MA "Sunat" Hukuman 2 Terpidana Korupsi Proyek E-KTP
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

MA "Sunat" Hukuman 2 Terpidana Korupsi Proyek E-KTP

Selasa, 29 September 2020 | 19:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - "Sunatan massal" hukuman koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) masih berlanjut. Majelis PK MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman dan Sugiharto. Dalam putusannya, Majelis PK MA mengorting hukuman kedua terpidana korupsi proyek e-KTP tersebut.

"Permohonan PK Pemohon/Terpidana Sugiharto dikabulkan oleh MA dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020).

Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemdagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP. Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto. Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemdagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkurang dari semula 15 tahun pidana penjara di tingkat Kasasi menjadi 12 tahun pidana penjara.

Meski masa hukuman pidana penjara dikurangi, Majelis PK MA tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap Irman dan Sugiharto yakni masing-masing sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Selain itu, Irman dan Sugiharto juga tetap dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan Kasasi. Untuk Irman, Majelis PK menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 500.000 dan Rp 1 miliar dikurangi uang yang telah diserahkan kepada KPK sebesar USD 30.000 subsider 5 tahun pidana. Sementara Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 450.000 dan Rp 460 juta dikurangi uang yang telah disetorkan kepada KPK subsider 2 tahun penjara.

Andi Samsan membeberkan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan PK yang diajukan Irman dan Sugiharto serta mengurangi masa hukuman keduanya. Salah satunya pertimbangannya lantaran Irman dan Sugiharto telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017. Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP.

"Sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara a quo," katanya.

Andi menegaskan, putusan PK Irman dan Sugiharto tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis PK yang terdiri dari Hakim Agung Suhadi selaku Ketua Majelis PK serta Hakim Agung Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni selaku Anggota Majelis. Putusan Majelis PK tersebut tidak bulat lantaran Hakim Agung Suhadi menyatakan dissenting opinion atau mempunyai pendapat berbeda. Suhadi menilai Irman dan Sugiharto memiliki peran penting dalam korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun karena keduanya merupakan kuasa pengguna anggaran dalam proyek Kemdagri senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Namun demikian putusan PK kedua perkara tersebut hasil musyawarah majelis hakim PK tidak bulat karena Ketua Majelis, Suhadi menyatakan dissenting opinion (DO). Suhadi menyatakan dissenting opinion karena terpidana a'quo memiliki peran yang menentukan yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran," katanya.

Berkurangnya hukuman Irman dan Sugiharto menambah panjang daftar terpidana korupsi yang hukumannya disunat MA melalui putusan PK. Sebelum Irman dan Sugiharto, berdasarkan catatan KPK, sepanjang 2019 hingga saat ini, terdapat 20 perkara korupsi yang ditangani lembaga antikorupsi yang hukumannya dikurangi melalui putusan PK MA.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Untuk Kelima Kalinya, DIY Perpanjang Lagi Masa Tanggap Darurat Covid-19

Sri Sultan HB X mengatakan, DIY kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat untuk kelima kalinya dengan pertimbangan pandemi covid-19 di DIY belum berakhir.

NASIONAL | 29 September 2020

Bobby-Aulia Mulai Difitnah di Medan

"Ada tudingan dari warga yang menyebutkan pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman, adalah bukan pasangan Islam. Masalah agama masih diperdebatkan," ujar Aulia.

NASIONAL | 29 September 2020

Pelanggar Operasi Yustisi yang Ditindak Tembus 2 juta

Total selama 15 hari Operasi Yustisi Tahun 2020 mulai tanggal 14 September 2020 tim gabungan Operasi Yustisi telah melaksanakan penindakan sebanyak 23.563 kali.

NASIONAL | 29 September 2020

Nurani Institute Pacu Kompetensi Generasi Milenial

Para milenial tidak bisa menutup mata terhadap dinamika IT.

NASIONAL | 29 September 2020

Bawaslu Bengkulu Awasi Ketat Kampanye Blusukan Cakada

Bawaslu Bengkulu akan memberikan sanksi jika ditemukan ada cabup dan cagub menggelar kampanye dengan melibatkan orang banyak melebihi ketentuan PKPU.

NASIONAL | 29 September 2020

Pesan Jokowi ke Pelaku UMKM: Semangat Kerja Jangan Turun

Presiden Jokowi meminta pelaku UMKM menjaga usahanya supaya tidak tutup di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 29 September 2020

Suhu Politik Masa Kampanye Pilwalkot Medan Kian Panas

Suhu politik pada masa kampanye dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), kian memanas.

NASIONAL | 29 September 2020

Jokowi Resmikan Ruas Jalan Tol Manado-Danowudu

Jokowi berharap ruas tol Manado-Danowudu sepanjang 26 km bisa menunjang kegiatan usaha dan memudahkan transportasi masyaakat.

NASIONAL | 29 September 2020

Gugus Tugas Tes Swab Massal di DPRD Sumut

Termasuk anggota DPRD Sumut, ASN dan security, jumlah orang yang mengikuti swab tes Covid-19 oleh gugus tugas tersebut, diperkirakan lebih dari 200 orang.

NASIONAL | 29 September 2020

Gugus Tugas: Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Sumut Naik 4,08 Persen

Angka kematian akibat Covid-19 di Sumut mengalami penurunan sekitar 0,7 persen selama sepekan terakhir.

NASIONAL | 29 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS