Jokowi Minta Imbauan Tidak Mudik Terus Digencarkan
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Jokowi Minta Imbauan Tidak Mudik Terus Digencarkan

Senin, 30 Maret 2020 | 13:21 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mencegah meluasnya paparan virus corona atau Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah dan tokoh masyarakat terus menggencarkan imbauan tidak mudik Lebaran selama masih ada pandemi corona.

"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur, agar perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Ini saya minta ini untuk diteruskan dan digencarkan lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) yang membahas antisipasi mudik Lebaran dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3/2020).

Imbauan itu diperlukan, lanjutnya, karena saat ini pemerintah sedang fokus mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain.

Tetapi diakuinya, imbauan saja tidak cukup. Diperlukan langkah-langkah tegas untuk menutup rantai penyebaran Covid-19 ini. Sehingga dapat membatasi pergerakan orang ke daerah lain, terutama daerah yang belum terpapar Covid-19.

"Tapi menurut saya, imbauan itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran Covid-19 ini," ujar Jokowi.

Karena itu, ia meminta kepala daerah mampu melakukan langkah-langkah tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang luar ke daerahnya masing-masing.

"Demi keselamatan bersama. Saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," tegas Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Kepala Daerah Perketat Pengawasan Pemudik

Jawa Tengah dan DIY telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik yang datang.

POLITIK | 30 Maret 2020

Jokowi: Sudah Terjadi Mudik Dini ke Empat Provinsi

Selama delapan hari terakhir ini, ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jabar, Jateng, Jatim, da DIY.

POLITIK | 30 Maret 2020

Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya

DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah corona, terutama dampak sosial ekonominya.

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 diyakini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di berbagai lapisan

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah

Partai Nasdem mendukung dan mempercayakan segala upaya dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyebaran virus corona

POLITIK | 29 Maret 2020

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia

POLITIK | 29 Maret 2020

Hasil Tes SBY Negatif Covid-19

Kabar mengenai hasil tes corona SBY diungkapkan politisi Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Mingu (29/3/2020).

POLITIK | 29 Maret 2020

DPR Diharapkan Sehati dengan Pemerintah Tangani Virus Corona

Saat melaksanakan Masa Sidang Senin besok, DPR diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

Ada Pandemi Virus Corona, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Bisa Diterbitkan

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada September 2020 akibat corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun

Opsi penundaan Pilkada 2020 hingga September 2021 ini menjadi pertimbangan KPU lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

POLITIK | 29 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS