Ombudsman Dorong KPK-BPK Usut Pengelolaan Gili Trawangan
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Ombudsman Dorong KPK-BPK Usut Pengelolaan Gili Trawangan

Senin, 23 November 2020 | 06:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi mengusut pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). BPK didorong melakukan audit investigasi dan KPK mengusut dugaan korupsi jika terdapat kerugian keuangan negara.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih kepada wartawan pada Minggu (22/11/2020).

KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB sudah selayaknya meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan untuk menelusuri adanya penyimpangan atau setidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

KPK dapat melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Apalagi, katanya, dengan pengalamannya yang pernah menjabat Kapolda NTB, Ketua KPK, Firli Bahuri diyakini memahami mengenai seluk beluk pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” katanya.

KPK sebelumnya telah meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB supaya memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan lahan yang dikelola GTI. Hingga kini belum juga direspon Pemerintah Provinsi NTB.

Padahal, Kejaksaan Tinggi NTB juga sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemerintah Provinsi yang dikelola PT GTI, menyangkut perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Dengan begitu, Ombudsman bisa saja mengawasi persoalan ini jika ada pihak yang melaporkan. Akan tetapi, kata Alamsyah, KPK saat ini sudah turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), jika ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyarankan kepada KPK untuk mengambil alih penanganan terkait pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Uchok khawatir Pemprov NTB tidak menghiraukan jika KPK hanya sekadar bersurat tentu.

“Langsung saja KPK lakukan penyelidikan, tidak perlu surat menyurat. KPK kan bukan lembaga administrasi, langsung bertindak. Kalau kirim surat menyurat ya lama, bakal dicuekin lah,” kata Uchok.

Menurut Uchok persoalan pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi momentum bagi KPK untuk unjuk gigi lagi.

"Sekarang momen bagi KPK untuk menunjukkan tajinya lagi, langsung saja lakukan penyelidikan,” katanya.

Diketahui, KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB yang dipimpin Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan SKK kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan. Selain itu, Pemprov NTB juga harus hati-hati dalam menyelesaikan persoalan asetnya.

“Pemprov NTB harus memperhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda pada Senin, 26 Oktober 2020.

Untuk menyelesaikan aset dengan pihak bersengketa tersebut, KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan.

“Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” ujar Linda.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto mengatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sudah menyerahkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemprov NTB yang dikelola GTI.

Menurut Nanang, perjanjian yang dijalankan tersebut melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian lantaran syarat subjektif dan obyektif perjanjian itu tidak terpenuhi. Konsekuensinya, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan. Bahkan, apabila syarat objektif tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada.

”Pendapat hukum sudah diserahkan, sekarang tergantung pemprov saja. Kalau SKK diserahkan kita siap kawal. Kalau tidak ya terserah,” kata Nanang.

Berdasarkan penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pahlawan Kesehatan Optimistis Cegah Penularan Penyakit Melalui Vaksin

Salah satu jasa yang tidak boleh kita lupakan adalah jasa-jasa para pahlawan kesehatan, karena tidak mengenal kata lelah untuk menyehatkan bangsa, lebih-lebih di masa pandemi seperti ini

NASIONAL | 22 November 2020

Asosiasi Guru Minta Sekolah Dibuka Setelah Vaksin Covid-19 Ada

Pembelajaran jarak jauh sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021. Artinya, PJJ dilaksanakan sampai Juli 2021 dengan perbaikan.

NASIONAL | 22 November 2020

Akademisi: Perlu Pendekatan Baru Cegah Intoleransi di Lingkup Pendidikan

Kasus intoleransi di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini sudah meresahkan.

NASIONAL | 22 November 2020

IDAI Siapkan Persyaratan Terkait Pembukaan Sekolah Tahun Depan

Namun menurutnya, poin terpenting adalah kunci perlindungan masyarakat untuk terus mendapatkan edukasi 3M dari pemerintah secara terus menerus.

NASIONAL | 22 November 2020

Digitalisasi Majukan UMKM

Salah satu program yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) adalah mengajak inovator muda untuk mendukung digitalisasi UMKM lewat program Pahlawan Digital UMKM

NASIONAL | 22 November 2020

Sekolah Dibuka Januari 2021, Kak Seto: Utamakan Hak Hidup dan Sehat, Baru Hak Pendidikan

Jangan karena selama ini orangtua sudah mengeluh stres selama pembelajaran jarak jauh dan ingin membuat anak senang saja akhirnya diizinkan

NASIONAL | 22 November 2020

Punya Kinerja Baik, Masyarakat Surabaya Lebih Suka Eri Cahyadi

Masyarakat suka dengan Eri Cahyadi karena kinerja bagus.

NASIONAL | 22 November 2020

Politisi Golkar: Ancaman Mendagri Sebagai Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Arse Sadikin menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting.

NASIONAL | 22 November 2020

Survei SRMC, Eri Cahyadi Lebih Populer Ketimbang Machfud Arifin

Berdasarkan hasil survei, calon wali kota Eri Cahyadi disebut-sebut lebih populer ketimbang Machfud Arifin.

NASIONAL | 22 November 2020

BMKG: 30 Provinsi Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Pekan Ini

BMKG memperkirakan cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas lebat akan melanda 30 provinsi di Indonesia pekan ini.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS