Sepanjang 2019, MK Telah Selesaikan 262 Sengketa Hasil Pemilihan Umum
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Sepanjang 2019, MK Telah Selesaikan 262 Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Selasa, 28 Januari 2020 | 15:18 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambunv / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Sepanjang tahun 2019, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan 262 perkara terkait sengketa hasil pemilihan umum.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan satu perkara di antaranya merupakan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Sedangkan 261 perkara perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan. Dari 261 perkara tersebut, sebanyak 249 dimohonkan oleh partai politik,” kata Anwar Usman dalam sidang Laporan Tahunan MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Diungkapkannya, satu perkara diajukan kelompok masyarakat, lalu satu perkara terkait parliamentary threshold, dan 10 diajukan calon anggota DPD. “Alhamdulillah, seluruh perkara selesai," ujar Anwar Usman.

Terkait pengujian undang-undang, lanjutnya, ada 122 perkara. Jumlah itu termasuk 37 perkara yang belum selesai pada tahun 2018.

Bila dibandingkan tahun 2018, jumlah itu agak lebih banyak, yakni 49 perkara yang diregistrasi tahun 2017 dan 65 yang diterima tahun 2018, sehingga pada tahun 2018, MK menangani 114 perkara.

“Dari 122 perkara yang ditangani tahun 2019 hingga akhir Desember, telah diputus sebanyak 92 perkara. Dengan demikian, memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019 dan masih dalam proses pemeriksaan,” ungkap Anwar Usman.

Kemudian, dari 92 perkara yang telah diputus pada tahun 2019, diantaranya, empat perkara diputus dengan amar dikabulkan, kemudian 46 perkara ditolak, 32 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara gugur, dan 8 perkara ditarik kembali.

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo, Sidang Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019 ini dihadiri sejumlah pejabat negara. Mulai dari Menteri Agama Fahrur Razi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Turut hadir, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Puan Maharani, Mantan Ketua MK Jimmy Asshiddiqie, dan Hakim Mahkamah Agung Hatta Ali. Laporan tahunan ini juga dihadiri sejumlah duta besar dari berbagai negara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Presiden Dorong Terwujudnya Sinkronisasi Sistem Hukum

Sistem hukum harus lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang selaras dengan perkembangan zaman.

POLITIK | 28 Januari 2020

Presiden: Indonesia Alami Obesitas Regulasi

“Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi,” kata Jokowi

POLITIK | 28 Januari 2020

Jokowi Kembali Tekankan Penyederhanaan Aturan

Pemerintah memiliki kesempatan dan leluasa mengatur aturan di bawahnya untuk merespons perubahan zaman untuk memenangi kompetisi.

POLITIK | 28 Januari 2020

Jokowi Apresiasi MK Berhasil Selesaikan Sengketa Pilpres dan Pileg

“Sehingga MK makin disegani, MK makin dihormati dan bermartabat di mata dunia,” ujar Jokowi.

POLITIK | 28 Januari 2020

Calon Tunggal Dianggap Benalu Demokrasi

calon tunggal dianggap benalu demokrasi sebab meniadakan kompetisi elektoral

POLITIK | 27 Januari 2020

Calon Tunggal di Pilkada 2020 Ditengarai Meningkat

Fenomena calon tunggal di Pilkada 2020 ditengarai bakal meningkat. Hal itu sudah terlihat di sejumlah wilayah.

POLITIK | 27 Januari 2020

Kasus Jiwasraya dan Asabri Jangan Terlalu Dipolitisasi, SBY: Saya Sangat Setuju

Presiden Keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju kasus Jiwasraya dan Asabri tidak dipolitisasi.

POLITIK | 27 Januari 2020

Komite I DPD Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan mengatur ruang pengelolaan, urusan pemerintahan dan keuangan.

POLITIK | 27 Januari 2020

Jokowi Akan Tinjau Kapal Selam Alugoro-405 di PT PAL

Kapal selam Alugoro merupakan kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

POLITIK | 27 Januari 2020

Rayakan HUT PDIP di Tangsel, Hasto Ingatkan Pesan Megawati Soal Jaga Bumi

PDIP akan menggerakkan seluruh kadernya untuk menanam pohon, membersihkan sungai, dan tidak membuang sampah di Sungai Citarum pada 2 Februari 2020.

NASIONAL | 26 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS