Mendagri Tegaskan Tidak Pernah Sebut Pilkada Kembali ke DPRD
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mendagri Tegaskan Tidak Pernah Sebut Pilkada Kembali ke DPRD

Kamis, 28 November 2019 | 09:49 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dijadikan bahan polemik berkepanjangan. Tito menegaskan, tidak pernah meminta atau mengusulkan agar pilkada ke depan melalui DPRD, bukan lagi langsung.

Tito hanya menginginkan adanya evaluasi pilkada secara keseluruhan agar semakin baik. “Saya enggak pernah mengatakan sekalipun (pilkada kembali ke DPRD). Jadi enggak usah dibahas dulu itu,” kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Tito menambahkan, Kemdagri sedang mengajak para akademisi dan cendekiawan mengkaji permasalahan tata kelola pemerintahan yang demokratis, termasuk mengenai pilkada. Kemdagri melibatkan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas untuk melakukan evaluasi pilkada.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, pertemuan Apeksi dengan Tito turut membahas evaluasi pilkada tersebut. Menurut wali kota Tangerang Selatan, Banten itu, evaluasi dilakukan melihat respons publik atas pilkada.

Wakil Ketua Umum Apeksi, Bima Arya menuturkan, Tito memang meluruskan informasi yang berkembang menyangkut perubahan sistem pilkada. “Pak Mendagri meluruskan. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi ingin mengevaluasi,” kata Bima.

Wali Kota Bogor tersebut menambahkan, poin-poin yang dievaluasi nantinya antara lain biaya politik tinggi dan upaya mencegah korupsi kepala daerah. “Berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak Mendagri menyampaikan akan melakukan kajian serius secara akademis,” imbuh Bima.

Rekomendasi Rakernas
Pertemuan Tito dengan pengurus Apeksi berlangsung di Ruang Kerja Mendagri, Kantor Kemdagri, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Airin mengungkapkan, pihaknya menyampaikan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Apeksi yang telah dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Tentunya kami menyampaikan rekomendasi saat rakernas kemarin di Kota Semarang dan Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik beberapa saran dan masukan tentunya,” demikian Airin terkait audiensi dengan Tito.

Terdapat 12 rekomendasi yang ditetapkan saat rakernas. Misalnya terkait peningkatan anggaran dana kelurahan, penguatan kapasitas profesionalisme aparatur, penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP), serta penyelenggaraan pemerintahan umum.

Tito menyatakan, Kemdagri, tengah menyiapkan penguatan APIP. Tujuannya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkungan pemerintahan. Selain itu, lanjut Tito, pelibatan aparat penegak hukum lainnya akan dioptimalkan.

“Sehingga untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum, kemudian potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sehingga tidak terkena masalah hukum,” ungkap Tito.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

"Komitmen 20 persen anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Ini mesti diawasi Kemdikbud, Kemdagri, dan Kementerian Agama," ujar Putri.

POLITIK | 5 Mei 2019

Airlangga Pimpin Pleno Golkar, Bamsoet Tidak Tampak

Sejumlah penggurus yang hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, Ketua Penyelenggara Munas Melchias Marcus Mekeng.

POLITIK | 27 November 2019

Migrasi dari Partai Lain ke Golkar Tidak Melanggar AD/ART

Migrasi malah menguntungkan partai berlambang pohon tersebut karena menambah kader baru.

POLITIK | 27 November 2019

Pilwali Surabaya, Pengamat: PSI akan Beri ke Dhimas Anugrah

Berdasarkan survei internal nama politisi muda PSI Dhimas Anugrah menduduki posisi paling tinggi dalam popularitas.

POLITIK | 27 November 2019

Diskusi Amendemen UUD, Pimpinan MPR Sambangi PBNU

MPR juga segera melakukan kunjungan ke Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

POLITIK | 27 November 2019

Politisi Muda Diharapkan Bangun Politik Beradab

"Yang harus didorong oleh politisi muda adalah munculnya isu-isu moderat. Jangan malah ikut memunculkan isu-isu politik identitas."

POLITIK | 27 November 2019

KPPOD: Persoalan Dana Otsus Terletak di Pemerintah Pusat dan Daerah

Masalah tidak optimalnya dana Otsus di Papua untuk kesejahteraan rakyat bukan hanya kesalahan pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat.

POLITIK | 27 November 2019

Generasi Z Dukung BTP Punya Jabatan di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Generasi Z mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang kerap disapa Ahok duduk di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

POLITIK | 27 November 2019

Wamenag: Tidak Ada Larangan Reuni 212

Menurut Zainut, reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan.

POLITIK | 27 November 2019

Ombudsman Minta Kementerian Ubah Gaya Layani Publik

Ombudsman meminta kementerian dan lembaga mengubah gaya dalam layanan publik.

POLITIK | 27 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS