CSIS: Pilkada Tidak Langsung Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-4.2)   |   COMPOSITE 4879.1 (-22.36)   |   DBX 933.193 (-0.24)   |   I-GRADE 128.434 (-0.82)   |   IDX30 404.523 (-4.65)   |   IDX80 106.174 (-1.01)   |   IDXBUMN20 268.239 (-4.54)   |   IDXG30 113.341 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-5)   |   IDXQ30 118.527 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 209.874 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (-1.15)   |   IDXV30 100.803 (-0.95)   |   INFOBANK15 767.134 (-10.02)   |   Investor33 355.071 (-4.06)   |   ISSI 143.565 (-0.31)   |   JII 517.566 (-1.31)   |   JII70 175.828 (-0.42)   |   KOMPAS100 953.068 (-5.96)   |   LQ45 742.375 (-7.8)   |   MBX 1347.52 (-7.05)   |   MNC36 265.633 (-1.94)   |   PEFINDO25 258.006 (1.37)   |   SMInfra18 230.699 (-2.34)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-3.58)   |  

CSIS: Pilkada Tidak Langsung Berpotensi Menurunkan Partisipasi Pemilih

Minggu, 8 Desember 2019 | 21:38 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau pilkada kembali melalui DPRD. Pemilihan seperti itu menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

"Ada antusiasme publik kalau Pilkada langsung. Sebaliknya kalau dihapuskan, sumber rekrutmen pemimpin akan hilang," kata Peneliti CSIS Arya Fernandes dalam diskusi bertema "Ancaman Pilkada Tidak Langsung, Amendemen Konstitusi, dan Kembalinya Oligarki" di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Ia menjelaskan mekanisme pilkada langsung melahirkan sejumlah hal positif, di antaranya menjadi sumber rekrutmen politik untuk tingkat nasional. Sebagai contoh Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi presiden mulai Wali Kota Solo, kemudian naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan dari situ baru naik menjadi presiden.

Keunggulan lain melaksanakan pilkada langsung adalah partisipasi pemilih meningkat. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 mencapai 73 persen. Angka itu lebih tinggi daripada pemilihan presiden 2009 atau Pilpres 2014.

Selain itu, masyarakat bisa mengenal lebih dekat track record atau rekam jejak calon pemimpin. Jika pilih lewat DPRD, masyarakat tidak tahun siapa calon pemimpinnya dan apa yang dilakukan sebelum dia menjadi calon.

“Kalau pilih lewat DPRD seperti 'membeli kucing dalam karung.' Masyarakat tidak mengenal calon pemimpinnya,” jelas Arya.

Dia melihat alasan terjadinya biaya yang tinggi tidak kuat. Alasannya, salah satu yang menyebabkan biaya politik mahal adalah partai politik yang tidak transparan.

"Masih ada mahar. Kalau partai mau membenahi dan lebih terbuka, biaya pasti berkurang," tegasnya.

Terkait adanya konflik, Arya menyebut konflik di daerah terjadi karena berbagai faktor, di antaranya karena perebutan sumber daya alam. Dia menyebutkan, tren konflik yang rentan terjadi dalam pilkada menurun pada Pilkada 2018 lalu.

"Ada yang bilang di Papua, tetapi itu sangat kecil dari jumlah pilkada yang dilaksanakan. Jadi alasan konflik untuk menolak Pilkada langsung itu sangat saya lemah," ujarnya.

Sementara alasan pilkada langsung menimbulkan polarisasi, dia melihat hal itu sangat kecil yang terjadi dan yang paling menonjol hanya terjadi di Jakarta.

"Kalau kita lihat sejak 2018 di pilkada maupun di pilkada sebelumnya nyaris polariasi itu secara dominan itu tidak terjadi. Kecuali sangat kentara di Jakarta, tapi di tempat lain pascapilkada aman-aman saja. Jadi tetap polarisasi ini bisa dicarikan jalan keluarnya misalnya perbanyak jumlah calon," tutupnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, hampir semua fraksi di DPR tidak setuju penghapusan pilkada langsung. Alasannya, representasi dari kekuatan politik yang ingin menunjukkan kedaulatan rakyat adalah harus kembali pada rakyat.

"Kami konsisten dengan itu (pikada langsung)," tegas Ace.

Ace menilai, demokrasi Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Jika pilkada langsung masih ditemukan kekurangan, harusnya bisa dievaluasi dan diperbaiki.

"Bukan berarti kita mengorbankan semangat prinsip kedaulatan. Jalan terbaik adalah bagaimana kita menciptakan agar ekses yang dinilai bermasalah dicarikan jalan keluarnya," ujar Ace.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hasto: Eks Koruptor Nyaleg Tergantung Internal Partai Masing-masing

PDIP berpandangan aturan larangan mantan napi koruptor maju ke pentas politik tak perlu dimasukkan ke dalam sebuah aturan.

POLITIK | 8 Desember 2019

CSIS: Praktik Mahar Politik Masih Terjadi

Argumentasi pilkada langsung yang harus dievaluasi karena ongkos politik mahal, menjadi tidak relevan.

POLITIK | 8 Desember 2019

Hasto: Modernisasi Jangan Hilangkan Jati Diri Bangsa

Modernisasi hanya alat bagi bangsa, namun hakekat yang harus dijaga adalah jati diri bangsa.

POLITIK | 8 Desember 2019

Ketua DKPP: Pelanggaran Kode Etik Bisa Diteruskan ke Pidana

Selama ini, penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc hanya dikenakan sanksi pemberhentian tetap.

POLITIK | 8 Desember 2019

Bertemu Sekjen PDIP, Habib Husen Berharap Semakin Banyak "Habib Banteng"

Kunjungan Hasto ini dilakukan dalam rangka ikut menghadiri peringatan seratus hari meninggalnya Habib Sholeh Almuhdar, yang masih kerabat Habib Husen.

POLITIK | 8 Desember 2019

Hasto Kristiyanto: Era 4.0 Jangan Hilangkan Jati Diri Bangsa

"Yang terpenting bagi kita adalah kemajuan adalah jati diri itu sendiri sebagai bangsa," kata Hasto.

POLITIK | 8 Desember 2019

Sandiaga Apresiasi Penghargaan Asian of the Year untuk Jokowi

Penghargaan untuk Jokowi adalah kemenangan bangsa Indonesia.

POLITIK | 8 Desember 2019

PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020

Dengan atau tanpa larangan eks koruptor maju di pilkada, PKS sudah berkomitmen tidak mencalonkan eks koruptor.

POLITIK | 8 Desember 2019

PDIP akan Gelar Rakernas, Ini Pesan Megawati

Megawati mengintruksikan agar memperkuat tradisi kebudayaan rakyat.

POLITIK | 8 Desember 2019

Di Kongres Projo, Jokowi Bicara Infrastruktur dan SDM

Dahulu warga di pedalaman Wamena butuh berjalan kaki empat hari empat malam untuk mencapai rumah sakit di kota.

POLITIK | 8 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS