PKS Dukung Kenaikan Parliamentary Threshold, tapi Tidak 7%
INDEX

BISNIS-27 426.538 (9.14)   |   COMPOSITE 4842.76 (86.03)   |   DBX 923.5 (4.3)   |   I-GRADE 127.867 (2.68)   |   IDX30 404.318 (9.27)   |   IDX80 105.647 (2.39)   |   IDXBUMN20 263.312 (8.62)   |   IDXG30 113.239 (2.01)   |   IDXHIDIV20 361.834 (7.99)   |   IDXQ30 118.461 (2.52)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.87)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (4.81)   |   IDXV30 99.778 (2.72)   |   INFOBANK15 760.318 (20.93)   |   Investor33 353.585 (8.19)   |   ISSI 142.238 (2.16)   |   JII 514.346 (8.02)   |   JII70 174.038 (3.24)   |   KOMPAS100 945.162 (21.52)   |   LQ45 740.002 (16.7)   |   MBX 1338.07 (26.39)   |   MNC36 264.409 (6.09)   |   PEFINDO25 251.635 (6.23)   |   SMInfra18 228.656 (3.83)   |   SRI-KEHATI 297.818 (7.21)   |  

PKS Dukung Kenaikan Parliamentary Threshold, tapi Tidak 7%

Selasa, 10 Maret 2020 | 19:24 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kenaikan ambang batas partai politik (parpol) lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT). Hanya saja PKS menolak apabila angka PT dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen.

"Kami setuju PT naik, tetapi kalau 7 persen akan terlalu banyak rakyat yang tidak terwakili. Mengapa tidak terwakili? Karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai. Jangankan 7 persen, 6 persen aja masih sulit," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Hidayat memahami setiap partai politik (parpol) mempunyai hak untuk mewacanakan peningkatan angka PT. Menurut Hidayat, DPR dan pemerintah tentu nantinya masih akan melakukan pembahasan. Meski begitu Hidayat kembali mengingatkan terkait kelembagaan DPR sebagai perwakilan rakyat.

"Hendaknya para politikus juga bijak untuk menegaskan kembali bahwa wakil rakyat itu nanti adalah wakil rakyat. Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, ragam suku, ragam budaya, ragam afiliasi politik, ragam organisasi masyarakat. Kalau pun naik saya setuju naik, tapi saya kira angka 5 persen itu sudah sangat rasional," ujar Hidayat.

Mantan Presiden PKS tersebut pun menyebut, "Kalau 5 persen itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas, dan wakil dengan cara itu maka keinginan untuk kemudian mengonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai."

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menolak usulan PT 7 persen. "Enggak usah lah. Demokrat tidak setuju 7 persen. Saya pikir 4 persen udah cukup bagus," tegas Syarief.

Syarief memastikan Fraksi Demokrat di DPR akan konsisten menolak PT 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. "Sekali lagi, Demokrat memandang 4 persen cukup bagus," ucap Syarief.

Presidential Threshold
PKS memandang angka presidential threshold (Pres-T) atau ambang batas parpol dapat mengusung pasangan calon pada pemilu presiden dan wakil presiden untuk direvisi. Angkat Pres-T sebesar 20 persen suara parlemen atau 25 persen suara sah parpol secara nasional terlampau tinggi. Hidayah menyatakan, Pilpres 2014 dan 2019 melahirkan keterbelahan di masyarakat.

"PKS tidak setuju untuk 20 persen. Bisa akan terulang lagi keterbelahan. Kita semua sudah merasakan tidak kondusifnya kondisi politik berbangsa dan bernegara," kata Hidayat yang juga wakil ketua MPR.

Menurut Hidayat, angka Pres-T sebaiknya diturunkan menjadi 15 persen. "Saya mengusulkan untuk kembali kepada pola 2004 ada presidensial threshold 15 persen yang memungkinkan tetap terjadi pencalonan presiden yang mengakomodasi realita politik yang ada di Indonesia tetapi tidak membelah rakyat," ucap Hidayat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bamsoet Minta Iuran BPJS Kesehatan Segera Dikembalikan Seperti Semula

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

POLITIK | 10 Maret 2020

Waket DPR Minta Semua Pihak Tunduk Putusan MA soal Iuran BPJS Kesehatan

DPR akan mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keputusan Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

POLITIK | 10 Maret 2020

PPP: Makin Banyak Suara Rakyat Hangus Bila Parliamentary Threshold Dinaikkan

PPP mengingatkan pengusung ide kenaikan parliamentary threshold, untuk menghormati suara rakyat. Sebab menaikkannya berarti akan menambah suara rakyat terbuang.

POLITIK | 10 Maret 2020

Ini Alasan Gerindra Belum Putuskan soal Parliamentary Threshold 7 Persen

Partai Gerindra menyatakan pihaknya belum memutuskan apakah setuju atau tidak dengan usulan agar ambang batas parlemen (parl

POLITIK | 10 Maret 2020

PAN dan Nasdem Sepakat Perlu Perbaikan pada Sistem Pemilu

Surya Paloh menilai PAN berhasil menyelenggarakan pemilihan yang demokratis dan menghindari kemelut.

POLITIK | 10 Maret 2020

Demokrat Gelar Kongres V 14-15 Maret 2020

Percepatan kongres Demokrat juga berkaitan dengan agenda Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

POLITIK | 10 Maret 2020

Survei PRC: Mayoritas Perempuan Inginkan Pemimpin Politik Laki-laki

Hanya sekitar 7,2 persen saja yang menyatakan ingin sesama perempuan meraih posisi politik tertinggi tersebut.

POLITIK | 10 Maret 2020

Raja Belanda Kembalikan Keris Pangeran Diponegoro

Keris berwarna keemasan tersebut ditempatkan dalam kotak kaca tak jauh dari mimbar pidato Raja Belanda dan Presiden Jokowi.

POLITIK | 10 Maret 2020

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Raja Willem dari Belanda

Presiden Jokowi dan Ibu Negara dengan penuh keceriaan menanti kedatangan Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda di Istana Kepresidenan Bogor.

POLITIK | 10 Maret 2020

Mendagri: Sistem E-Voting Layak Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Lewat e-voting, kita tak perlu lagi membangun ratusan ribu TPS konvensional, tak membutuhkan kertas surat suara, juga tak membutuhkan ratusan ribu tenaga TPS.

POLITIK | 9 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS