Kuasa Hukum Joko Tjandra Permasalahkan Penamaan "Bin Tjandra Kusuma"
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Kuasa Hukum Joko Tjandra Permasalahkan Penamaan "Bin Tjandra Kusuma"

Jumat, 23 Oktober 2020 | 14:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) untuk menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa perkara dugaan surat jalan palsu, Joko Tjandra. Jaksa meyakini surat dakwaan terhadap Joko Tjandra telah disusun secara cermat dan teliti.

"Menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joko Chan bin Tjandra Kusuma," kata Jaksa Yeni Trimulyani di PN Jaktim, Jumat (23/10/2020).

Jaksa menyoroti eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan kuasa hukum Joko Tjandra. Salah satunya, kuasa hukum Joko Tjandra menyebut Jaksa telah keliru menulis nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali tersebut. Menanggapi keberatan tersebut, Jaksa meyakini tidak ada yang salah dalam penulisan nama Joko Tjandra. Ditegaskan, identitas terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu telah dituliskan secara rinci.

"Bahwa kami tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa, justru identitas yang kami tuliskan dalam surat dakwaan kami merupakan ketelitian dan kecermatan kami dalam melihat identitas dari terdakwa," tegas Jaksa Yeni.

Mengenai 'bin Tjandra Kusuma' yang ditulis di belakang nama Joko Tjandra, Jaksa menegaskan penulisan itu justru untuk meyakinkan surat dakwaan ditujukan kepada Joko Tjandra yang merupakan anak Tjandra Kusuma.

"Hal ini dikarenakan penulisan bin pada nama Terdakwa menambah keyakinan dan kejelasan bahwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan yang merupakan anak dari Tjandra Kusuma (sebagaimana BAP Terdakwa) bukan Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan yang lain," katanya.

Untuk itu, Jaksa meminta Majelis Hakim melanjutkan sidang perkara surat jalan palsu yang menjerat Joko Tjandra dengan agenda sidang berikutnya pembuktian menghadirkan saksi-saksi. Namun, jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, Jaksa memohon ada putusan yang benar-benar adil.

"Melanjutkan Pemeriksaan perkara Pidana atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joko Chan bin Tjandra Kusuma. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya," tegas Yeni.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Joko Soegiarto Tjandra bersama dengan mantan pengacaranya Anita Kolopaking dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Brigjen Prasetijo membuat surat jalan palsu. Jaksa membeberkan, pemalsuan surat ini bermula saat Joko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019. Joko Tjandra bermaksud menggunakan jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PK Mahkamah Agung dengan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009. Putusan PK MA pada 2009 menyatakan Joko Tjandra bersalah dalam perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. Dalam putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, dan uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Saat itu saksi Anita Kolopaking menyetujui permintaan Joko Tjandra dan dibuat surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019.
Kemudian, pada April 2020, Anita mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonan itu ditolak PN Jaksel lantaran Joko Tjandra selaku pihak pemohon tidak dihadirkan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012 yang mewajibkan kehadiran Joko Tjandra selaku pihak pemohon dalam mengajukan PK.

Joko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri tidak ingin diketahui keberadaannya karena sejak 2009 telah berstatus buronan. Selain statusnya sebagai buronan, karena pandemi corona atau Covid-19 mewajibkan Joko Tjandra mengantongi surat bebas Covid-19 untuk masuk Indonesia.

Atas hal tersebut, Joko pun meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan sosok Tommy Sumadi yang kemudian mengenalkan Anita kepada Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Dalam pertemuan di ruang kerja Prasetijo pada 29 April 2020, Anita kemudian mempresentasikan dan diskusi soal kasus hukum Joko Tjandra.

Pada 24 Mei 2020, Joko Tjandra menyampaikan kepada Anita mengenai keinginannya untuk datang ke Jakarta dan mendaftarkan PK.

Anita kemudian membicarakan keinginan Joko tersebut kepada Prasetijo. Prasetijo pun mengurus keperluan kedatangan Joko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Covid-19.

Joko Tjandra kemudian masuk ke Indonesia lewat Bandara Supadio di Pontianak pada 6 Juli 2020. Dari sana Joko dan rombongan menuju ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat sewaan. Setibanya di Jakarta, Joko ke rumahnya di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Pada 8 Juli 2020, Joko bersama Anita mengurus pembuatan e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama. Setelah mengantongi e-KTP, Joko yang didampingi Anita mendaftarkan PK ke PN Jaksel. Usai mengajukan PK, Joko Tjandra kembali terbang dari Bandara Halim ke Bandara Supadio untuk kembali ke Malaysia. Joko kembali diantar Anita Kolopaking, Brigjen Prasetijo, dan Jhony Adrijanto yang menggunakan surat-surat yang sama. Jaksa menyebut penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut telah merugikan Polri secara immateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya. Hal ini mengingat Joko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Joko Tjandra didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ASN Pemprov Bengkulu Diminta Tetap di Rumah Saat Libur Panjang

Gotri Suyanto meminta ASN Bengkulu pada libur cuti bersama sebaiknya tinggal di rumah saja dan sebaiknya tidak melakukan perjalanan yang menimbulkan kerumunan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Sudah Ditutup Paksa, Markas Judi di Labuhan Deli Tetap Beroperasi

Meski sudah ditutup secara paksa dan dipasang spanduk penutupan, pengelola perjudian itu ternyata masih mengoperasikan perjudian secara terselubung.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

8 Juta Warga Sumut Akan Divaksinasi Bulan November

Proses vaksinasi ini dilakukan petugas kesehatan untuk orang yang rentan terpapar Covid-19, berusia 18- 59 tahun, dan tenaga kesehatan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Masyarakat Medan Diminta Bijak Saat Mengisi Waktu Liburan

emerintah Provinsi Sumatera Utara meminta masyarakat bijak dalam mengisi waktu selama menikmati liburan panjang.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Kejagung Ringkus Buron Perkara Korupsi Kejari Belawan

Boy MF Tampubolon (42 th)terpidana dengan hukuman empat tahun penjara.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Ekspansi ke Padang, Noka Coffee Gandeng Alko Berdayakan Petani

Alko dilengkapi aplikasi kopi traceability dengan mengadopsi teknologi blockchain yang dikembangkan perusahaan asal Jepang, Emurgo.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Wartawan Beritasatu Jawara di Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan

Wartawan Beritasatu berhasil menjadi jawara di Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

KPK Evaluasi Tim Satgas yang Buru Harun Masiku

Pencarian buron ini menjadi salah satu perhatian pimpinan KPK.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

KH Abu Choir: Santri Berperan Besar Menekan Penularan Covid-19

Menurut Choir, dalam menangani sebaran Covid-19 di pesantren, ponpes jangan hanya dijadikan objek belaka, tapi jadikan subjek.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Tahun Depan, 150 Unit Bus BTS Akan Hadir di Surabaya

Sebanyak 150 unit bus dengan skema buy the service (BTS) akan hadir di Surabaya tahun depan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS