Waket Komisi VIII: Penundaan Ibadah Haji Tidak Dikonsultasikan dengan DPR
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Waket Komisi VIII: Penundaan Ibadah Haji Tidak Dikonsultasikan dengan DPR

Selasa, 2 Juni 2020 | 13:37 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Walau mendukung keputusan Kementerian Agama menunda pelaksanaan ibadah haji 2020, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily menyatakan pihaknya tetap menyayangkannya, sebab keputusan itu diambil tanpa berkonsultasi dahulu dengan Komisi VIII.

"Seharusnya Menteri Agama terlebih dahulu Rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini sebagaimana komitmen pada rapat kerja sebelumnya. Terkait dengan kebijakan strategis pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR sebagaimana diatur UU Haji & Umroh tahun 2019," kata Ace, Selasa (2/6/2020).

Diakuinya, Menteri Agama memang telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji. Tetapi karena masih reses, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI.

"Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut," imbuhnya.

"Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang akan mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII," tambah Politikus Golkar itu.

Lebih jauh, dia mengatakan pihaknya memahami bila keputusan soal penyelenggaraan ibadah haji harus diambil seceparnya. Tentu saja pertimbangan kesehatan jemaah haji harus diutamakan, di tengah adanya pandemi corona.

Dan apapun keputusannya, Ace menilai Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat soal latar belakangnya. Baginya hal itu bukan hal sulit mengingat sebetulnya peristiwa tidak memberangkatkan musim haji ini sudah pernah terjadi.

"Harus ada jaminan adanya pengembalian uang pelunasan setoran jamaah haji tahun ini jika memang para calon jamaah haji minta untuk dikembalikan terlebih dahulu," kata Ace.

"Prinsipnya bagi kami, Pemerintah harus memiliki mitigasi apabila skenario pembatalan atau penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini betul-betul terjadi," pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Basarah: RUU HIP Bicara Panduan Pemerintahan, Bukan Izin PKI Bangkit

Dengan RUU itu, penyelenggara negara dituntun memastikan Pancasila sebagai napas utama pelaksanaan bernegara.

POLITIK | 2 Juni 2020

Setahun Berlalu, SBY Masih Rindukan Memo

"Istirahatlah dengan tenang Memo (panggilan sayang untuk Ani Yudhoyono, Red), cintaku abadi bersamamu," tulis SBY.

POLITIK | 1 Juni 2020

Bulan Bung Karno, PDIP Ingin Luruskan Sejarah

Concern PDIP adalah masih perlu dilakukan pelurusan sejarah Bung Karno kepada semua khalayak, khususnya generasi milenial akibat proyek desoekarnoisasi.

POLITIK | 1 Juni 2020

Politisi PKS Sebut Nilai-nilai Pancasila Sangat Luhur

Kandungan nilai dalam sila-sila Pancasila memiliki keluhuran tersendiri.

POLITIK | 1 Juni 2020

Puan Minta Protokol New Normal di Sekolah Lebih Ketat

Protokol new normal untuk sekolah seharusnya lebih detil dibandingkan dengan protokol untuk mal atau ruang publik lain.

POLITIK | 1 Juni 2020

DPR: Pastikan Keselamatan WNI di AS

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS)

POLITIK | 1 Juni 2020

Reses, Legislator Kaltim Awasi BLT Dana Desa

Anggota DPR Irwan terus mendorong Kemdes segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19.

POLITIK | 1 Juni 2020

Puan Maharani: Indonesia Butuh Gotong Royong Berskala Besar

Puan Maharani menjelaskan, Bung Karno di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong.

POLITIK | 1 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid-19, KPU Tidak Ingin Tragedi Korban Pemilu Terulang

Peristiwa kelam wafatnya ratusan petugas pada Pemilu 2019 menjadi pengalaman kemanusiaan yang tidak boleh terulang.

POLITIK | 1 Juni 2020

Cegah Golput Lewat Sosialisasi Pilkada

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara masif melakukan sosialiasi pilkada Serentak 2020 kepada masyarakat terkait Pilkada 2020

POLITIK | 1 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS