KPK Siap Pelajari Bukti "Bapakmu dan Bapakku" di Skandal Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPK Siap Pelajari Bukti "Bapakmu dan Bapakku" di Skandal Djoko Tjandra

Rabu, 16 September 2020 | 13:12 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kesiapannya menelaah dan mempelajari bukti-bukti tambahan terkait skandal Djoko Tjandra yang akan diserahkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyatakan, bukti-bukti yang akan diserahkannya menyangkut sejumlah hal, termasuk terkait sejumlah inisial nama dan istilah seperti "Bapakku" dan "Bapakmu" yang diduga kerap digunakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Anita Kolopaking untuk pengurusan fatwa hukum ke MA.

"Jadi kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Selain istilah "Bapakmu, Bapakku", terdapat sejumlah inisial yang mencuat. Beberapa inisial itu, yakni T, DK, BR, HA, SHD dan R.
Nawawi mengatakan, KPK tak segan untuk mengambil alih perkara Djoko Tjandra yang kini ditangani Polri dan Kejaksaan Agung. Pengambilalihan akan dilakukan jika inisial-inisial dan istilah yang mencuat tidak segera diusut Kejagung dan Bareskrim Polri.

"Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun perkara PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindaklanjuti, maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi," katanya.

Sebelumnya, Boyamin Saiman menyatakan bakal menyerahkan bukti tambahan yang berkaitan dengan skandal Djoko Soegiarto Tjandra ke KPK. Bukti tambahan itu diserahkan lantaran lembaga antikorupsi saat ini sedang melakukan koordinasi dan supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung. KPK pun telah melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra dengan Kejaksaan Agung dan Polri secara terpisah pada Jumat (11/9/2020) lalu.

"Saya sudah membuka preview, saya besok akan menyerahkan bukti yang diminta KPK berkaitan dengan permohonan saya melakukan supervisi yang minggu kemarin saya masukan ke KPK," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Pada Jumat lalu atau saat gelar perkara dilakukan, Boyamin telah menyerahkan sejumlah bukti agar KPK melakukan pengembangan terkait skandal Djoko Tjandra. Melalui bukti-bukti tersebut, Boyamin meminta KPK mendalami aktivitas Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan mantan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dalam rencana pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA). Termasuk mengenai sejumlah inisial nama dan istilah "Bapakmu" dan "Bapakku" yang diduga kerap digunakan Pinangki dan Anita untuk memuluskan rencana tersebut. Dengan bukti tambahan yang akan diserahkannya, Boyamin berharap KPK dapat mengusut inisial dan istilah yang muncul terkait kasus tersebut.

"Mudah-mudahan dengan bahan itu, nanti KPK mampu membuat benang merah dari tiga clue "Bapakku, Bapakmu", kemudian berkaitan dengan inisial, berkaitan dengan P mengajak R untuk bertemu pimpinan, terakhir terkait dengan fatwa dan grasi," kata Boyamin.

Setelah mendalami bukti-bukti tambahan yang akan diserahkan Boyamin, KPK diharapkan ll dapat segera mengambil alih penanganan skandal Djoko Tjandra yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum.

"KPK mudah mudahan nanti setelah menganalisa bukti yang saya berikan, harapan saya tertinggi diambil alih," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Warga Hendak ke Kepulauan Nias Wajib Tunjukan Hasil Swab Negatif Covid-19

Surat keterangan negatif Covid-19 menjadi persyaratan utama dan wajib dimiliki setiap warga yang mau ke Nias.

NASIONAL | 16 September 2020

Pilkada 2020, Kebijakan Kejaksaan Agung Tunda Proses Hukum Paslon Diapresiasi

Kejaksaan Agung akan menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada 2020.

NASIONAL | 16 September 2020

Tetapkan 19.000 Ha LP2B, Pekalongan Berhasil Cegah Alih Fungsi Lahan

Asip Kholbihi mengatakan, dengan perda tersebut, Pemkab Pekalongan mampu mencegah laju alih fungsi lahan dan melindungi lahan pertanian.

NASIONAL | 16 September 2020

Diduga Mabuk, Wakil Bupati Yalimo Tabrak Polwan hingga Tewas di Jayapura

Korban Bripka Cristin, diduga tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami benturan keras di bagian kepala dan patah tulang kaki.

NASIONAL | 16 September 2020

Apkasi: Pemanfaatan Teknologi Bisa Bantu Kabupaten Agar Adaptif

Apkasi mendorong pemanfaatan teknologi untuk menata kembali kabupaten yang adaptif dan smart di masa adaptasi kebiasaan baru.

NASIONAL | 16 September 2020

Jateng Gencarkan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan

Terkait sanksi, Ganjar mengatakan ada banyak pilihan sanksi kepada pelanggar. Bisa saja sanksi sosial, atau sanksi administratif lainnya.

NASIONAL | 16 September 2020

Klaster Perkantoran di Jambi Terus Bertambah

Kasus Covid-19 klaster perkantoran lembaga pemerintah dan swasta di Jambi dipengaruhi mobilitas pegawai ke luar daerah yang masih terus terjadi.

NASIONAL | 16 September 2020

24 Juta Siswa Berpotensi Putus Sekolah karena Covid-19

Saat ini sekitar 870 juta siswa, atau setengah dari populasi pelajar di 51 negara dunia belum dapat kembali ke sekolah.

NASIONAL | 16 September 2020

Gelar Baksos, PIA DPR Sumbang Wastafel untuk Kompleks Parlemen

Baksos ini bertujuan mengajak seluruh pegawai di lingkungan DPR bersisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Dana Desa Naik Tipis, Ini Arahan Mendes ke Kades

Mendes meminta kepala desa maksimal dalam menggunakan uang negara dan mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penggunaannya.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS