Jokowi Tegaskan Lockdown Virus Corona Wewenang Pusat
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Jokowi Tegaskan Lockdown Virus Corona Wewenang Pusat

Senin, 30 Maret 2020 | 14:58 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pengambilan kebijakan karantina wilayah atau lockdown virus corona adalah wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

”Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) terkait laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3/2020).

Sampai sejauh ini, Jokowi belum memutuskan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown. Ia lebih memilih untuk terus menerapkan physical distancing (pembahasan jarak fisik) sebagai salah satu upaya pencegahan penyebarluasan penularan corona di Indonesia.

Maka dalam ratas tersebut, Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif lagi.

Agar kebijakan physical distancing ini dapat diterapkan dengan tegas, disiplin dan efek maka perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.

”Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” ujar Jokowi.

Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar, Jokowi meminta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas. Sebagai panduan bagi Provinsi, Kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja.

Tak memilih lockdown pernah disampaikan Jokowi saat menggelar ratas bersama 34 Gubernur pada Selasa (24/3/2020). Dalam ratas tersebut, Jokowi menegaskan Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak memilih keputusan itu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lockdown Harus Prioritaskan Mobilitas Bahan Pokok dan Akses ke Rumah Sakit

Kelancaran mobilitas kebutuhan bahan pokok dan akses menuju rumah sakit harus menjadi prioritas apabila pemerintah memutuskan lockdown virus corona.

POLITIK | 30 Maret 2020

Protokol Virus Corona, Wartawan Liput Rapat Paripurna DPR Lewat Live Stream

Sesuai dengan protokol darurat wabah virus corona (Covid-19) DPR, maka jurnalis terpaksa tidak diperbolehkan mengikuti rapat paripurna secara langsung.

POLITIK | 30 Maret 2020

Anggota DPR: Perlu PP soal Lockdown Virus Corona

UU Kekarantinaan Kesehatan hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengarantina suatu wilayah (lockdown).

POLITIK | 30 Maret 2020

Jokowi Minta Imbauan Tidak Mudik Terus Digencarkan

Untuk mencegah meluasnya paparan virus corona, Presiden meminta kepala daerah dan tokoh masyarakat terus menggencarkan imbauan tidak mudik.

POLITIK | 30 Maret 2020

Jokowi Minta Kepala Daerah Perketat Pengawasan Pemudik

Jawa Tengah dan DIY telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik yang datang.

POLITIK | 30 Maret 2020

Jokowi: Sudah Terjadi Mudik Dini ke Empat Provinsi

Selama delapan hari terakhir ini, ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jabar, Jateng, Jatim, da DIY.

POLITIK | 30 Maret 2020

Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan Corona dan Dampaknya

DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah corona, terutama dampak sosial ekonominya.

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 diyakini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di berbagai lapisan

POLITIK | 30 Maret 2020

Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah

Partai Nasdem mendukung dan mempercayakan segala upaya dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyebaran virus corona

POLITIK | 29 Maret 2020

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia

POLITIK | 29 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS