KPK Belum Terima Salinan Putusan 22 Koruptor yang Hukumannya Dipotong MA
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KPK Belum Terima Salinan Putusan 22 Koruptor yang Hukumannya Dipotong MA

Rabu, 30 September 2020 | 14:24 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima salinan putusan 22 peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi dan dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Diketahui, MA telah mengurangi hukuman 22 terpidana korupsi melalui putusan PK.

"Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan Majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (30/9/2020).

Untuk itu, KPK berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap. Dengan demikian lembaga antikorupsi dapat mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutus pengajuan PK.

"Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim," katanya.

KPK menyatakan, selain 22 koruptor yang telah dikurangi hukumannya, saat ini setidaknya terdapat 38 koruptor yang perkaranya ditangani KPK sedang mengajukan PK ke MA. KPK berharap MA membaca fenomena maraknya koruptor yang mengajukan PK. Dikatakan, PK memang hak terpidana, namun KPK khawatir permohonan PK menjadi modus bagi terpidana korupsi agar hukumannya berkurang.

"Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," ungkapnya.

Hal ini penting lantaran seluruh elemen bangsa telah bersepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak dasyat pada kehidupan manusia. Dengan demikian sudah sepatutnya memberikan efek jera sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.

"Salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jera terhadap hukuman para koruptor sehingga calon pelaku lain tidak akan melakukan hal yang sama," katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan Majelis Hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun dalam memutus sebuah perkara. Abdullah juga meminta setiap pihak untuk membaca utuh putusan Majelis Hakim sebelum berkomentar. Menurutnya, putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amar putusan saja.

Ucapan Abdullah menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango yang menyebut MA seharusnya dapat memberi argumen sekaligus jawaban di dalam putusan-putusannya, terutama putusan yang mengurangi hukuman koruptor melalui PK.

"Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoning-nya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja," kata Abdullah, Rabu (30/9/2020).

KPK mencatat, sejak 2019 hingga 2020 terdapat 22 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi melalui putusan PK MA. Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Dalam amar putusannya, MA mengorting hukuman dua terpidana perkara korupsi proyek e-KTP tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemdagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP. Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto.

Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemdagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkurang dari semula 15 tahun pidana penjara di tingkat Kasasi menjadi 12 tahun pidana penjara. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan PK serta mengurangi hukuman Irman dan Sugiharto lantaran keduanya telah ditetapkan KPK sebagai juctice collaborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017. Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jelang Pilkada, Bobby Nasution Ajak Warga Medan Tetap Rukun

"Kami tidak menginginkan politik identitas digunakan saat kampanye," ujar Bobby Nasution, Rabu (30/9/2020).

NASIONAL | 30 September 2020

Blusukan Terbatas Jadi Model Kampanye Cakada di Bengkulu

Kampanye blusukan dengan jumlah peserta terbatas maksimal 50 orang dan sesuai protokol kesehatan.

NASIONAL | 30 September 2020

BI Perluas Program Beasiswa ke 39 Perguruan Tinggi

Total penerima beasiswa BI sejak program Dedikasi untuk Negeri mulai bergulir pada 2011 mencapai 25.000 mahasiswa dari 175 Perguruan Tinggi.

NASIONAL | 30 September 2020

Sungai Bangkatan Meluap, Ratusan Rumah Terendam

Hujan deras yang turun selama 4 jam membuat Sungai Bangkatan di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), akhirnya meluap, Rabu (30/9/2020).

NASIONAL | 30 September 2020

Bacakan Pledoi, Terdakwa Jiwasraya Sebut Aksinya Diketahui Banyak Pihak

Hary Prasetyo mengakui bersama Hendrisman Rahim harus melakukan sejumlah rencana darurat untuk bisa menjalankan perusahaan selama 10 tahun

NASIONAL | 30 September 2020

Lewat Program Baru, Kemendikbud Asah Kemampuan Guru dalam PJJ

Kemendikbud telah meluncurkan program Guru Belajar untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan PJJ di masa pandemi

NASIONAL | 30 September 2020

Kasus Jiwasraya, MAKI Puas Dengan Tuntutan Jaksa

MAKI berharap terdakwa lainnya juga dituntut penjara seumur hidup.

NASIONAL | 30 September 2020

Perburuan Mantan Caleg PDIP, Kinerja KPK Ditagih

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dalam OTT pada 8 Januari 2020 atau delapan bulan lalu, Harun seolah hilang ditelan bumi

NASIONAL | 29 September 2020

Di Hadapan Komisi III, Kapolri Beberkan Upaya Jajarannya pada Masa Pandemi

Satgas Preventif melakukan operasi Aman Nusa-2 dengan terus melakukan patroli di wilayah rawan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 30 September 2020

Pinangki Tegaskan Tak Pernah Sebut Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Dalam eksepsi itu, Pinangki menegaskan tidak ada hubungan dengan ST Burhanuddin dan Hatta Ali

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS