Wapres Harap Warga Papua Terima Permintaan Maaf Berbagai Pihak
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-0.23)   |   COMPOSITE 5059.22 (6.39)   |   DBX 933.73 (1.79)   |   I-GRADE 135.366 (0.02)   |   IDX30 427.201 (-0.92)   |   IDX80 111.513 (-0.2)   |   IDXBUMN20 284.629 (-0.81)   |   IDXG30 118.405 (-0.09)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-0.76)   |   IDXQ30 125.347 (-0.39)   |   IDXSMC-COM 215.54 (0.23)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-0.22)   |   IDXV30 105.043 (0.01)   |   INFOBANK15 803.622 (3.63)   |   Investor33 371.182 (0.44)   |   ISSI 148.056 (-0.09)   |   JII 539.107 (-2.59)   |   JII70 182.679 (-0.64)   |   KOMPAS100 996.599 (0.26)   |   LQ45 780.316 (-0.99)   |   MBX 1404.61 (1.51)   |   MNC36 278.843 (0.28)   |   PEFINDO25 265.576 (-1.83)   |   SMInfra18 242.356 (-1.1)   |   SRI-KEHATI 313.434 (0.57)   |  

Wapres Harap Warga Papua Terima Permintaan Maaf Berbagai Pihak

Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:05 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) berharap masyarakat Papua bisa menerima permintaan maaf dari sejumlah kalangan yang melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap mereka. Dengan permintaan maaf tersebut, diharapkan masalah yang terjadi bisa dianggap selesai.

‎"Anda sendiri sudah mendengar bahwa Gubernur Jawa Timur sudah minta maaf atas perbuatan aparat di bawahnya, dan juga Malang, wali kotanya sudah minta maaf. Jadi sebenarnya apa yang sudah diminta sudah selesai," kata JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Ia mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi. Dia berharap semua pihak sudah bisa tenang dan kembali hidup normal.
Dia juga meminta agar semua pihak saling menghormati. Warga lain bisa menghargai masyarakat Papua di mana saja. Warga Papua yang tersebar di mana saja juga harus mengormati pranata sosial di mana mereka berada.

‎"Intinya adalah kita saling menghargai. Kita mengharagai masyaraka Papua tetapi mahasiwa Papua di banyak kota juga menghargai kehidupan sosial masyarakat dan aturan yang ada," jelas JK.

Terkait masalah pelecehan bendera merah putih, JK menyerahkan ke aparat penegak hukum untul menyelesaikannya.

‎"Saling menghargai UU yang ada. Kalau terjadi (pelecehan bendera, red) walaupun itu kan belum terbuka benar. Itu urusan teknis oleh pejabat bersangkutan. Pak Kapolri. Tentu ada juga aturannya," tutup JK.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Presiden Buka Muktamar V PKB di Bali

Jokowi bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Hoax Sudah Jadi Bisnis Politik

Hoax akan terus ada karena sekarang ini, semua orang jadi pembuat pesan.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Muktamar PKB, 2 Mantan Sekjen Tak Diundang

Lukman Edy mengaku tak tahu alasan dirinya tak diundang ke muktamar.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Anggota DPR: Kerusuhan di Manokwari Akibat Aparat Tidak Berlaku Adil

“Kapolda Jatim dan Kapolres Surabaya agar dicopot dari jabatannya sebagai wujud tanggung jawab mereka,” tegas Jimmy Demianus Idjie.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Zaken Kabinet Bukan soal Parpol dan Nonparpol

Untuk membentuk zaken kabinet, asal-usul calon menteri dapat berasal dari mana saja, baik itu parpol, ormas maupun profesional atau perorangan.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Presiden Dinilai Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik

"Pengumuman kabinet sebelum 20 Oktober 2019 jelas tidak bisa dilakukan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum sah sebagai presiden periode 2019-2024."

POLITIK | 20 Agustus 2019

3.000 Peserta Hadiri Muktamar PKB di Bali

Muktamar dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 20 Agustus 2019

Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Ada Masalah

Tidak ada masalah dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke daerah lain.

POLITIK | 19 Agustus 2019

Pilih Jaksa Agung dari Nonparpol, Gerindra Apresiasi Jokowi

rencana Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari non partai politik sudah tepat

POLITIK | 19 Agustus 2019

Jokowi Keberatan Gagasan Memilih Presiden Melalui MPR

Presiden Joko Widodo masih mempertanyakan alasan dikembalikannya sistem pilpres ke sistem yang lama.

POLITIK | 19 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS