KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPU Akan Perketat Perekrutan PPK untuk Pilkada Serentak 2020

Selasa, 14 Januari 2020 | 15:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperketat rekrutmen Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi jajaran KPU terlibat kasus suap atau korupsi.

"Kami misalnya membahas beberapa rancangan PKPU menyiapkan tahapan pembentukan badan ad hoc, karena tanggal 15 (Januari 2020) sudah mulai rekrutmen untuk PPK di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Kita tidak ingin kecolongan," ujar Komisioner KPU Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

KPU, kata Viryan, tidak akan merekrut lagi PPK yang bermasalah di Pemilu Serentak 2019. Menurut dia, rekrutmen PPK menjadi momentum bagi KPU untuk semakin meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara dan penyelenggaraan Pilkada.

"Kita juga ingin mengajak publik terlibat aktif memastikan jajaran PPK dan PPS yang nantinya akan bekerja untuk pemilihan serentak 2020 ini orang-orang yang berintegritas," tandas dia.

Lebih lanjut, Viryan mengatakan KPU akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di internal secara masif dan sistematis. Mulai dari pengarahan, bimtek, dan memberikan petunjuk teknis dalam bekerja.

"Poinnya kami terus lakukan perbaikan-perbaikan secara terukur, sistematik dan kami hormati pandangan publik kepada KPU. Kita jadikan cambuk untuk kembalikan kepercayaan publik pada pilkada 2020," pungkas Viryan



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PDIP Rekomendasikan PT 5%, Nasdem: Sebaiknya 7%

Partai Nasdem mendukung usulan menaikkan PT dari 4% menjadi 5% yang dicetuskan PDIP. Bahkan Nasdem pernah mengusulkan untuk menaikan PT jadi 7%.

POLITIK | 14 Januari 2020

KPU: Secara Prosedur dan Substansi Permintaan PAW DPR PDIP Tidak Tepat

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyatakan secara substansi, permintaan DPP PDIP untuk menggantikan antarwaktu Riezky Aprilia dengan Harun Masiku tidak tepat.

POLITIK | 14 Januari 2020

PKS: Revisi UU Sistem Politik Harus Perkuat Kualitas Demokrasi Indonesia

Mardani mengatakan jebakan dalam revisi sistem politik ini adalah upaya mengubah pemilihan langsung ke sistem perwakilan dan penambahan masa jabatan presiden.

POLITIK | 13 Januari 2020

Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop Meninggal Dunia

Benediktus Tambonop (44), ditemukan meninggal dunia diduga karena sakit, di salah satu kamar hotel, di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

POLITIK | 13 Januari 2020

KPU Sebut PDIP Lakukan Dua Kesalahan Soal PAW Riezky Aprilia

Prosedural untuk mem-PAW-kan caleg terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU ialah lewat DPR.

POLITIK | 13 Januari 2020

PDIP Tolak Pansus Kasus Jiwasraya

"Pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan, sementara dana jutaan konsumen perlu diselamatkan,” ujar Darmadi.

POLITIK | 13 Januari 2020

Politisi Gerindra Ingin DPR Prioritaskan Kasus Jiwasraya Dibanding Asabri

Kasus Asabri ini baru terlihat besar kerugiannya

POLITIK | 13 Januari 2020

Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Semangat merevisi UU sistem politik harus berpegang pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

POLITIK | 13 Januari 2020

Nasdem Dukung Kenaikkan Parliamentary Threshold

Meski mendukung kenaikkan PT, Nasdem menolak usulan sistem proporsional tertutup.

POLITIK | 13 Januari 2020

Suap Wahyu Setiawan, KPU Diminta Berbenah

KPU harus segera berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam menghadapi pesta demokrasi di tanah air.

POLITIK | 13 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS