPK mengingatkan Kemsos untuk terus memperbaharui data penerima bansos. Dikatakan, Kemsos harus menggandeng kementerian dan lembaga lainnya untuk memvalidasi data penerima bansos valid.

"Kami berikan masukan paling tidak tentang validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut," kata Lili.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendikbud Resmikan Kota Tua sebagai Kawasan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara

Mendikbud mengatakan Kota Tua Selain menjadi ikon, sejarah dan rekreasi, kawasan ini juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat dalam berbahasa.

NASIONAL | 9 September 2020

Dinilai Sewenang-wenang, Ditjen PP Digugat Nurdin Halid

Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah merugikan Dekopin yang dipimpin Nurdin Halid karena pendapat hukumnya dijadikan rujukan oleh Sri Untari Bisowarno.

NASIONAL | 9 September 2020

Pegawai KPU Provinsi Jambi Dinilai Kurang Taat pada Protokol Kesehatan

Sebagian pegawai KPU daerah itu juga membuka masker seusai proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.

NASIONAL | 9 September 2020

Penularan Covid-19 dari Klaster Perkantoran Terus Bertambah di Medan

"Mereka yang dinyatakan terpapar itu terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer dan sekuriti," ujar Alida.

NASIONAL | 9 September 2020

Awal Oktober Sekolah di Bengkulu Tengah Gelar Belajar Tatap Muka

Sekolah yang diizinkan gelar tatap muka adalah sekolah yang benar-benar siap menerapkan protokol kesehatan ketat.

NASIONAL | 9 September 2020

Kasus Korupsi PT DI, Eks Komisaris Utama Asabri Diperiksa KPK

Mantan Komisaris Utama PT Asabri, Marsekal Madya (Purn) Ismono Wijayanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso).

NASIONAL | 9 September 2020

Klaster Keluarga Meningkat, OTG Covid-19 Diwajibkan Isolasi Mandiri di Rumah

Sedangkan pasien Covid-19 dengan status bergejala, akan diisolasi di rumah sakit.

NASIONAL | 9 September 2020

Penumpang Asal Serang Ditemukan Meninggal di Atas KMP Mutiara Persada

Saat ini jenazah pria tersebut sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

NASIONAL | 9 September 2020

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Setelah Melahirkan Bayi Kembar

Sementara bayi satunya jenis kelamin perempuan masih dirawat oleh petugas medis.

NASIONAL | 9 September 2020

Menpora: Pembinaan Olahraga Harus Disertai Sports Science

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali telah mempersiapkan grand design olahraga yang melibatkan sports science.

NASIONAL | 9 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS