Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19

Selasa, 2 Juni 2020 | 14:30 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui keputusan menetapkan Pilkada mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 adalah keputusan sulit. Keputusan itu tidak mudah diambil, namun telah dibahas panjang oleh berbagai pihak terkait seperti DPR, Pemerintah, KPU dan Gugus Tugas Penanganan Covid 19.

“Ini tidak ujug-ujug diputuskan. Prosesnya panjang melalui beberapa kali rapat,” kata Doli dalam diskusi virtual (online) bertema “Menimbang Resiko Pilkada Serentak 9 Desember 2020” di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Ia menjelaskan keputusan diambil karena tidak ada yang tahu kapan wabah virus corona atau Covid-19 akan berakhir. Bahkan mendefinisikan kapan berakhirnya saja, tidak ada yang berani menyampaikan.

Jika berakhirnya dengan ditemukan vaksin, sejumlah ahli di dunia menyebut, vaksin baru bisa ditemukan antara 8-12 bulan. Jika mengikuti pandangan para ahli itu, Covid 19 bisa akhir tahun 2020, bahkan sampai berlanjut di tahun 2021.

“Itu baru ditemukan, belum diuji coba. Jika sudah ditemukan, kemudian diproduksi masal (mass production) untuk seluruh dunia. Itu berapa lama dilakukan,” ujar Doli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Khusus untuk Indonesia, lanjut Doli, harus vaksin masal untuk 260 juta masyarakat Indonesia. Proses vaksin manusia sebanyak itu, tidak bisa hanya terjadi sehari, seminggu atau sebulan. Diperkirakan vaksin harus dilakukan sampai tahun 2022 atau 2023 untuk penduduk Indonesia berjumlah 260 juta.

“Itu kalau ada vaksin ya sehingga virus itu benar-benar selesai,” tegas Doli.

Dia juga mengutip pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyatakan Covid-19 akan bertahan 2-5 tahun. Vaksin penangkalnya juga belum tentu bisa didapatkan karena ada beberapa varian dari virus tersebut. Dengan demikian, virus itu akan ada selamanya bersama manusia.

Dengan pandangan-pandangan itu, Doli menyebut Indonesia tidak bisa larut atau terus meratap terhadap kehadiran virus tersebut. Setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia harus terus berjalan, termasuk menjalankan Pilkada. Karena itu, diputuskan Pilkada digelar tanggal 9 Desember. Syaratnya adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di sisi lain, kualitas demokrasi juga harus tetap terjamin.

“Pilihannya adalah kita larut dengan virus ini atau kita ambil pilihan terukur sesuai karakter virus ini. Karena saya melihat, persoalan virus ini tidak lagi soal kesehatan semata. Tetapi sudah masuk ke dimensi lain seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai politik. Karena sudah masuk semua dimensi kehidupan maka semua sama pentingnya sekarang ini. Karena itu, agenda lain juga harus tetap berjalan, termasuk soal politik seperti Pilkada,” jelas Doli.

Dia mengakui memang ada risiko dengan Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19. Misalnya resiko tertular virus itu kepada siapa saja. Namun hal itu bisa dilakukan jika semua tahapan Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti pakai masker, sarung tangan, thermometer suhu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan sebagainya.

Resiko lain adalah ada tambahan biaya untuk pelaksanaan Pilkada. Hal itu karena harus menyiapkan berbagai perlengkapan kesehatan agar bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik sekalipun ada virus corona. KPU sudah mengusulkan ada tambahan anggaran mencapai Rp 500 miliar.

“Nanti kita bahas semua hal-hal yang terkait Pilkada ini. Kami juga terus pantau perkembangan kedepan. Termasuk pemerintah, penyelenggara dan gugus tugas juga tetap memantau perkembangan-perkembangan kedepan,” tutup Doli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Menpan RB Bagikan Masker di Jalanan

Tjahjo membagikan masker berwarna merah putih bergambar siluet garuda kepada pengguna jalan yang sedang berhenti di lampu merah.

POLITIK | 2 Juni 2020

Sejarah Bung Karno di Bidang Seni dan Arsitektur

Ketika menjadi presiden, kata Yuke, Soekarno banyak memperkerjakan arsitek dalam negeri sendiri dalam mewujudkan ide-idenya.

POLITIK | 2 Juni 2020

Waket Komisi VIII: Penundaan Ibadah Haji Tidak Dikonsultasikan dengan DPR

Meskipun tanpa konsultasi, Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily mendukung keputusan Kementerian Agama menunda pelaksanaan ibadah haji 2020.

POLITIK | 2 Juni 2020

Basarah: RUU HIP Bicara Panduan Pemerintahan, Bukan Izin PKI Bangkit

Dengan RUU itu, penyelenggara negara dituntun memastikan Pancasila sebagai napas utama pelaksanaan bernegara.

POLITIK | 2 Juni 2020

Setahun Berlalu, SBY Masih Rindukan Memo

"Istirahatlah dengan tenang Memo (panggilan sayang untuk Ani Yudhoyono, Red), cintaku abadi bersamamu," tulis SBY.

POLITIK | 1 Juni 2020

Bulan Bung Karno, PDIP Ingin Luruskan Sejarah

Concern PDIP adalah masih perlu dilakukan pelurusan sejarah Bung Karno kepada semua khalayak, khususnya generasi milenial akibat proyek desoekarnoisasi.

POLITIK | 1 Juni 2020

Politisi PKS Sebut Nilai-nilai Pancasila Sangat Luhur

Kandungan nilai dalam sila-sila Pancasila memiliki keluhuran tersendiri.

POLITIK | 1 Juni 2020

Puan Minta Protokol New Normal di Sekolah Lebih Ketat

Protokol new normal untuk sekolah seharusnya lebih detil dibandingkan dengan protokol untuk mal atau ruang publik lain.

POLITIK | 1 Juni 2020

DPR: Pastikan Keselamatan WNI di AS

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS)

POLITIK | 1 Juni 2020

Reses, Legislator Kaltim Awasi BLT Dana Desa

Anggota DPR Irwan terus mendorong Kemdes segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19.

POLITIK | 1 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS