Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada

Bawaslu Protes Larangan Caleg Pezina Ikut Pilkada

Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:29 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal larangan narapidana kasus asusila mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menurut Bagja, larangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Jangan sampai timbulkan ketidakpastian hukum. Kalau parameternya tidak jelas, maka jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi," ujar Bagja di Jakarta, Selasa (07/10/2019).

Bagja menilai larangan yang dibuat KPK dalam revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah rawan disalahartikan. Apalagi, kata dia, definisi zina yang diatur dalam revisi peraturan KPU tersebut tidak jelas sebagaimana yang diatur di KUHP.

"Dalam KUHP sendiri kan diatur zina sebagai hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan bukan pasangan sahnya. Nah, ini bisa dipahami salah oleh penyelenggara di jajaran bawah, apalagi kalau ada laporan yang berdasarkan pengakuan seseorang semata," terang dia.

Lebih lanjut, Bagja juga menilai larangan narapidana kasus asusila mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa menciptakan potensi ketidakadilan dalam menerapkan aturan. Pasalnya, di bagian lain peraturan KPU tersebut diatur mantan narapidana boleh mencalonkan diri, kecuali napi narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

"Kalau ada yang tobat bagaimana? Misalnya ada yang enggak mau mabuk lagi, enggak mau zina lagi, itu bagaimana? Wong mantan narapidana saja bisa mencalonkan diri. Saya bilang ke teman-teman KPU, tolong buat parameter yang jelas," pungkas Bagja.

Sebelumnya, KPU melarang orang yang pernah melakukan perbuatan tercela mencalonkan diri di Pilkada 2020. Dalam Pasal 4 poin j angka 1 hingga 5 perbuatan tercela dirincikan sebagai judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, zina, dan perbuatan kesusilaan lainnya.

Sementara itu, salam Pasal 42 ayat (1) huruf h, calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tak melakukan hal-hal itu dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari polisi. Calon gubernur dan wakil gubernur harus meminta SKCK ke Polda. Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapat SKCK dari polres.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Serentak 2020 Segera Dituntaskan

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi pemda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Gerindra Bantah Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan

Kalau kemudian konsep itu diterima pemerintah, tentu akan membutuhkan orang dari Gerindra untuk merealisasikannya.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pakar: Buzzer Bukan Barang Haram

Buzzer merupakan keniscayaan di era digital yang telah berkembang pesat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Yunarto Wijaya: Buzzer Tidak Terelakkan di Era Keterbukaan

"Di era keterbukaan seperti sekarang ini, setiap orang bisa jadi jurnalis, bisa punya media sendiri, maka buzzer juga tak terelakan keberadaannya," ujar Yunarto

POLITIK | 8 Oktober 2019

Kepala Staf Kepresidenan Minta Buzzer Berhenti Menyakiti

Pilihan terhadap diksi-diksi yang negatif dan menyerang pihak tertentu sebaiknya tidak digunakan.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pembentukan Susunan AKD MPR Diputuskan Besok

Bamsoet meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas wakil ketua MPR maupun AKD MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Dikomandoi Puan, Pimpinan DPR Sidak Lingkungan DPR

Puan bersama Sufmi Dasco Ahmad, Aziz Syamsuddin, dan Rachmat Gobel melakukan sidak.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pimpinan Alkel DPD Minimal Dapat Dukungan 7 Suara

DPD memilih alat kelengkapannya hari ini. Pimpinan alat kelengkapan harus mendapat dukungan minimal tujuh suara dari provinsi berbeda.

POLITIK | 8 Oktober 2019

14 Oktober 2019, Semua Kepala Daerah Diharapkan Sudah Teken NPHD

Hingga saat ini baru 163 daerah yang telah menandatangani NPHD, masih ada 107 pemda yang belum melakukan penandatangan.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

Presiden Jokowi Bertolak ke Singapura Siang Ini

Presiden Jokowi ke Singapura dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan Leaders Retreat.

NASIONAL | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS