Jokowi Instruksikan Jajarannya Percepat Putus Rantai Virus Corona
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-1.43)   |   COMPOSITE 4945.79 (-4.57)   |   DBX 931.257 (3.43)   |   I-GRADE 131.318 (-0.36)   |   IDX30 415.488 (-1.44)   |   IDX80 108.562 (-0.21)   |   IDXBUMN20 273.68 (0.23)   |   IDXG30 115.596 (-0.04)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-1.77)   |   IDXQ30 121.636 (-0.48)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.51)   |   IDXV30 102.795 (-0.25)   |   INFOBANK15 787.375 (-5.42)   |   Investor33 363.773 (-1.43)   |   ISSI 144.695 (0.4)   |   JII 523.846 (0.8)   |   JII70 177.783 (0.61)   |   KOMPAS100 971.12 (-1.32)   |   LQ45 760.321 (-1.8)   |   MBX 1369.12 (-2.2)   |   MNC36 271.592 (-0.74)   |   PEFINDO25 259.811 (2.18)   |   SMInfra18 233.526 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-1.36)   |  

Jokowi Instruksikan Jajarannya Percepat Putus Rantai Virus Corona

Senin, 6 April 2020 | 11:25 WIB
Oleh : Novy Lumanauw, Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua jajaran menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju harus melakukan percepatan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Mulai dari percepatan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alias lockdown dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, tes PCR dan rapid test hingga realokasi APBN dan APBD untuk penanganan virus corona.

“Tentang pembatasan sosial berskala besar, saya melihat sudah ada Permenkes No 9/2020. Yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal, terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa dalam rangka kita memiliki sebuah kecepatan untuk mencegah, memutus rantai penyebaran Covid-19,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

Dalam ratas tersebut, ia juga mengingatkan kembali pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik. “Sehingga komunikasi antara pusat dengan daerah betul-betul selalu dilakukan, sehingga kita memiliki satu visi, satu garis yang sama dalam menyelesaikan Covid-19 ini,” terang Jokowi.

Dia mengatakan, seluruh kepala daerah wajib menaati aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam masa wabah Covid-19.

Kemudian, ia juga meminta percepatan pelaksanaan tes PCR dan rapid test diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi.

“Baik itu dokter dan keluarganya. Sekali lagi untuk pasien dalam pemantauan (PDP), untuk yang ODP (orang dalam pengawasan). Sekali lagi, kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Kita harapkan dengan kecepatan itu, kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif,” jelas Jokowi.

Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kecepatan terkait pengadaan dan distribusi alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit.

“Kita juga sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah, tetapi dari daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah ditujukan ke rumah sakit,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta percepatan pelaksanaan realokasi anggaran, terutama dalam APBD, yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran ini sangat penting untuk membantu pemberian social safety net (jaring pengaman sosial) bagi warga yang terdampak berbagai kebijakan percepatan penanganan Covid-19.

“Saya minta di-update berapa persen provinsi, kabupaten dan kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD. Karena ini penting sekali. Jangan sampai ini kita juga terlambat. Terutama yang berkaitan dengan jaring pengamanan sosial agar bisa dinikmati masyarakat,” papar mantan Wali Kota Solo ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Istana Belum Terima Usulan KPU Terkait Perppu Penundaan Pilkada 2020

Sekretariat Negera (Setneg) belum menerima surat dari KPU perihal penyusunan draf Perppu tersebut.

POLITIK | 5 April 2020

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021

Perludem mengusulkan Pilkada serentak 2020 ini diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar punya banyak waktu menyiapkan pilkada setelah pandemi virus "corona".

POLITIK | 5 April 2020

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung.

POLITIK | 5 April 2020

Setiap Keluarga Mampu Bisa Bantu Tetangganya yang Terdampak Corona

Masyarakat yang memiliki kelebihan sumber ekonomi untuk berbagi dengan anggota masyarakat yang kekurangan akibat terdampak virus corona.

POLITIK | 5 April 2020

Hadapi Virus Corona, Solidaritas Sosial Perlu Digalakkan

Di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia, diperlukan solidaritas sosial dan gotong royong yang tinggi antarmasyarakat.

POLITIK | 5 April 2020

Kapolri Ucapkan Dukacita atas Meninggalnya Wakil Jaksa Agung

Meninggalnya Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah akibat kecelakaan tunggal pada Sabtu (4/4/2020), turut membuat jajaran Kepolisian RI berduka.

POLITIK | 4 April 2020

KPK Sebut Mendiang Wakil Jaksa Agung Sosok Panutan

KPK menyebut bahwa mendiang Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai salah satu jaksa terbaik.

POLITIK | 4 April 2020

Erick Thohir Sebut Wakil Jaksa Agung Orang yang Baik

Erick Thohir mengenang sosok Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai orang yang baik.

POLITIK | 4 April 2020

Keputusan Presiden soal Darurat Kesehatan dan PSBB Dinilai Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinilai tepat.

POLITIK | 3 April 2020

Pandemi Corona, MPBI Kecewa DPR tetap Bahas Omnibus Law

MPBI menyatakan kekecewaannya kepada DPR karena tetap melanjutkan pembahasan RUU "Omnibus Law" Cipta Kerja di tengah pandemi virus "corona".

POLITIK | 3 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS