TPDI: Jangan Dengki, Ahok Berhak Menjabat di BUMN
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

TPDI: Jangan Dengki, Ahok Berhak Menjabat di BUMN

Jumat, 22 November 2019 | 10:09 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Koodinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan pemerintah tidak perlu ragu untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk ke dalam dewan direksi dan/atau komisaris BUMN. Pasalnya BTP berada dalam posisi memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk masuk ke dalam dewan direksi atau komisaris BUMN.

"Ahok tidak punya kendala hukum apapun untuk untuk masuk ke dalam Dewan Direksi atau Komisaris BUMN. Jadi, pemerintah atau Menteri BUMN tidak boleh ragu dengan keputusannya memilih Ahok," ujar Petrus di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

BTP, kata Petrus tidak memiliki jabatan fungsional apapun dalam partai politik, kecuali hanya sebagai anggota baru PDIP. BTP juga memenuhi sejumlah syarat lain berdasarkan Peraturan Menteri No. 3/MBU/02/2015, adalah bukan calon anggota legislatif (DPR, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) atau anggota DPR, DPD RI, DPRD I dan DPRD II.

Syarat formal lainnya dari Permen No. 3/BUM/02/2015 adalah tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

"Semua persyaratan untuk menjadi anggota dewan direksi dan/atau komisaris BUMN, sangat lengkap ada dalam diri Ahok, karenanya tidak menjadi halangan secara hukum dan politik bagi Ahok untuk dipercaya menduduki jabatan sebagai direksi maupun komisaris BUMN," tandas dia.

Karena itu, kata Petrus, pemerintah tidak boleh kalah terhadap suara segelintir orang yang menolak keberadaan BTP masuk dalam dewan direksi dan/atau komisaris BUMN. Pasalnya, tidak terdapat kendala yuridis dan politis bagi BTP untuk mengabdi dan mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk menyehatkan BUMN.

"Selain itu sebagai warga negara Ahok punya hak yang tidak pernah dicabut oleh kekuasaan manapun termasuk oleh kekuasaan pengadilan melalui sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak hukum Ahok," terang dia.

Lebih lanjut, Petrus menuturkan penolakan serikat pekerja BUMN terhadap BTP merupakan sesuatu yang kontraproduktif, memiliki tujuan politik dengan motif-motif politik sekedar mau menjegal BTP. Namun, kata dia, sikap tolak itu tidak menjadi syarat UU atau permen dalam pengangkatan direksi atau komisaris BUMN.

"Karena itu pemerintah teruskan saja memproses pengangkatan Ahok masuk dalam dewan direksi atau lomisaris, terlebih-lebih karena dukungan politik dari banyak pihak cukup memberi legitimasi bagi pemerintah termasuk menteri BUMN mengangkat Ahok membenahi BUMN dan badan-badan lainnya," imbuh dia.

Masyarakat, kata Petrus, tidak boleh mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana penistaan agama yang menjerat BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a KUHP. Pasalnya, tindak pidana penistaan agama yang dituduhkan kepada BTP tidak pernah dijadikan syarat secara limitatif oleh Peraturan Menteri BUMN No. 3/BUM/02/2015, untuk menempatkan seseorang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN.

"Hentikanlah budaya mempolitisasi dan mengkriminalisasi nasib seseorang dengan membawa perasaan iri dan dengki pribadi ke dalam ruang publik dan atas nama publik," pungkas Petrus.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Stafsus Milenial Jokowi dan Spesialisasinya

Putri di sisi kreatif, Angkie disabilitas, Billy daerah tertinggal, Aminuddin santri, Ayu di toleransi, Taufan di fintech.

POLITIK | 22 November 2019

PKS Apresisi Diplomasi Indonesia Desak DK PBB soal Permukiman Israel

"Kita mendukung penuh upaya kemerdekaan Palestina, mendesak dunia melindungi rakyat sipil Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel," kata Jazuli.

POLITIK | 22 November 2019

Waspadai Agenda Tersembunyi "Mafia" di Balik Penolakan BTP

Dirut Pertamina selalu diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang korporasi dan migas, namun mereka gagal membawa Pertamina terbang tinggi.

POLITIK | 22 November 2019

Ini 7 Staf Milenial Presiden

Selain staf khusus, para tokoh muda ini disebut presiden sebagai "kawan bicaranya".

POLITIK | 21 November 2019

Deny Indrayana: Masyarakat Masih Ingin Pilkada Langsung

"Yang penting adalah apapun pilihannya, harus tetap pegang pada penegakan hukum yang jujur dan adil, tanpa politik uang, dan tidak ada praktik koruptif."

POLITIK | 21 November 2019

PSI: Jabatan Kepresidenan Bisa Tujuh Tahun, tetapi Hanya Satu Periode

Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat, dan tidak memikirkan pemilu berikutnya.

POLITIK | 21 November 2019

Next Policy: Netizen Masih Tunggu Terobosan Nadiem Makarim

Nadiem Makarim adalah platform brand yang menawarkan kebaruan atau novelty dalam house of brand kabinet Jokowi- Ma’ruf.

POLITIK | 21 November 2019

Penunjukan Staf Khusus Presiden dari Kalangan Milenial Hak Prerogatif Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin Presiden Jokowi menunjuk langsung tujuh nama dari kalangan milenial sebagai staf khusus presiden.

POLITIK | 21 November 2019

PDIP: Tak Ada Kata Kalah Bagi Para Caleg Gagal

Bagi PDIP, setiap caleg itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan.

POLITIK | 21 November 2019

Wapres Beri Penghargaan kepada PDIP Sebagai Partai Paling Informatif

Parpol secara keseluruhan jauh lebih terbuka dibandingkan lembaga negara lainnya.

POLITIK | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS