Pilkada di Tengah Covid-19, KPU Tidak Ingin Tragedi Korban Pemilu Terulang
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Pilkada di Tengah Covid-19, KPU Tidak Ingin Tragedi Korban Pemilu Terulang

Senin, 1 Juni 2020 | 15:12 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pilkada serentak akan digelar tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan pilkada sudah dimulai tanggal 15 Juni 2020 dan pemungutan suara akan dilakukan di tengah pandemi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

Terkait hal tersebut, KPU bertekad agar tidak ada pemilih, petugas dan peserta yang terpapar atau wafat akibat Covid-19. Peristiwa kelam wafatnya ratusan petugas pada Pemilu 2019 menjadi pengalaman kemanusiaan yang tidak boleh terulang.

“Salah satu target Pilkada saat ini adalah tidak ada pemilih, petugas dan peserta yang terpapar dan atau wafat akibat Covid-19,” kata Komisioner KPU Viryan Aziz di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Baca juga: KPU Sebut 486 KPPS Meninggal Dunia Saat Bertugas

Ia menjelaskan kata kunci melanjutkan Pilkada serentak 2020 adalah protokol Covid-19 pada setiap tahapan. Saat ini, KPU sedang intensif koordinasi dengan Gugas Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan protokol Covid-19 pada setiap tahapan. Penyesuaian memerhatikan tiga hal yaitu: aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau edukasi.

Disebutnya, aspek regulasi menyangkut batasan penyesuaian yang tidak melampaui atau mengubah ketentuan UU Pemilihan. Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal sedang difinalisasi.

“Hari Minggu kemarin, KPU melakukan harmonisasi rancangan PKPU dengan Kemenkumham. Ikut hadir dan memberi pandangan dari Bawaslu, BNPB, Kemdagri, Kempolhukam,” ungkap Viryan.

KPU, lanjutnya, tengah mematangkan penyusunan Peraturan KPU tentang tata laksana pemilihan di masa Covid-19. Setiap tahapan ditelisik dan sebisa mungkin disesuaikan dengan pertimbangan utama mencegah penyebaran Covid-19. Namun penyesuaian secara teknis tidak mengubah pakem yang sudah ada selama ini.

Dia memaparkan sebanyak 4,3 juta pemilih akan dikonfirmasi kepastian dukungannya kepada 152 bakal pasangan calon perseorangan. UU Pemilihan mengatur proses konfirmasi harus langsung kepada pendukung secara keseluruhan dengan metode sensus.

Kemudian tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) akan dilaksanakan beririsan dengan virtual. Ada 105 juta pemilih yang perlu dikonfirmasi.

“Tantangannya adalah bagaimana proses coklit yang meminimalisir 105 juta pemilih terpapar Covid-19. Bila digunakan pendekatan door to door, 105 juta pemilih potensi terpapar Covid-19,” ujar Viryan.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Demi Keselamatan Publik, Tunda Pilkada

Menurutnya, beberapa waktu terakhir ada kecenderungan masyarakat tidak ingin menerima tamu. Bahkan sejumlah pemberitaan menampilkan foto rumah warga yang secara tegas memasang kertas pengumuman dan spanduk di depan rumahnya tidak menerima tamu. Proses kerja door to door berpotensi tidak dapat berjalan optimal bila tetap digunakan.

“UU Pemilihan memang menyebut keberadaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) namun tidak eksplisit menyebut kerja teknis harus door to door sebagaimana selama ini dilakukan. Pasal 58 ayat 3 hanya menyebut pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) atau sebutan lain dan tambahan pemilih,” tegasnya.

Dia menambahkan tahapan pencalonan relatif dapat ditekan secara optimal untuk physical distancing dengan membatasi proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon. Sementara tahapan kampanye dapat mengoptimalkan pendekatan daring atau online lebih besar dan menimalisir pendekatan luring atau offline.

“Pada PKPU sebelumnya, pengaturan pendekatan online baru sebatas media sosial. Saat ini dapat memperluas kepada seluruh media daring melingkupi iklan online, berita online, website, email dan sejenisnya. Termasuk juga mengoptimalkan fasilitas live streaming atau aplikasi meeting online seperti Zoom, Google Meet dan lainnya,” tutup Viryan.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Golput Lewat Sosialisasi Pilkada

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara masif melakukan sosialiasi pilkada Serentak 2020 kepada masyarakat terkait Pilkada 2020

POLITIK | 1 Juni 2020

Baru Dikeluarkan, Peraturan New Normal Kemdagri Direvisi

Dengan adanya Kepmendagri new normal yang baru, maka aturan dalam Kepmendagri yang dikeluarkan tiga hari sebelumnya tidak berlaku.

POLITIK | 1 Juni 2020

Inilah Kilas Sejarah Hari Lahir Pancasila

Peringatan Hari Lahir Pancasila mengacu pada sejarah dicetuskannya Pancasila pada 1 Juni 1945 oleh Presiden pertama, Sukarno.

POLITIK | 1 Juni 2020

Anggota DPR: Libatkan Lebih Banyak Elemen Masyarakat Sosialisasikan Pilkada

Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman mengatakan KPU perlu membuat terobosan secara cerdas agar kualitas demokrasi tidak menurun,

POLITIK | 1 Juni 2020

Pancasila Representasi Kebersamaan di Segala Zaman

Pancasila disebut dalam sebuah forum yang cukup merepresentasikan kebersamaan seluruh elemen bangsa di Tanah Air.

POLITIK | 1 Juni 2020

Azis Syamsuddin Berharap Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Lawan Covid-19

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin berharap, hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum bangkitnya kembali gotong royong di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 1 Juni 2020

Gerindra Usul Bansos Tunai Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember

Bila Covid-19 ini terlalu berkepanjangan, maka sektor bisnis dan produksi bisa terpuruk semakin dalam.

POLITIK | 1 Juni 2020

Petinggi PAN Minta Rakyat Aktualisasikan Pancasila dengan Sabar Hadapi Pandemi

Menurut Saleh, dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

POLITIK | 1 Juni 2020

Ini Refleksi Megawati dan PDIP di Hari Lahir Pancasila

Megawati merasa bangga di tengah kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19, Indonesia diakui dunia sebagai nomor satu dalam kerja gotong royong.

POLITIK | 1 Juni 2020

Anggota DPR Apresiasi Polisi Tangkap Penyebar Ujaran Kebencian tentang Dirinya

Mulyadi mengapresiasi kinerja Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumbar yang telah menelusuri keberadaan akun palsu penyebar kebencian.

POLITIK | 30 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS