Panja Jiwasraya Akan Mintai Keterangan PPATK
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Panja Jiwasraya Akan Mintai Keterangan PPATK

Kamis, 13 Februari 2020 | 14:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Kerja (Panja) kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya di Komisi III DPR akan menelusuri aliran dana para tersangka atau pihak terduga menyangkut pelaku kejahatan di perusahaan asuransi milik negara itu.

Ketua Panja Jiwasraya Komisi III, Herman Herry, mengungkapkan pihaknya tidak akan mencampuri urusan pencairan dana nasabah Jiwasraya di Kementerian BUMN. Karena fokusnya masalah hukum, Komisi III tidak ada urusan untuk masuk ke masalah itu.

Panja Komisi III mendorong upaya hukum demi mencari kembali dana nasabah yang diduga diselewengkan oleh para pelaku kejahatan.

"Kami ingin mengembalikan aset-aset yang sudah diambil, uang hasil kejahatan yang sudah disembunyikan. Jadi mungkin juga akan panggil PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)," kata Herman Herry, Kamis (13/2/2020).

Menurut Herman Herry, penelusuran aset kejahatan ini perlu dilakukan jika ingin menarik kembali dana yang dicuri para pelaku kejahatan di Jiwasraya. Dana itu selanjutnya bisa ditarik kembali untuk dikelola oleh negara yang pada ujungnya demi membayar nasabah.

"Bahwa ada kebijakan pemerintah atau Menteri BUMN bahwa akan ada dana talangan, itu bukan urusan kami," kata Herman Herry.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Panja Jiwasraya Akan Panggil OJK

"Kami panggil OJK nanti bukan dalam konteks urusan keuangan, tetapi kami mau lihat pengawasannya," kata Ketua Panja, Herman Herry.

POLITIK | 13 Februari 2020

Rapat Panja Jiwasraya Komisi III Tertutup

Rapat itu digelar tertutup dengan alasan agar tak ada keraguan penyidik membuka informasi.

POLITIK | 13 Februari 2020

Pemerintah Akan Kirim Tim untuk Data 689 Kombatan ISIS Eks WNI

Menurut Moeldoko, verifikasi data ISIS eks WNI tersebut direncanakan akan memakan waktu antara tiga hingga empat bulan.

POLITIK | 13 Februari 2020

Ini Alasan Presiden Sebut ISIS Eks WNI

Hal itu disebabkan Jokowi ingin konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

POLITIK | 13 Februari 2020

Pilkada 2020, Parpol Diminta Dorong Figur Milenial Unjuk Gigi

Tokoh-tokoh muda yang bertarung di Pilkada 2020 di antaranya Gibran Rakabuming, Hanindhito Himawan Pramana, Bobby Nasution, Rian Ernest, dan Eko Wahyudi.

POLITIK | 13 Februari 2020

Pengamat: PDIP Dilematis dalam Mengusung Gibran

Jika rekomendasinya diberikan ke Gibran, maka akan memotong sejumlah generasi kader PDIP Solo.

POLITIK | 13 Februari 2020

Sikapi Pernyataan Kepala BPIP, ART: Pancasila Tak Bisa Dipisahkan dari Agama

"Saya tegaskan ya, Pancasila itu tak bisa dipisahkan dari agama," tegas ART.

POLITIK | 13 Februari 2020

Partai Politik Dinilai Terpengaruh Gibran Effect

Saat ini Gibran dinilai memiliki probabilitas memenangkan Pilkada.

POLITIK | 13 Februari 2020

PSI Buka Gelombang Kedua Pendaftaran Konvensi Calon Kepala Daerah

Pendaftaran gelombang kedua dibuka mulai 7 Februari - 15 Maret 2020. Belum seminggu dibuka, pendaftar gelombang kedua sudah mencapai 31 orang.

POLITIK | 13 Februari 2020

Potensi Paslon Tunggal Pilkada, Politisi Demokrat: Defisit Demokrasi

Petahana memiliki jaringan kuat memborong seluruh dukungan parpol, sehingga paslon tunggal sejatinya berdampak negatif bagi demokrasi.

POLITIK | 13 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS