Pelantikan Presiden dan Wapres Tidak Bisa Dipercepat atau Diundur Sehari
INDEX

BISNIS-27 426.538 (7.46)   |   COMPOSITE 4842.76 (69.8)   |   DBX 923.5 (3.46)   |   I-GRADE 127.867 (2.29)   |   IDX30 404.318 (7.37)   |   IDX80 105.647 (1.88)   |   IDXBUMN20 263.312 (7.44)   |   IDXG30 113.239 (1.72)   |   IDXHIDIV20 361.834 (6.55)   |   IDXQ30 118.461 (2.16)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.4)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (3.66)   |   IDXV30 99.778 (2.04)   |   INFOBANK15 760.318 (19)   |   Investor33 353.585 (6.67)   |   ISSI 142.238 (1.59)   |   JII 514.346 (5.58)   |   JII70 174.038 (2.42)   |   KOMPAS100 945.162 (17.43)   |   LQ45 740.002 (13.25)   |   MBX 1338.07 (21.42)   |   MNC36 264.409 (4.88)   |   PEFINDO25 251.635 (5.6)   |   SMInfra18 228.656 (3.16)   |   SRI-KEHATI 297.818 (5.94)   |  

Pelantikan Presiden dan Wapres Tidak Bisa Dipercepat atau Diundur Sehari

Rabu, 9 Oktober 2019 | 10:15 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden (wapres) terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) tidak bisa dipercepat atau diundur. Sebab, lima tahun masa jabatan Presiden dan Wapres terhitung sejak tanggal dilantik.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto kepada Beritasatu.com, Rabu (9/10/2019).

Pria yang akrab dipanggil Cak Nanto tersebut menjelaskan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014. Dengan begitu, maka pelantikan Jokowi-Ma'ruf jatuh pada tanggal yang sama di tahun 2019.

“Walau tanggal 20 Oktober 2019 itu jatuhnya hari Minggu, enggak bisa pelantikan dipercepat atau diundur satu hari. Ini bukan masalah hari kerja atau tidak. Kalau dikurangi atau ditambah, itu menyalahi konstitusi yang menyebut masa jabatan presiden dan wapres lima tahun,” tegas Cak Nanto.

Di sisi lain, Cak Nanto mengatakan potensi gangguan dari pihak tertentu terkait agenda pelantikan 20 Oktober 2019 memang bisa terjadi. Meski begitu, Cak Nanto berharap proses pelantikan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

“Proses demokrasi sudah berjalan, maka sudah seharusnya kita berdiri pada fungsi bagaimana mengawal dan menyiapkan visi besar ke depan, ketimbang mau menggagalkan pelantikan,” ucap Cak Nanto.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menegaskan, pelantikan Jokowi-Ma'ruf tetap digelar pada 20 Oktober 2019. Hal tersebut merespons usulan dari relawan Jokowi yang meminta agar pelantikan dipercepat sehari atau pada 19 Oktober 2019.

Viryan menambahkan, pelantikan Presien dan Wapres terpilih pada 20 Oktober, sudah berlangsung sejak 2004. Aturan masa jabatan Presiden dan Wapres sangat jelas tertuang dalam UUD 1945, Pasal 7. KPU tunduk kepada konstitusi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah meminta pelantikan dimajukan. Menurut Pramono, wacana itu berasal dari relawan yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

“Tentunya Presiden memahami tentang ketatanegaraan. Periodesasi DPR dan periodesasi eksekutif itu sudah fix 5 tahunan. Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari. Jadi tetap akan berlangsung 20 Oktober 2019, sesuai jadwal KPU,” tegas Pramono.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Susi, Retno, dan Sri Mulyani Diprediksi Bertahan

Sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional berpeluang dilantik lagi.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Jelang Pelantikan, Ketum PBNU: Jokowi-Ma'ruf Simbol Kemenangan Nasionalis-Santri

Hal itu disampaikan Kiai Said di hadapan lebih dari seribu santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Al Tsafaqah di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019) malam

POLITIK | 9 Oktober 2019

Pengamat Nilai Prabowo Lebih Elegan Masuk Jajaran Watimpres

Ireng menilai sampai saat ini Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Mundur, Pelantikan Presiden-Wapres Digelar 20 Oktober Sore Hari

Awalnya, pelantikan direncanakan pukul 10.00 WIB, dan diganti menjadi pukul 16.00 WIB.

POLITIK | 9 Oktober 2019

Ini Pimpinan 10 Alat Kelengkapan DPD

Berikut pimpinan 10 Alat Kelengkapan (Alkel) DPD periode 2019-2020.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Ketua MPR: Pelantikan Presiden Akan Berjalan Aman

Jika pelantikan presiden tidak aman, maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir bangsa Indonesia.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Pengamat: Memangnya Buzzer Bisa Ditertibkan?

Menurut Pengamat Media Sosial Ismail Fahmi buzzer juga ada di oposisi atau pihak pihak yang ikut bermain dalam percakapan media sosial.

POLITIK | 8 Oktober 2019

MPR Akan Selesaikan Pembagian Alat Kelengkapan dengan Musyawarah

Semua tugas akan dibagi rata ke seluruh pimpinan MPR.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Rencana Demo Perppu KPK, Dasco: Unjuk Rasa Harus Bermartabat

Sufmi mengimbau kepada adik-adik mahasiswa menjalankan demo dengan bermartabat.

POLITIK | 8 Oktober 2019

Penentuan Kabinet, Kapitra: Tak Perlu Libatkan KPK

Penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden.

POLITIK | 8 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS