Luhut: Presiden Ingin Koordinasi Pemerintah dengan BI, OJK, LPS Ditingkatkan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Luhut: Presiden Ingin Koordinasi Pemerintah dengan BI, OJK, LPS Ditingkatkan

Selasa, 30 Juni 2020 | 19:57 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia tetap sehat dan stabil. Namun sayangnya, justru di tengah pandemi Covid-19, koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai lemah.

"Presiden yang kemarin jengkel mungkin gara-gara BI, OJK, LPS kok kurang kelihatan terintegrasi dengan pemerintah kerja samanya, dengan BPK juga, mereka merasa lebih hebat. Padahal, dalam kondisi ini harus kerja ramai-ramai cari solusi untuk kepentingan rakyat," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancara eksklusif dengan Berita Satu Media Holdings, di kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Presiden Joko Widodo, kata Luhut berharap agar semua lembaga keuangan bisa bekerja sama secara terintegrasi. Lalu cepat juga dalam membuat keputusan yang benar apalagi dalam kondisi yang tidak diinginkan seperti sekarang ini. "Presiden kan
dipilih rakyat, kalau gubernur BI, kepala BPK, OJK, LPS kan tidak. Tapi, dalam konteks keadaan begini, semua harus bersama," tegasnya.

Adapun krisis ekonomi, jelasnya dapat dihadapi dan diredam melalui komunikasi dan koordinasi yang baik di antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan kata lain, untuk menjaga stabilitas itu kuncinya adalah koordinasi antara OJK, BI, LPS dan pemerintah menjadi begitu penting. Apalagi, krisis tidak mungkin dapat ditangani jika tidak ada komunikasi yang baik antar lembaga keuangan.

Berkaca dari pengalaman krisis sebelumnya, Indonesia harus mampu merespons dan mengambil keputusan dengan cepat melalui kebijakan yang strategis, sehingga krisis tidak berlarut-larut. Luhut pun menambahkan, saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi krisis ekonomi, salah satunya karena lambatnya realisasi penyaluran stimulus yang telah dianggarkan pemerintah.

"Jika perlu, lakukan penyederhanaan peraturan. Itu sangat bisa dilakukan pemerintah, tidak perlu undang-undang kok. Kita yang
memagari diri kita ketinggian sehingga kita sendiri jadi susah," imbuh ia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Djarot Sebut Ajaran Bung Karno Sangat Relevan Hadapi Krisis Covid-19

Pandemi ini mengingatkan Indonesia harus berdikari di bidang pangan, kesehatan, energi, keuangan dan pertahanan.

POLITIK | 30 Juni 2020

Kepala BKKBN Ingin Wujudkan Impian Bung Karno

Konsep Keluarga Berencana telah diganti menjadi Keluarga Berkualitas di mana keluarga baru mengedepankan kualitas hidup anak-anak mereka.

POLITIK | 30 Juni 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Tito Karnavian Sebut Pertaruhan Bagi Petahana

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 adalah pertaruhan bagi para petahanan atau "incumbent" terkait penanganan Covid-19.

POLITIK | 30 Juni 2020

KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi Pilkada

Menurut anggota Komisi II DPR Guspardi Daus, sosialisasi penting agar masyarakat menerima informasi pelaksanaan pilkada sekaligus ikut berpartisipasi.

POLITIK | 30 Juni 2020

Fokus Kerja, Tito Sebut Reshuffle Urusan Presiden

Tito Karnavian mengakui bahwa dirinya tidak memikirkan soal isu reshuffle atau perombakan kabinet.

POLITIK | 30 Juni 2020

Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada disahkan menjadi Undang-undang.

POLITIK | 30 Juni 2020

Puan Maharani: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat Indonesia

Perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

POLITIK | 30 Juni 2020

Kinerja Erick Thohir Benahi BUMN Dinilai Sudah Bagus dan Tepat

Pembenahan BUMN yang dilakukan Erick Thohir dianggap sudah baik dan tepat.

POLITIK | 30 Juni 2020

Pantau Tiap Hari, Jokowi Tegur Menteri dengan Belanja Covid-19 Rendah

“Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen,” ujar Jokowi.

POLITIK | 30 Juni 2020

'Wanita Emas' Nilai Kemarahan Presiden Jokowi Hal yang Positif

Kemarahan Presiden Jokowi merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat Indonesia yang tengah mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19.

POLITIK | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS