Wapres Ma'ruf Akan Tangani Isu Bencana, Kemiskinan, dan Ekonomi Syariah
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Wapres Ma'ruf Akan Tangani Isu Bencana, Kemiskinan, dan Ekonomi Syariah

Jumat, 1 November 2019 | 18:40 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengaku telah berbagi tugas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tugas yang dikerjakannya adalah seperti dijalankan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), lima tahun sebelumnya.

"Meneruskan apa yang sudah diberikan oleh Presdien kepada Pak JK dulu. Jadi tugas-tugas khusus," kata Ma'ruf dalam wawancara doorstop di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019) sore.

Ia menjelaskan secara umum, tugasnya adalah membantu Presiden Jokowi dalam menyukseskan visi dan misi presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan. Namun ada tugas-tugas khusus yang dilakukan. Misalnya masalah pengentasan kemiskinan dan bahaya stunting. Kemudian, koordinasi dan memimpin dalam penanggulangan bencana.

Dia juga mendapat tugas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena berkaitan dengan kemiskinan dan juga ada pendidikan.

"Penguatan ekonomi syariah juga menjadi perhatian," ujar Maruf yang menjabat Ketua Umum MUI.

Khusus untuk ekonomi syariah, dia tegaskan ingin mendorong berkembangnya industri halal. Alasannya, selama ini industri halal baru pada taraf memberi sertifikat, memberi pengakuan kehalalan dan menjadi konsumen.

"Ke depan kita harus jadi produsen halal. Artinya kita harus membangun produk-produk halal, bukan hanya konsumen dalam negeri tetapi juga ekspor," jelasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Ma'ruf akan membentuk halal industrial estate dan halal trade centre. Fasilitas itu sebagai panggungnya mengembangkan industri halal, kemudian memperkuat keuangan syariah.

"Kita perkuat lagi supaya lebih. Saudi Arabia sudah terbesar di dunia. Kita baru sukuknya. Sukuk itu surat berharga syariah negara. Itu peluang besar di dunia," tutupnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Menteri Agama Diminta Belajar dari Polemik Larangan Cadar

Masyarakat juga diminta tak perlu gaduh terkait larangan memakai cadar dan celana cingkrang.

POLITIK | 1 November 2019

Kapolri Temui Panglima TNI, Gelar Pertemuan Tertutup

Panglima TNI dipilih untuk dikunjungi pertama kali Kapolri sebab TNI adalah mitra terpenting Polri.

POLITIK | 1 November 2019

Politisi PDIP: Pemerintah Berhak Atur Seragam ASN

Pemerintah berhak mengatur cara berpakaian ASN sejauh kebijakan itu tidak mengganggu praktik beribadah yang dilindungi konstitusi.

POLITIK | 1 November 2019

Politisi Demokrat: Urusan Berpakaian Bukan Urusan Menag

Soal celana cingkrang dan cadar, adalah masalah pribadi.

POLITIK | 1 November 2019

Ace Hasan Pertanyakan Urgensi Larangan Cadar

Apakah memang sudah banyak di lingkungan ASN yang menggunakan cadar dan celana cingkrang, dan berapa jumlah pastinya?

POLITIK | 1 November 2019

Surya Paloh: Partai Nasdem Pasti Jadi Media Darling

Surya Paloh menegaskan posisi Partai Nasdem sebagai partai nasionalis dan religius.

POLITIK | 1 November 2019

Silaturahmi Surya Paloh ke PKS Dinilai Untungkan Pemerintah

PKS juga mendapat legitimasi besar bahwa keputusan politik mereka di luar pemerintahan tepat dan srategis untuk Indonesia ke depan.

POLITIK | 1 November 2019

Wacana Amendemen UUD, Syarif Hasan: MPR Buka Ruang Bagi Masukan Masyarakat

Harus ada input dan masukan yang komprehensif dari akademisi, partai politik, tokoh bangsa, mahasiswa, ormas, dan lainnya dalam amandemen UUD.

NASIONAL | 1 November 2019

Surya Paloh: Negara Demokrasi Perlu Proses Checks and Balances

Selama ini Surya Paloh terbiasa untuk terus membuka dialog dengan siapa pun, tidak hanya dengan elite atau pimpinan partai maupun pejabat.

POLITIK | 31 Oktober 2019

Diskusi BEM-NAS: Kritisi Kebijakan Pemerintah dengan Langkah Konstitusional

Kritisi pemerintah dengan konstruktif.

NASIONAL | 31 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS