Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Rabu, 10 Juni 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir. Jika Pilkada diundur tahun 2021, tidak ada jaminan pandemi Covid 19 akan berakhir.

“Dari pendapat para ahli, baik internasional maupun nasional, tidak ada jamian, tahun 2021 pandemi selesai. Karena tidak ada jaminan kapan selesai, maka keputusan dalam rapat di Komisi II DPR adalah Pilkada digelar 9 Desember 2020,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD di Jakarta, Rabu (10/6/2020). Rapat dilakukan secara virtual atau online.

Tito menjelaskan pengertian virus selesai adalah jika ada obat atau vaksin untuk melawannya. Sampai saat ini, belum ada negara yang berhasil menemukan vaksinnya. Jika pun ada, proses penemuan vaksin tidak mudah karena harus melalui uji klinis yang ketat dan panjang. Kemudian melakukan uji lapangan atas vaksin yang ada. Jika berhasil, baru bisa diproduksi. Jumlah produksi pun harus massal dan massif karena Covid 19 menyerang semua manusia, bukan hanya pada umur tertentu saja.

“Kalau vaksin ada, harus ada produksi masal, distribusi masal dan vaksin masal. Waktu vaksin tidak pendek, bukan bulan, tetapi juga tahun. Tidak mungkin kita menunggu ada vaksin atau semua masyarakat bisa vaksin baru gelar Pilkada,” jelas Tito.

Selain Covid 19 tidak pasti kapan berakhir, Tito juga menyebut pertimbangan Pilkada digelar 9 Desember karena ada sejumlah negara yang masih akan melakukan Pemilu pada tahun 2020 ini. Data yang dimilikinya menyebutkan ada negara yang masih sesuai jadwal untuk menggelar Pemilu tahun 2020 ini. Memang ada 21 negara yang tunda atau mundur, namun tetap digelar tahun 2020. Kemudian ada 16 negara yang sudah selesai melaksanakan Pemilu hingga bulan Juni 2020. Hanya dua negara yang tunda ke tahun 2021. Sementara 9 negara menunda Pemilu tetapi belum menentukan kapan akan dilanjutkan Pemilu kembali.

“Karena ada 21 negara yang tunda tapi masih tahun 2020 ini dan 16 sudah berjalan, maka ditetapkan 9 Desember dan itu disepakati dalam rapat di Komisi II DPR,” jelas Tito yang juga mantan Kapolri.

Dia menegaskan kunci keberhasilan Pilkada 9 Desember adalah setiap tahapan Pilkada harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu juga menjadi keputusan yang ditetapkan dalam rapat bersama pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 3 Juni 2020 lalu.

“Ini pilihan yang optimistis. Kita perlu belajar dari Korea Selatan yang berhasil melaksanakan Pemilu di tengah pandemi,” tutup Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

POLITIK | 10 Juni 2020

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Sebagian dana Pilkada 2020 sebesar Rp 1,3 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

POLITIK | 10 Juni 2020

BPIP: Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

ancasila dan agama tidak bisa dibenturkan, karena keduanya merupakan kesatuan utuh.

POLITIK | 10 Juni 2020

Puan Maharani: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Secara Bersamaan

Puan Maharani mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

POLITIK | 10 Juni 2020

Positif Baru Covid-19 Pecah Rekor, Ini 5 Instruksi Presiden

Menanggapi penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, tertinggi sejauh ini, Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi kepada jajarannya.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Covid-19

Jokowi mengingatkan bahwa tugas besar penanganan Covid-19 belum berakhir, sebab virus mematikan itu masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS