Bawaslu Tegaskan Ma'ruf Amin Tidak Melanggar Ketentuan Pemilu
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Bawaslu Tegaskan Ma'ruf Amin Tidak Melanggar Ketentuan Pemilu

Selasa, 18 Juni 2019 | 17:31 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bawaslu memberikan tanggapan atas gugatan Prabowo-Sandi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres yang mempersoalkan soal status jabatan Cawapres Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin di anak perusahaan BUMN. Bawaslu mengakui tidak menemukan temuan atau laporan terkait pelanggaran pemilu pada tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Bahwa pada tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak terdapat temuan dan/atau laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu RI," kata Ketua Bawaslu RI Abhan saat memberikan keterangan dalam sidang PHPU Pilpres di MK, Selasa (18/6/2019).

Bawaslu, kata Abhan telah menerima dokumen KPU tentang Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam dokumen tersebut, kata Abhan disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian pendaftaran bakal pasangan calon dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikut.

"Bahwa dari semua syarat yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, dari tujuh syarat untuk syarat pencalonan semuanya telah diberi tanda checklist oleh KPU. Sedangkan untuk syarat bakal calon, dari 18 (delapan belas) syarat yang harus dipenuhi, syarat ke 18 terkait 'keputusan pemberhentian bagi bakal calon berstatus' tidak diberikan tanda checklist," terang Abhan.

Meskipun tidak menyatakan dengan tegas apakah Ma'ruf Amin melanggar ketentuan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Abhan menyinggung keputusan Bawaslu yang pernah meloloskan caleg Gerindra yang bekerja di anak perusahaan BUMN.

Dalam keterangannya, Abhan menyatakan berkenaan dengan syarat calon dengan status karyawan BUMN, Bawaslu telah menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa proses pemilu terkait keberatan Partai Gerinda terhadap Keputusan KPU yang menyatakan Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 atas nama Mirah Sumirat, SE., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap sebagai pegawai BUMN. Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ.

"Putusan Bawaslu Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 menyatakan bahwa Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat, SE Memenuhi Syarat sebagai calon Anggota DPR RI Dapil VI Partai Gerinda. Bawaslu menilai Mirah Sumirat S.E. bukan karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN," pungkas Abhan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin menegaskan bahwa Cawapres Ma'ruf Amin tidak melanggar syarat pencalonan dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Syariah. Pasalnya, kedua bank tersebut tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN, karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN," kata Ali saat memberikan keterangan dalam sidang PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ali merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

"Sementara kedua bank dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN," kata Ali.

Kemudian, lanjut Ali, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai dan konsultan hukum. Kedudukan hukum Dewan Syariah, kata dia bukan pejabat, yang berbeda dengan pihak komisaris direksi pejabat dan karyawan Bank Syariah.

"Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri," pungkas Ali.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yusril Sebut Perbaikan Permohonan Kubu Prabowo Langgar Hukum

Perbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum 02 Siapkan Bukti-bukti Pelanggaran Pemilu di Sidang Ketiga

Menurut Dahnil, perusahaan yang berafiliasi terhadap BUMN itu, dikategorikan masuk dalam BUMN.

POLITIK | 18 Juni 2019

Kubu Jokowi Tuding Kubu Prabowo Lawan Kebebasan Pers

Kubu Jokowi menyindir kubu Prabowo yang "memaksa" media arus utama meliput Aksi 212.

POLITIK | 18 Juni 2019

Tim Hukum Jokowi Nilai Gugatan Prabowo-Sandi Tidak Jelas

MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan ataupun memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril Sebut Pelanggaran TSM Bukan Kewenangan MK

Jumlah ASN 4,1 juta orang tidak berdampak pada kemenangan Jokowi-Ma'ruf yang memiliki selisih 17 juta suara.

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Tegaskan Tolak Perbaikan Permohononan Sengketa PHPU Pilpres

"Ketika mahkamah mempersilakan, maka kami menghormati itu dan kami jawab," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin.

POLITIK | 18 Juni 2019

BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN

Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Gugatan Prabowo-Sandi Tak Jelaskan Perselisihan Hasil Suara

"Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil."

POLITIK | 18 Juni 2019

KPU Optimistis Menang dalam Sengketa Pilpres di MK

KPU telah menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu.

POLITIK | 18 Juni 2019

Yusril: Tanpa Bukti, Tuduhan Hanya Pelampiasan Emosi

Prabowo-Sandi terus mengulang narasi kecurangan tanpa menunjukkan bukti yang sah.

POLITIK | 18 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS