Jokowi: Program Padat Karya Wajib Jalankan Protokol Virus Corona
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Jokowi: Program Padat Karya Wajib Jalankan Protokol Virus Corona

Selasa, 7 April 2020 | 12:57 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Bogor, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di pedesaan wajib menjalankan protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

“Yang ingin juga saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, dan memakai masker sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Seiring mewabahnya Covid-19, Kementerian Kesehatan menetapkan protokol kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia bagi warga masyarakat yang mengalami gejala.

Presiden Jokowi mengatakan, Program Padat Karya Tunai bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 serta menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan.

“Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, tapi juga kita ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.

Menurut dia, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki program-program yang dapat dikaitkan dengan padat karya tunai.

“Saya melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai di Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, KKP, LHK, dan BUMN. Saya kira bisa dipadatkaryakan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Desa juga dapat melakukan secara masif program padat karya tunai dalam kerangka skema Dana Desa.

“Dana Desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak, dan yang kedua program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat,” katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pada akhir Maret 2020, Dana Desa yang tersalur baru sekitar 32 persen, yaitu hanya pada posisi Rp 9,3 triliun dari pagu tahap pertama sebesar Rp 28 triliun.

“Artinya, dari total Rp 72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali. Saya minta agar dari Kemdes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Dan, ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pengangguran, dan setengah menganggur,” katanya.

Selain itu, kata Presiden Jokowi, upah pekerja yang terlibat dalam program padat karya diberikan setiap hari. “Kalau tidak bisa, ya satu minggu,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Kartu Prakerja dan Paket Sembako Dibagikan Mulai 9 April

Presiden juga mengingatkan agar penyaluran program-program itu dilakukan secepat mungkin dan tepat sasaran.

POLITIK | 7 April 2020

KPU Hanya Beri Usul 2 Poin Isi Perppu Pilkada

KPU sesungguhnya sudah punya sejumlah daftar usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

POLITIK | 7 April 2020

Fasilitas Observasi untuk Pengendalian Infeksi Penyakit Menular di Pulau Galang Siap Digunakan

Fasilitas Observasi corona di Pulau Galang digunakan.

NASIONAL | 6 April 2020

Akibat Covid-19, Ferry Juliantono Sebut Ada Kesenjangan Pikiran Elit dengan Rakyat

Covid-19 membuat masyarakat sengsara secara ekonomi.

NASIONAL | 6 April 2020

Politisi PDI-P Ini Minta Pemerintah Jaga Stok Kebutuhan Pokok

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P meminta pemerintah menjaga ketersediaan stok kebutuhan dasar selama pandemi virus corona dan menjelang puas dan lebaran.

POLITIK | 6 April 2020

Presiden Minta Mendagri Cek Realokasi APBD untuk Corona

Presiden minta Mendagri cek pemerintah daerah yang alokasikan dana untuk tangani Covid-19.

NASIONAL | 6 April 2020

Jokowi Instruksikan Jajarannya Percepat Putus Rantai Virus Corona

Presiden Jokowi meminta semua jajaran menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju harus melakukan percepatan pemutusan mata rantai virus corona.

POLITIK | 6 April 2020

Istana Belum Terima Usulan KPU Terkait Perppu Penundaan Pilkada 2020

Sekretariat Negera (Setneg) belum menerima surat dari KPU perihal penyusunan draf Perppu tersebut.

POLITIK | 5 April 2020

Perludem Usulkan Pilkada Ditunda hingga Juni 2021

Perludem mengusulkan Pilkada serentak 2020 ini diundur sampai Juni 2021. Alasannya, agar punya banyak waktu menyiapkan pilkada setelah pandemi virus "corona".

POLITIK | 5 April 2020

Perppu Penundaan Pilkada 2020 Perlu Atur Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam aturan tersebut perlu digarisbawahi agar incumbent tidak menyeret ASN ke dalam dukung-mendukung.

POLITIK | 5 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS