Presiden Jokowi Diharapkan Berani Lakukan Perampingan Kabinet
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-2.16)   |   COMPOSITE 5059.22 (-11.27)   |   DBX 933.73 (-1.4)   |   I-GRADE 135.366 (-0.54)   |   IDX30 427.201 (-2.7)   |   IDX80 111.513 (-0.59)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.96)   |   IDXG30 118.405 (-0.5)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-2.17)   |   IDXQ30 125.347 (-0.87)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.42)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.29)   |   IDXV30 105.043 (-0.28)   |   INFOBANK15 803.622 (-0.35)   |   Investor33 371.182 (-1.16)   |   ISSI 148.056 (-0.55)   |   JII 539.107 (-4.67)   |   JII70 182.679 (-1.26)   |   KOMPAS100 996.599 (-3.79)   |   LQ45 780.316 (-3.88)   |   MBX 1404.61 (-3.28)   |   MNC36 278.843 (-0.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.55)   |   SMInfra18 242.356 (-2.29)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.76)   |  

Presiden Jokowi Diharapkan Berani Lakukan Perampingan Kabinet

Rabu, 12 Juni 2019 | 11:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani melakukan perampingan kabinet, misalnya dengan mengurangi atau meleburkan sejumlah kementerian. Dengan begitu, terjadi efisiensi dan efektivitas kinerja.

“Kalau menurut saya perlu perampingan kabinet. Mesti ada perhitungan atau kajian baru tentang kabinet ke depan seperti apa,” kata pengamat administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah kepada SP, Rabu (12/6/2019).

Ketika ada perampingan, menurut Lina, tentunya berdampak positif pada keuangan negara. Terjadi penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, lanjut Lina, perubahan nomenklatur juga membutuhkan biaya.

“Kalau perampingan dilakukan, positifnya keuangan negara lebih hemat. Namun, memang harus diingat, ketika nomenklatur diubah, pasti perlu biaya untuk mengganti kop, papan nama, dan banyak hal lain yang saya yakin enggak murah,” ujar Lina.

Lina juga mengungkap, tugas kementerian maupun lembaga selama ini kerap tumpang tindih. Misalnya menyangkut desa antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes).

Berikutnya menyangkut persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemdagri mempunyai kewenangan terhadap ASN daerah, padahal ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi ASN (KASN).

“Koordinasi akan semakin lebih baik kalau ada perampingan. Cara kerja pun lebih efektif. Pemerintah daerah itu kasihan, mereka harus lapor atau koordinasi ke banyak instansi seperti Kemdagri, Kempan, BKN. Hal seperti ini saya kira harus dipikirkan dan menjadi perhatian,” ucap Lina.

Menurut Lina, di awal pemerintahan pada 2014, Presiden Jokowi cukup memerhatikan mengenai pengelolaan birokrasi. “Tapi ke belakangnya, karena partai begitu mencampuri luar biasa, akhirnya deal (kesepakatan) terjadi sana sini, dan Pak Jokowi sangat concern untuk infrastruktur,” imbuh Lina.

Disinggung mengenai perlunya pos empat menteri koordinator (menko) dipertahankan, Lina menuturkan, menko cenderung banyak mengambil alih tugas kementerian. “Menko ini kan harusnya lakukan koordinasi. Kalau masih dibutuhkan, tugas dan fungsinya harus dilihat lagi,” kata Lina.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Pengamat Ragukan Kabinet Periode II Lebih Ramping

Dalam mengisi posisi kabinet di periode yang kedua, Jokowi masih akan menerapkan politik akomodasi.

POLITIK | 12 Juni 2019

Kinerja Ekonomi Kabinet Jokowi Dinilai Perlu Perbaikan

"Perampingan kabinet dan membentuk kabinet zaken (profesional) akan sangat bisa dilakukan," kata Pengamat Politik Adi Prayitno.

POLITIK | 12 Juni 2019

Perkara Diregistrasi, Ini 15 Tuntutan Prabowo-Sandi ke MK

Salah satu poin petitum adalah meminta MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH. Maruf Amin.

POLITIK | 12 Juni 2019

Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Anak Perusahaan BUMN, KPU: Bukan Informasi Baru

informasi tentang jabatan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 KH Ma'ruf Amin di perusahaan BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah informasi yang baru

POLITIK | 11 Juni 2019

TKN Harapkan MK Keluarkan Putusan Tak Proses Permohonan BPN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyatakan harapan agar MK mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak permohonan gugatan BPN

POLITIK | 10 Juni 2019

Prabowo Minta Pendukungnya Sikapi Apapun Putusan MK dengan Dewasa

Prabowo juga minta pendukungnya berpikir selalu untuk kepentingan bangsa dan negara.

POLITIK | 11 Juni 2019

Prabowo: Kerusuhan Bukan Penyelesaian Masalah Bangsa

Pernyataan itu disampaikan setelah Polri membeberkan bukti-bukti kerusuhan yang direncanakan.

POLITIK | 11 Juni 2019

Ma'ruf: Demokrat dan PAN Mungkin Gabung

"Kalau soal kabinet urusan Pak Jokowi."

POLITIK | 11 Juni 2019

KPU Tunggu MK Sikapi Gugatan Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah

KPU melihat perkembangan apakah perbaikan gugatan itu diterima atau tidak oleh MK.

POLITIK | 11 Juni 2019

Tjahjo Ungkap Posisi Mendagri Tak Pernah Dijabat Orang yang Sama Dua Periode

Tjahjo berharap dapat kembali bertemu dengan para ASN Kemdagri pada awal Oktober untuk berpamitan.

POLITIK | 11 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS