Ini Capaian Parlemen di Bidang Anggaran, Pengawasan, hingga Diplomasi

Ini Capaian Parlemen di Bidang Anggaran, Pengawasan, hingga Diplomasi

Senin, 30 September 2019 | 16:41 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo melaporkan sejumlah capaian parlemen periode 2014-2019 di bidang anggaran, pengawasan, serta diplomasi membantu pemerintah.

Hal itu diungkap Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam pidato rapat paripurna perpisahan DPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Kata Bamsoet, untuk kinerja di bidang anggaran, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan dua RUU pada masa persidangan ini, yakni RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2018 dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020.

Belum Bisa Penuhi Prolegnas, Ini Penjelasan Ketua DPR

Dalam RUU APBN 2020, DPR dan pemerintah telah menyepakati berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun global.

"Yaitu antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 3,1 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.400 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia sebesar 63 dolar AS per barel," kata Bamsoet.

Selain itu, DPR juga telah mendorong agar RUU APBN 2020 sebagai APBN pertama dalam RPJMN 2020-2024 yang mampu menjaga keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan di hampir di seluruh komisi. Tim-tim Pengawas juga telah dibentuk untuk melengkapi tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja, maupun Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat.

Ketua DPR Pastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunda

Untuk mengetahui fakta, permasalahan, atau tindak lanjut dari bidang masalah yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah yang telah ditentukan dan/atau ke daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses. Apabila dianggap perlu, juga dilakukan kunjungan spesifik pada masa sidang.

"Beberapa Tim Pengawas yang dibentuk telah menyelesaikan kerjanya. Kami berharap berbagai rekomendasi penting yang telah dihasilkan oleh Tim-tim Pengawas tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah serta menjadi bahan bagi DPR Periode 2019-2024," katanya.

Di samping pelaksanaan tiga fungsi tersebut, DPR juga melakukan penetapan atas calon-calon pejabat publik sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang. Proses ini dilaksanakan oleh Komisi terkait melalui fit and proper test dan penilaian secara kompetitif terhadap calon dengan mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam proses pemilihan. Hasil fit and proper test tersebut selanjutnya diputuskan oleh Rapat Paripurna DPR.

Paripurna Terakhir DPR, Hanya Bahas RUU Perkoperasian dan Pansus Ibu Kota

Selama lima tahun, DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap para calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia, serta para calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Tugas DPR tersebut merupakan amanah dari amandemen UUD Negara RI Tahun 1945.

DPR juga membentuk kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan UU MD3.

Bamsoet Minta DPR 2019-2024 Kawal Pemindahan Ibu Kota

Selain itu, DPR juga memberikan persetujuan pertimbangan terhadap pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Negara Kepulauan Cook serta Negara Niue. DPR juga memberi pertimbangan terhadap kewarganegaraan Indonesia atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka dan Otavio Dutra, pertimbangan dan permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun, dan pertimbangan mengenai Badan Pemeriksa Negara Lain yang menelaah sistem pengendalian mutu BPK tahun 2019.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen, DPR telah menjadi tuan rumah Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development ke-3 pada 4-5 September 2019 di Bali. Delegasi DPR bersama-sama parlemen negara sahabat yang hadir telah mengadopsi Bali Roadmap sebagai wujud komitmen bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jokowi Pertimbangkan BPJS Kesehatan Kelas 3 Tidak Dinaikkan

Presiden Jokowi menyatakan akan memertimbangkan kembali kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III setelah menerima usulan dari pimpinan serikat buruh.

POLITIK | 30 September 2019

Mahasiswa Tetap Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Menerbitkan Perppu KPK merupakan tindakan salah secara hukum, tetapi mahasiswa tetap berharap Jokowi terbitkan Perppu.

POLITIK | 30 September 2019

Bamsoet Minta DPR 2019-2024 Kawal Pemindahan Ibu Kota

DPR telah membentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara.

POLITIK | 30 September 2019

MK Sebut Uji Materi UU KPK Terburu-buru

UU KPK hasil revisi belum diundangkan atau belum ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan dimasukkan dalam lembaran negara.

POLITIK | 30 September 2019

Gercin Indonesia Ajak Komponen Bangsa Sukseskan Pelantikan Presiden

Gercin Indonesia mengajak seluruh komponen anak bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden RI 20 Oktober 2019.

POLITIK | 30 September 2019

Ricky Rachmadi: Golkar Siap Kawal Jokowi untuk Periode Kedua

Ricky Rachmadi menyatakan Golkar Siap Kawal Jokowi untuk Periode Kedua

POLITIK | 30 September 2019

KPU: Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Tetap 20 Oktober

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Virya Aziz menanggapi permintaan relawan Jokowi agar pelantikan dimajukan sehari, tanggap 19 Oktober 2019.

POLITIK | 30 September 2019

Digantikan Sufmi Sebagai Pimpinan DPR, Begini Respons Fadli Zon

Fadli Zon membantah pergantian dirinya karena vokal.

POLITIK | 30 September 2019

Belum Bisa Penuhi Prolegnas, Ini Penjelasan Ketua DPR

DPR telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri atas 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif Terbuka.

POLITIK | 30 September 2019

Prabowo Tunjuk Dasco Gantikan Fadli Zon Jadi Wakil Ketua DPR

Menurut Muzani, pergantian ini merupakan rotasi biasa dalam kepemimpinan di legislatif dari Partai Gerindra.

POLITIK | 30 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS