Sebelum Febri Diansyah, 37 Pegawai KPK Sudah Undurkan Diri Sejak Awal Tahun
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Sebelum Febri Diansyah, 37 Pegawai KPK Sudah Undurkan Diri Sejak Awal Tahun

Jumat, 25 September 2020 | 14:47 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengunduran diri Febri Diansyah sebagai Kepala Biro Humas dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagetkan sebagian pegawai lembaga antikorupsi dan awak media yang biasa meliput kegiatan KPK. Febri mengaku mengundurkan diri karena kondisi politik dan hukum bagi KPK telah berubah, terutama setelah disahkannya revisi UU Nomor 30 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK pada 17 September 2019 lalu. Namun, Febri Diansyah ternyata bukanlah pegawai pertama yang mengundurkan diri setelah berlakunya UU KPK hasil revisi.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkapkan terdapat 37 pegawai KPK yang mengundurkan diri sejak Januari 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 29 pegawai tetap dan delapan pegawai tidak tetap.

"Terhitung sejak Januari sampai awal September, yang saya catat 29 Pegawai Tetap dan 8 orang Pegawai Tidak Tetap," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2020).

Meski demikian, pengunduran diri puluhan pegawai tersebut belum tentu terkait dengan berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 yang salah satunya memuat mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN. Nawawi menyebut pada umumnya para pegawai tersebut mengundurkan diri dengan alasan mencari tantangan baru.

"Pada umumnya alasan pengunduran dirinya mencari tantangan kerja lain ataupun alasan keluarga," katanya.

Terkait pengunduran diri Febri, Nawawi mengaku sebagai orang pertama yang diajak berdiskusi mengenai rencana mantan Jubir tersebut. Diskusi itu dilakukan di ruang kerja Nawawi sebelum Febri mengajukan surat pengunduran diri ke pimpinan dan Biro SDM KPK. Meski mengaku berat karena akan kehilangan sahabat berdiskusi, Nawawi menghormati keputusan Febri.

"Meski berat bagi saya kehilangan sahabat berdiskusi, tapi saya harus mnghormati sikap yang tetap diambil mas Febri," katanya.

Nawawi meyakini keputusan mengundurkan diri telah dipertimbangkan dengan matang oleh Febri. Keputusan itu diyakini Febri sebagai yang terbaik untuk dirinya dan KPK.

"Mas Febri mencintai KPK, saya sekali lagi percaya itu dan saya tahu dia akan berbuat sesuatu untuk KPK dari luar KPK. Pada baris akhir surat permohonan mundurnya dia menulis, dia tak pernah keluar dari KPK dalam artian yang sebenarnya, semangatnya masih berada bersama lembaga ini," ungkap Nawawi.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK menyatakan, Biro SDM KPK sedang memproses surat pengunduran diri Febri. Selanjutnya, Pimpinan KPK akan segera mencari pengganti sementara posisi Kepala Biro Humas yang ditinggalkan Febri hingga terpilih pejabat definitif melalui proses seleksi.

"Saat ini Biro SDM sedang memproses surat pemberhentian atas permintaan dari yang bersangkutan dan selanjutnya tentu pimpinan akan memilih pejabat pelaksana/plt yang akan menduduki posisi Kabiro Humas sampai nanti terpilih pejabat definitif melalui mekanisme proses seleksi," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).

Ali menyatakan, KPK menghormati dan menghargai apa yang sudah menjadi keputusan Febri, termasuk tentang penilaiannya terhadap KPK saat ini. KPK berharap Febri terus mengawal agenda pemberantasan korupsi meskipun tak lagi mengabdi di lembaga antikorupsi.

"Harapannya tentu sekalipun nantinya berada di luar KPK akan tetap bersama-sama KPK melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri yang kita cintai ini," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Cara Kemdes PDTT Sambut Hari Batik Nasional

Dalam menyambut Hari Batik Nasional, Kemdes PDTT menggelar acara gowes dengan mengenakan atribut batik serta mewajibkan penggunaan batik selama satu bulan.

NASIONAL | 25 September 2020

Ungkap 6 Kasus, BNN Amankan 87 Kg Sabu dan 70.000 Ekstasi

BNN menyita sebanyak 87.415,4 gram sabu dan 70.227 butir pil ekstasi dan menciduk 19 orang tersangka dari enam kasus.

NASIONAL | 25 September 2020

Golkar Bagikan 3 Juta Masker Selama Kampanye Pilkada

Partai Golkar membagikan tiga juta masker untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

NASIONAL | 25 September 2020

Medan Penuh Masalah, Kehadiran Bobby Nasution Disebut Dibutuhkan

Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) menyebut Medan, Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, sangat mendesak untuk dibenahi.

NASIONAL | 25 September 2020

Pelaku Pencabulan Anak di Cianjur Diputuskan Direhabilitasi

Pengadilan Negeri Cianjur memutuskan pelaku pencbulan anak berinisial RP (11) menjalani rehabilitasi paling lama enam bulan.

NASIONAL | 25 September 2020

Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Korupsi Maya Laksmini

Terdakwa dipidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 200 juta.

NASIONAL | 25 September 2020

Langgar Aturan Kapasitas Pesawat Tiga Maskapai Kena Sanksi

Ketiganya dipastikan kena denda administratif maksimal Rp 300 juta.

NASIONAL | 25 September 2020

Super Wifi di Labuan Bajo, Orang Sekampung Bisa Akses Internet Langsung dari Satelit

Untuk membangun pariwisata berbasis komunitas.

NASIONAL | 25 September 2020

Kempora Terus Awasi Penggunaan Anggaran Pelatnas

Proses pendampingan dan pengawasan akan dilakukan kepada seluruh cabor penerima dana pelatnas tahun 2020.

NASIONAL | 25 September 2020

Guru Besar UIN: Paham Khilafah Politik Ada karena Kurang Pemahaman Agama

Ideologi khilafah berasal dari kekecewaan politik di Timur Tengah yang kemudian menyebar keluar ke berbagai negara.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS