Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020
INDEX

BISNIS-27 506.098 (1.39)   |   COMPOSITE 5701.03 (13.2)   |   DBX 1035.29 (5.15)   |   I-GRADE 166.318 (1.06)   |   IDX30 494.279 (3.03)   |   IDX80 129.716 (0.53)   |   IDXBUMN20 362.653 (5.07)   |   IDXG30 134.441 (-0.01)   |   IDXHIDIV20 440.988 (4.01)   |   IDXQ30 143.821 (1.19)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.52)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-0.75)   |   IDXV30 122.829 (2.2)   |   INFOBANK15 978.195 (8.41)   |   Investor33 426.909 (0.57)   |   ISSI 166.986 (-0.13)   |   JII 611.564 (-1.71)   |   JII70 209.726 (-0.38)   |   KOMPAS100 1161.89 (1.98)   |   LQ45 907.882 (4.41)   |   MBX 1586.58 (3.07)   |   MNC36 318.65 (0.67)   |   PEFINDO25 310.515 (1.67)   |   SMInfra18 285.156 (4.12)   |   SRI-KEHATI 364.469 (1.43)   |  

Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020

Jumat, 19 Juni 2020 | 20:49 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkeyakinan masalah suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) tidak terlalu diangkat oleh bakal calon peserta Pilkada serentak 2020. Para peserta akan lebih fokus mengangkat isu penanganan Covid-19 dan dampaknya seperti pemulihan dampak ekonomi dalam kampanye.

"Adu gagasan dalam bidang ini lebih strategis daripada soal SARA mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilaksankan di tengah pandemi. Kecilkan masalah SARA. Kita angkat isu yang lebih penting, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi,” kata Tito di Jakarta, Jumat (19/06/2020).

Ia menilai isu penanganan Covid-19 akan menunjukkan kemampuan kepemimpinan calon kepala daerah dalam menghadapi situasi krisis, dibandingkan mengangkat isu-isu primordial dan keagamaan. Isu penanganan Covid-19 menjadi modal mengkapitalisasi diri dari calon petahana atau incumbent karena masyarakat akan menilai sukses dan tidak petahana memimpin adalah dari caranya mengatasi Covid 19.

"Ini akan menjadi pertaruhan yang baik saya kira. Belum tentu petahana akan diuntungkan dalam situasi sekarang seperti pembagian Bansos. Ini bisa jadi justru akan jadi amunisi bagi kontestan lawan untuk menaikkan isunya,” ujar Tito yang mantan Kapolri.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Politik & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bahtiar mengemukakan di tengah krisis seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang dapat memberikan gagasan terbaik menghadapi krisis pandemi Covid-19. Dia yakin calon pasangan yang biasanya mengkapitalisasi isu SARA demi mendulang suara akan hilang

"Yang dicari yang bisa memberikan solusi, bukan soal Sara,” kata Bachtiar dalam webinar bertema "Mengupayakan Pilkada Serentak Berkualitas di Tengah Pandemi di Jakarta," Jumat sore.

Menurutnya, Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan di tengah pandemi ini akan menjadi peluang meminimalisir potensi konflik Sara. Hal itu karena musuh yang dihadapi saat ini adalah Covid-19.

"Jika para calon pemimpin beradu gagasan dan inovasi yang baik untuk daerahnya, justru hal tersebut sehat untuk demokrasi Indonesia,” ujar Bahtiar yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua MPR Minta Pemerintah Jaga Persediaan Gula, Daging dan Bawang

Sebelum memutuskan impor daging, gula dan bawang putih, Pemerintah harus memperhatikan dulu stok petani dan peternak lokal.

POLITIK | 19 Juni 2020

Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Ikut Campur soal RUU HIP

Jokowi menjelaskan isi RUU HIP tersebut belum diketahui olehnya dan pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung mengeluarkan atau membatalkan suatu RUU dalam prolegnas.

POLITIK | 19 Juni 2020

Gerindra Kemungkinan Usung Putra dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020

Gerindra kemungkinan mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

POLITIK | 19 Juni 2020

KKP Harus Berpihak pada Nelayan Kecil dan Konservasi Laut

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal NTT Ansy Lema meminta KKP untuk berpihak pada nelayan kecil dalam mengeluarkan izin pemakaian alat tangkap cantrang.

POLITIK | 19 Juni 2020

Politisi PDIP Desak Integrasi Data Kesehatan dengan Kependudukan

Sistem data nasional dianggap sangat lemah sehingga penanganan Covid-19 dan perumusan kebijakan terkait menjadi tidak konsisten.

POLITIK | 19 Juni 2020

Jokowi Salat Jumat di Masjid Baitussalam Istana Bogor

Jokowi melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitussalam dikarenakan hari ini berkantor di Istana Bogor.

POLITIK | 19 Juni 2020

RUU Cipta Kerja Harus Melindungi UMKM

RUU Cipta Kerja dinilai sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

POLITIK | 18 Juni 2020

RUU HIP Dinilai Harus Dirombak Total

Pembahasan RUU HIP disebut tidak dapat dilanjutkan.

POLITIK | 18 Juni 2020

Theo Sambuaga Usulkan RUU HIP Cukup Atur Penguatan BPIP

Payung hukum BPIP masih sebatas peraturan presiden (perpres).

POLITIK | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS