Usut Kasus Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Waskita

Usut Kasus Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Waskita

Senin, 26 Oktober 2020 | 11:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Keuangan PT Waskita Karya Haris Gunawan, Senin (26/10/2020). Haris bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

"Yang bersangkutan (Haris Gunawan) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YAS (Yuly Ariandi Siregar)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Haris. Namun, nama Haris berulang kali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp 202 miliar tersebut. Selain untuk melengkapi berkas perkara terhadap Yuli, Haris yang kini menjabat sebagai Komisaris Waskita Beton itu pernah diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya Fathor Rachman. Haris Gunawan menjabat Direktur Keuangan PT Waskita Karya hingga Juni 2020. Posisinya kemudian digantikan Taufik Hendra Kusuma yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Starone Mitra Telekomunikasi.

Selain Haris Gunawan, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Salah satunya mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol, Akhmad Tito Karim. Seperti halnya Haris, Akhmad Tito juga diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Yuly Ariandi Siregar.

"Yang bersangkutan juga diperiksa untuk tersangka YAS," kata Ali.

Tak hanya mantan direksi di Waskita Karya dan Jasa Marga Bali Tol, untuk mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah pejabat lainnya. Beberapa di antaranya, Kasie Logistik Proyek CCTW1 PT Waskita Karya Ebo Sancoyo; PNS Kementerian PUPR Michael Tiwang; dan PNS di Dinas PU Pemprov DKI Riswan Efendi. Mereka juga diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Yuly Ariandi.

Diketahui, KPK telah menjerat lima pejabat atau mantan pejabat PT Waskita Karya. Kelima tersangka itu, yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani; Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman. Kemudian, Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; serta Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Saat kasus korupsi ini terjadi, Desi Arryani menjabat sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Jarot Subana selaku Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, sementara Fakih Usman sebagai Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari keputusan Desi Arryani pada 2009 atau saat menjabat sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk menyepakati pengambilan dana dari perusahaan BUMN tersebut melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II. Dalam rangka melaksanakan keputusannya tersebut, Desi kemudian memimpin rapat koordinasi internal terkait penentuan subkontraktor, besaran dana dan lingkup pekerjaannya. Selanjutnya, kelima tersangka melengkapi dan menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pencairan dana terkait dengan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut. Kemudian pada tahun 2011, Desi mendapatkan promosi menjadi Direktur Operasional PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Fathor Rachman juga dipromosikan menjadi Kepala Divisi III/Sipil/II menggantikan Desi. Atas permintaan dan sepengetahuan dari kelima tersangka, kegiatan pengambilan dana milik PT. Waskita Karya melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut, dilanjutkan, dan baru berhenti pada tahun 2015.
Seluruh dana yang terkumpul dari pembayaran terhadap pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut selanjutnya digunakan oleh pejabat dan staf pada Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya (Persero) untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran resmi PT Waskita Karya (Persero), seperti pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, pembelian valuta asing, pembayaran biaya operasional bagian pemasaran, pemberian fee kepada pemilik pekerjaan (bowheer) dan subkontraktor yang dipakai, pembayaran denda pajak perusahaan subkontraktor, serta penggunaan lain oleh pejabat dan staf Divisi III/Sipil/II.

Selama periode 2009-2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sedangkan perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV. Dwiyasa Tri Mandiri, PT. MER Engineering dan PT Aryana Sejahtera. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sekitar Rp 202 miliar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Hadapi Sidang Putusan Perkara Jiwasraya

Jaksa menuntut Benny Tjokro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Pilkada NTB Jadi Perhatian Khusus KPK

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyebut di NTB sendiri terdapat 12 kasus korupsi, baik yang sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kilas Balik Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi

Sejumlah kebijakan Kemendikbud di masa pandemi adalah relaksasi biaya UKT dan bantuan kuota internet.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

BURT DPR: Standar Biaya Masukan Dukung Penganggaran Berbasis Kinerja

Standar biaya masukan diharapkan bisa mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada visi DPR maju, terbuka, dan responsif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Libur Panjang Jangan Timbulkan Klaster Baru Covid-19 di Jambi

Restuardy Daud memperingatkan segenap lapisan masyarakat Jambi agar tidak mengisi kegiatan libur panjang dengan kegiatan keramaian.

NASIONAL | 25 Oktober 2020

Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Terapkan 3M

Masyarakat diingatkan untuk tidak lengah saat libur panjang tiba dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 3M guna mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

NASIONAL | 25 Oktober 2020

PJJ Berdampak Negatif bagi Psikis dan Kehidupan Sosial Anak

Dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini, terdapat beberapa masalah yang muncul termasuk persoalan psikologis orangtua dan murid.

NASIONAL | 25 Oktober 2020

Survei Indikator: 50,2% Masyarakat Inginkan Pilkada Ditunda

Hal itu karena penyebaran virus corona atau Covid-19 masih tinggi dan belum sepenuhnya bisa dikendalikan.

NASIONAL | 25 Oktober 2020

Gempa Selatan Jawa Barat Miliki Guncangan Luas dan Kuat

Gempa tersebut memiliki guncangan luas hingga Semarang, Yogyakarta dan Tegal karena tergolong gempa dalam lempeng.

NASIONAL | 25 Oktober 2020

Direktur Merial Institute Ajak Pemuda Berkontribusi untuk Bangsa

Dibutuhkan pemuda yang berkarakter, cinta tanah air, dan berjiwa nasionalisme untuk bahu-membahu dan bergotong royong menangani masalah Covid-19.

NASIONAL | 25 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS