Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona

Senin, 30 Maret 2020 | 13:28 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan Undang-Undang (UU) Nomor 8/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya mengatur hal-hal pokok. Contohnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengarantina suatu wilayah (lockdown). Selain itu juga terkait sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan karantina serta pengawasannya.

Menurut Arsul, regulasi turunan UU Kekarantinaan Wilayah berupa peraturan pemerintah (PP) diperlukan untuk mengatur secara rinci pelaksanaan karantina terkait virus corona.

"Kenapa diperlukan PP tersebut? Karena UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut hanya mengatur hal-hal pokok," kata Arsul kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Arsul yang juga sekretaris jenderal Partai Persatuan Pembangunan menyatakan, partainya memandang bahwa memang dibutuhkan PP untuk karantina wilayah. Hal itu sebagaimana dimaksud Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Diperlukan detil pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk PP, dan ini menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan untuk membuatnya," ujar Arsul.

Menurut Arsul, penerbitan PP juga amanat UUD 1945, Pasal 5 ayat 2 yang menyebut Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU. "Dasar pengeluaran PP tersebut adalah Pasal 5 ayat 2 UUD 1945. Isi Pasal 5 UUD 1945 ini kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, tentang bagaimana sebuah PP itu bisa dikeluarkan," jelas wakil ketua MPR ini.

Arsul pun menyebut, "Ada yang berpendapat bahwa PP hanya bisa dikeluarkan kalau ada perintah jelas dari undang-undang. Saya tidak sependapat. Pasal 5 UUD tersebut di atas dan juga UU Nomor 12/2011 tidak membatasi bahwa PP hanya bisa dikeluarkan kalau ada perintah tegas dari undang-undangnya."



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Imbauan Tidak Mudik Terus Digencarkan

Untuk mencegah meluasnya paparan virus corona, Presiden meminta kepala daerah dan tokoh masyarakat terus menggencarkan imbauan tidak mudik.

POLITIK | 30 Maret 2020

Jokowi Minta Kepala Daerah Perketat Pengawasan Pemudik

Jawa Tengah dan DIY telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik yang datang.

POLITIK | 30 Maret 2020

Jokowi: Sudah Terjadi Mudik Dini ke Empat Provinsi

Selama delapan hari terakhir ini, ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jabar, Jateng, Jatim, da DIY.

POLITIK | 30 Maret 2020

Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya

DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah corona, terutama dampak sosial ekonominya.

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 diyakini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di berbagai lapisan

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah

Partai Nasdem mendukung dan mempercayakan segala upaya dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyebaran virus corona

POLITIK | 29 Maret 2020

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia

POLITIK | 29 Maret 2020

Hasil Tes SBY Negatif Covid-19

Kabar mengenai hasil tes corona SBY diungkapkan politisi Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Mingu (29/3/2020).

POLITIK | 29 Maret 2020

DPR Diharapkan Sehati dengan Pemerintah Tangani Virus Corona

Saat melaksanakan Masa Sidang Senin besok, DPR diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

Ada Pandemi Virus Corona, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Bisa Diterbitkan

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada September 2020 akibat corona.

POLITIK | 29 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS