Moeldoko: Pemerintah Sangat Serius Tangani Berbagai Konflik Agraria
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Moeldoko: Pemerintah Sangat Serius Tangani Berbagai Konflik Agraria

Rabu, 12 Juni 2019 | 15:31 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berkomitmen menangani konflik agraria. Koordinasi dengan sejumlah pihak secara intensif dilakukan melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

“Kami telah lakukan koordinasi terkait upaya pemerintah selesaikan konflik agraria. Pada dasarnya, pemerintah sangat serius menangani berbagai konflik yang terjadi,” kata Moeldoko seusai Rapat Tingkat Menteri dengan topik “Mengurai Sengketa Pertanahan Dalam Reforma Agraria” di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Moeldoko, penyelesaian konflik agraria memang bukan perkara mudah. Moeldoko mengambil contoh kasus di Semana Nenek, Riau. Moeldoko menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan pelepasan tanah.

“Tetapi begitu dilepaskan ke pemda (pemerintah daerah), ternyat pemda juga kesulitan mencari nominatif, kepada siapa tanah itu diberikan. Ini juga persoalan yang tidak mudah. Untuk itu kita terus rapat guna mencari upaya bersama seluruh konflik agraria,” ucap Moeldoko.

Mantan panglima TNI tersebut menuturkan, KSP menerima pengaduan 666 kasus tanah. “Dari apa yang kami dapatkan di KSP, berbagai laporan yang masuk ke sini, itu ada 666 kasus. Dari itu ada 435 kasus yang memiliki dokumen. Sisanya tidak memiliki dokumen,” ungkap Moeldoko.

Moeldoko pun menyebut, “Kita peras lagi, berapa kasus yang bisa diselesaikan? Ada 167 kasus jangka pendek yang harapan kita bisa segera selesaikan. Inilah perlunya kita duduk bersama dengan kementerian/ lembaga untuk segera bisa dituntaskan.”

Rapat turut dihadiri di antaranya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, termasuk perwakilan kementerian/ lembaga terkait.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi, KPU Siapkan 272 Boks Alat Bukti

Ratusan boks tersebut berisikan dokumen-dokumen kepemilihan berasal dari 34 provinsi.

POLITIK | 12 Juni 2019

Partai Demokrat Tetap di Koalisi Adil Makmur untuk Kontrol Pemerintah

Syarief Hasan memastikan Partai Demokrat masih berada di kubu koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

POLITIK | 12 Juni 2019

Bahas Kondisi Ekonomi Terkini, Jokowi Undang Kadin ke Istana Merdeka

Jokowi mengundang Kadin ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2019) untuk membahas kondisi ekonomi terkini.

POLITIK | 12 Juni 2019

Kutip Banyak Pakar Tak Membantu Pembuktian Gugatan Prabowo-Sandi

Kutipan banyak pakar hukum pada materi gugatan sengketa pemilu oleh pasangan Prabowo-Sandi sama sekali tidak membantu.

NASIONAL | 12 Juni 2019

Dilantik Presiden, Arinal-Chusnunia Resmi Jabat Gubernur-Wakil Gubernur Lampung

Arinal – Chusnunia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 49/P/Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur – Wakil Gubernur Lampung.

POLITIK | 12 Juni 2019

Presiden Jokowi Diharapkan Berani Lakukan Perampingan Kabinet

Ketika ada perampingan, menurut Lina, tentunya berdampak positif pada keuangan negara.

POLITIK | 12 Juni 2019

Pengamat Ragukan Kabinet Periode II Lebih Ramping

Dalam mengisi posisi kabinet di periode yang kedua, Jokowi masih akan menerapkan politik akomodasi.

POLITIK | 12 Juni 2019

Kinerja Ekonomi Kabinet Jokowi Dinilai Perlu Perbaikan

"Perampingan kabinet dan membentuk kabinet zaken (profesional) akan sangat bisa dilakukan," kata Pengamat Politik Adi Prayitno.

POLITIK | 12 Juni 2019

Perkara Diregistrasi, Ini 15 Tuntutan Prabowo-Sandi ke MK

Salah satu poin petitum adalah meminta MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH. Maruf Amin.

POLITIK | 12 Juni 2019

Soal Jabatan Ma'ruf Amin di Anak Perusahaan BUMN, KPU: Bukan Informasi Baru

informasi tentang jabatan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 KH Ma'ruf Amin di perusahaan BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukanlah informasi yang baru

POLITIK | 11 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS