Kinerja Ekonomi Kabinet Jokowi Dinilai Perlu Perbaikan
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Kinerja Ekonomi Kabinet Jokowi Dinilai Perlu Perbaikan

Rabu, 12 Juni 2019 | 10:17 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus mampu menciptakan kabinet yang ramping tetapi lebih efektif dalam melanjutkan program pembangunan di periode yang kedua. Hal tersebut bisa dilakukan Jokowi karena di periode kedua Jokowi sudah tidak lagi memiliki beban politik dari partai-partai yang sudah mengusungnya di Pilpres 2019.

"Jokowi memang sudah tidak punya beban politik di periodenya yang kedua. Perampingan kabinet dan membentuk kabinet zaken (profesional) akan sangat bisa dilakukan," kata Pengamat Politik Adi Prayitno, Rabu (12/6/2019) di Jakarta.

Menurut Adi, di periode yang kedua, Jokowi akan dapat lebih leluasa dan otonom dalam menentukan siapa saja anggota kabinet berkualitas yang dipilih untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan hingga tahun 2024. Anggota kabinet berkualitas bisa diambil dari kalangan profesional yang berlatarbelakang politik maupun nonpolitik.

"Rakyat sedang menunggu janji-janji Presiden Jokowi untuk membentuk kabinet yang efektif bagi jalannya roda pemerintahan. Kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional dan bukan sekedar petugas partai," ucapnya.

Menurutnya, dalam periode pertama pemerintahannya memang sudah ada banyak kemajuan yang dicapai. Namun, di sejumlah pos seperti ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih dirasa kurang.

Di bidang ekonomi, misalnya, Jokowi memiliki janji politik untuk meningkatkan peningkatan sebesar 7 persen, tetapi belum tercapai. Di periode kedua inilah Jokowi memiliki kesempatan untuk menunaikan janji tersebut.

Selanjutnya, di bidang penyerapan tenaga kerja juga seharusnya bisa lebih baik ketimbang di periode yang pertama. Jokowi melalui menteri di kabinetnya harus mampu membuat terobosan-terobosan baru yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, yang juga masih menjadi pekerjaan rumah kabinet Jokowi nantinya, yakni membenahi pranata hukum dan stabilitas politik yang selama ini terus digoyang oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pandangan yang berseberangan dengan pemerintah.

"Untuk stabilitas politik, seharusnya juga bisa lebih baik di periode yang kedua. Mengingat, saat ini Jokowi didukung oleh sebagian besar partai politik. Berbeda ketika pada awal-awal periode yang pertama," ucapnya.

Atas pengalaman yang sudah dimilikinya, Jokowi pun diyakini mampu menyusun kabinet baru yang lebih ramping. Salah satu upayanya yakni mengurangi atau meleburkan sejumlah kementerian ke kementerian lain, demi efisiensi dan efektivitas.

"Harus diakui, selama ini ada kementerian yang tugasnya bersinggungan dengan tugas kementerian lain. Kondisi ini seharusnya bisa diminimalisir dengan merampingkan kabinet dan menunjuk orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan," kata Adi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perkara Diregistrasi, Ini 15 Tuntutan Prabowo-Sandi ke MK

Salah satu poin petitum adalah meminta MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH. Maruf Amin.

POLITIK | 12 Juni 2019

Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Anak Perusahaan BUMN, KPU: Bukan Informasi Baru

informasi tentang jabatan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 KH Ma'ruf Amin di perusahaan BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah informasi yang baru

POLITIK | 11 Juni 2019

TKN Harapkan MK Keluarkan Putusan Tak Proses Permohonan BPN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyatakan harapan agar MK mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak permohonan gugatan BPN

POLITIK | 10 Juni 2019

Prabowo Minta Pendukungnya Sikapi Apapun Putusan MK dengan Dewasa

Prabowo juga minta pendukungnya berpikir selalu untuk kepentingan bangsa dan negara.

POLITIK | 11 Juni 2019

Prabowo: Kerusuhan Bukan Penyelesaian Masalah Bangsa

Pernyataan itu disampaikan setelah Polri membeberkan bukti-bukti kerusuhan yang direncanakan.

POLITIK | 11 Juni 2019

Ma'ruf: Demokrat dan PAN Mungkin Gabung

"Kalau soal kabinet urusan Pak Jokowi."

POLITIK | 11 Juni 2019

KPU Tunggu MK Sikapi Gugatan Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah

KPU melihat perkembangan apakah perbaikan gugatan itu diterima atau tidak oleh MK.

POLITIK | 11 Juni 2019

Tjahjo Ungkap Posisi Mendagri Tak Pernah Dijabat Orang yang Sama Dua Periode

Tjahjo berharap dapat kembali bertemu dengan para ASN Kemdagri pada awal Oktober untuk berpamitan.

POLITIK | 11 Juni 2019

Raih Dukungan Positif UU Pilkada Tak Perlu Direvisi

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap Pilkada Serentak 2020 tetap menggunakan payung hukum UU Pilkada.

POLITIK | 11 Juni 2019

TKN: Syarat Capres dan Cawapres Domain KPU Bukan MK

BNI Syariah dan BSM bukan BUMN dalam artian sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

POLITIK | 11 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS