PKB Dukung Keputusan Jokowi Bubarkan 18 Lembaga
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

PKB Dukung Keputusan Jokowi Bubarkan 18 Lembaga

Selasa, 21 Juli 2020 | 13:37 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Abdul Kadir Karding, menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah resmi membubarkan 18 lembaga yang dianggap tak perlu.

"Sikap Pak Jokowi ini perlu kita dukung sebagai ikhtiar dalam rangka membangun pelayanan publik yang baik dengan cara melakukan efisiensi sekaligus juga rantai birokrasi yang panjang itu dikurangi," kata Karding, Selasa (21/7/2020).

Karding mengaku pihaknya juga melihat bahwa badan-badan atau tim yang dibubarkan ini memang ada beberapa yang sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Diharapkan PKB, akibat dari pembubaran tersebut, sumber daya manusia yang ada bisa terakomodasi dan diatur sedemikian rupa di lembaga-lembaga lain.

"Dan yang terpenting bahwa kita berharap masih ada lagi kajian kajian kritis terhadap badan atau lembaga yang kemudian masih perlu perampingan ke depan," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan lembaga atau yang disebut sebagai tim, badan, dan komite. Pembubaran 18 lembaga itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perpres tersebut lebih banyak membahas tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara, Ketua Pelaksananya dijabat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Namun, pada Pasal 19 Perpres tersebut juga disebutkan tentang pembubaran 18 tim, badan, dan komite. Semua lembaga itu dibentuk berdasarkan perpres dan keputusan presiden (keppres).



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Azis Syamsuddin: Komisi III Lebih Baik Turun ke Lapangan daripada Rapat Djoko Tjandra

Azis Syamsuddin minta Komisi III berkunjung ke mitra kerjanya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemkumham, dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.

POLITIK | 21 Juli 2020

Hasto PDIP: Pancasila Berbeda dengan Marxisme atau Kapitalisme

Bila Marxisme-Komunisme dan Kapitalisme-Liberalisme mengandung benih-benih imperialisme kolonialisme, Pancasila justru bertujuan membangun persaudaraan dunia.

POLITIK | 21 Juli 2020

Ahmad Sahroni: Tetap Fokus di Sosok Djoko Tjandra

Kasus keluar dan masuknya buronan Bank Bali, Djoko Tjandra ke Indonesia, memunculkan isu mengenai keterlibatan aparat penegak hukum (APH)

POLITIK | 20 Juli 2020

Protokol Kesehatan Dipatuhi, Mendagri Yakin Pilkada Sukses

Tito meminta masyarakat dan penyelenggara pilkada wajib menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Ini 18 Lembaga yang Resmi Dibubarkan Jokowi

Semua badan, komite, dan tim yang dibubarkan Jokowi dibentuk berdasarkan perpres dan keppres.

POLITIK | 20 Juli 2020

Bertemu Jokowi, PAN Bahas Penanganan Covid-19

Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan turut membahas penanganan Covid-19.

POLITIK | 20 Juli 2020

Sidang Tahunan MPR Diharapkan Jadi Panggung Kebangsaan

Sidang Tahunan MPR yang direncanakan berlangsung pada 14 Agustus 2020 diharapkan menjadi panggung kebangsaan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Gerindra Gandeng PDIP Usung Muhammad-Rahayu Saraswati di Tangsel

Gerindra bersama PDIP mengusung pasangan Muhammad-Rahayu Saraswati di Pilkada Tangerang Selatan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politisasi Bansos Terjadi karena Tidak Satu Pintu

Politisasi juga didorong oleh banyaknya jenis bansos yang disediakan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Bawaslu Paparkan Lima Strategi Lawan Politisasi Bansos

Bansos dimanfaatkan betul oleh para petahana atau incumbent dalam mempertahankan jabatan.

POLITIK | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS